Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


30/08/2018 10:02
Tabligh Akbar Al - Aqsa Dalam Bahaya, Bupati Inhil Sambut Dr Muraweh Mousa Nassar

29/08/2018 11:07
Bupati Inhil Lantik 5 BPD Kecamatan Kempas Serentak

26/08/2018 16:46
Temukan Solusi Harga Kelapa, Bupati Inhil Sambangi Kediaman Prof Wisnu Gardjito

25/08/2018 21:49
Bupati Inhil Apresiasi Festival Budaya Alam Nusantara

21/08/2018 15:12
Bupati Inhil Pimpin Rapat Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Inhil 2018-2023

21/08/2018 14:49
Bupati Inhil Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di PMIP

19/08/2018 21:04
Meriahkan HUT RI Ke - 73, Bupati Inhil Apresiasi Berbagai Lomba yang Digelar DWP

18/08/2018 13:24
Bupati Wardan Pimpin Peringatan ke-57 Hari Pramuka di Kwarcab Kwarcab Pramuka Inhil

17/08/2018 15:39
Kemerdekaan ke-73 RI, Bupati Inhil Minta Generasi Bangsa Kenang Jasa Pahlawan

16/08/2018 14:51
Pemkab Inhil Terima Penghargaan 'Sangat Bagus' Atas Kinerja Keuangan PD BPR Gemilang

  Senin, 7 Mei 2018 20:41
Upaya Pemkab Inhil Sudah Maksimal Bagi Perbaikan Harga Kelapa

Pemkab Inhil terus berjuang dari segala sisi bagi perjuangan perbaikan dan peningkatan harga kelapa. Termasuk bagaimana menyusun SRG dan produk hukum lainnya.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berjuang dari segala sisi bagi perjuangan perbaikan dan peningkatan harga kelapa.

Penegasan ini disampaikan Pjs Bupati Inhil Rudyanto diwakili Asisten 2 Setdakab Inhil Afrizal pada Diskusi Bedah Harga Kelapa yang ditaja Pengurus Besar HIPPMIH Pekanbaru, Senin (7/5/18).

Seperti dari sisi produk hukum yang akan mengatur mengenai Sistem Resi (SRG) dan produk hukum lainnya. Jika saat ini produk hukum ini belum bisa berjalan disebabkan Pemkab saat ini sedang terus menyempurnakan naskah-naskah akademik untuk pelaksanaannya.

"Izin dari Bappebti kita sudah raih, Perdanya sendiri sudah sah. Penyiapan Perda ini sendiri melalui proses yang cukup panjang. Sebab kita harus siapkan naskah akademik, kajian-kajian hukum dan lain sebagainya. Inilah tahapan proses yang harus kita lalui," sebut Afrizal.

Sementara, dijelaskan Afrizal, selama persiapan tersebut Pemkab Inhil terus setiap tahunnya fokus kerja pada perkelapaan ini. Salah satunya adalah di bidang penyelamatan kebun kelapa yang tak pernah henti sejak beberapa tahun terakhir.

"Pemerintah itu kan harus mengurus masyarakat dari semua sisi. Disisi tata niaga, kita terus mengupayakan agar Perda Tata Niaga kita nantinya dapat berjalan maksimal. Disisi perkebunannya, kita tentu harus pula memikirkan bagaimana kebun-kebun kelapa masyarakat dapat kita selamatkan," kata Afrizal.

Saat ini, papar Afrizal, 72 persen masyarakat Inhil bergantung hidup dari kelapa. Maka tak heran, 400 ribu hektar kebun kelapa membentang luas di wilayah Inhil.

"Dari jumlah itu, yang dikuasai oleh perusahaan hanya 40 ribu hektar saja. Sisanya, mencapai 90 persen milik masyarakat dan 100 ribu hektarnya terancam rusak. Inikan menjadi fokus kerja kita juga. Sebab menyelamatkan kebun ini, tentu menjadi harapan masyarakat pula," terang Afrizal.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com