Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


4/05/2018 06:54
Pjs Bupati Inhil Serahkan SK Guru Honor di Kecamatan Keritang

3/05/2018 17:19
Pjs Bupati Inhil Hadiri Penutupan TMMD ke-101 di Keritang

2/05/2018 16:45
Sekda Lantik Pengurus HNSI dan IKA UNRI Kecamatan Gaung

2/05/2018 16:37
Pjs Bupati Inhil Pimpin Upacara Peringatan Hardiknas ke-110

30/04/2018 22:28
Pemkab Inhil Taja Sosialisasi Perbup Nomor 19 Tahun 2017 dan Permendagri Tentang Hibah dan Bansos

29/04/2018 14:18
Bupati Inhil Terima Sertifikat Eliminasi Malaria dari Menteri Kesehatan

28/04/2018 16:38
Pjs Bupati Inhil Sambut Kedatangan dan Pasangkan Tanjak Kepada Pati Mabes TNI

27/04/2018 14:25
Sekda Harapkan Lombe Selodang Jadi Iven Wisata Tingkat Kabupaten

27/04/2018 06:35
Sekda Inhil Hadiri Istighotsah di Kecamatan Gaung

25/04/2018 18:55
Asisten I Inhil Buka Tatap Muka Tim Pengawasan Evaluasi TMMD ke-101

  Senin, 7 Mei 2018 20:41
Upaya Pemkab Inhil Sudah Maksimal Bagi Perbaikan Harga Kelapa

Riauterkini-TEMBILAHAN-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berjuang dari segala sisi bagi perjuangan perbaikan dan peningkatan harga kelapa.

Penegasan ini disampaikan Pjs Bupati Inhil Rudyanto diwakili Asisten 2 Setdakab Inhil Afrizal pada Diskusi Bedah Harga Kelapa yang ditaja Pengurus Besar HIPPMIH Pekanbaru, Senin (7/5/18).

Seperti dari sisi produk hukum yang akan mengatur mengenai Sistem Resi (SRG) dan produk hukum lainnya. Jika saat ini produk hukum ini belum bisa berjalan disebabkan Pemkab saat ini sedang terus menyempurnakan naskah-naskah akademik untuk pelaksanaannya.

"Izin dari Bappebti kita sudah raih, Perdanya sendiri sudah sah. Penyiapan Perda ini sendiri melalui proses yang cukup panjang. Sebab kita harus siapkan naskah akademik, kajian-kajian hukum dan lain sebagainya. Inilah tahapan proses yang harus kita lalui," sebut Afrizal.

Sementara, dijelaskan Afrizal, selama persiapan tersebut Pemkab Inhil terus setiap tahunnya fokus kerja pada perkelapaan ini. Salah satunya adalah di bidang penyelamatan kebun kelapa yang tak pernah henti sejak beberapa tahun terakhir.

"Pemerintah itu kan harus mengurus masyarakat dari semua sisi. Disisi tata niaga, kita terus mengupayakan agar Perda Tata Niaga kita nantinya dapat berjalan maksimal. Disisi perkebunannya, kita tentu harus pula memikirkan bagaimana kebun-kebun kelapa masyarakat dapat kita selamatkan," kata Afrizal.

Saat ini, papar Afrizal, 72 persen masyarakat Inhil bergantung hidup dari kelapa. Maka tak heran, 400 ribu hektar kebun kelapa membentang luas di wilayah Inhil.

"Dari jumlah itu, yang dikuasai oleh perusahaan hanya 40 ribu hektar saja. Sisanya, mencapai 90 persen milik masyarakat dan 100 ribu hektarnya terancam rusak. Inikan menjadi fokus kerja kita juga. Sebab menyelamatkan kebun ini, tentu menjadi harapan masyarakat pula," terang Afrizal.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com