Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


6/03/2019 07:27
Paripurna Ke-3 Masa Persidangan 1, Bupati Inhil Sampaikan 4 Ranperda

3/03/2019 20:46
Bupati Inhil Berharap Kedatangan Menko Kemaritiman Membawa Dampak Positif

2/03/2019 12:55
Bupati Inhil Serahkan SK Kepada 329 CPNS

1/03/2019 13:57
Puncak Rakornas PKK 2019, Ketua TP-PKK Inhil Ikuti Dialog Interaktif Bersama Presiden dan Ibu Negara

27/02/2019 15:29
Bupati Inhil Orasi Ilmiah 'Kampung Qur'an' Pada Wisuda UIN Suska Riau

27/02/2019 13:38
Ketua TP PKK Inhil Ikuti Rakornas PKK Tahun 2019 di Jakarta

26/02/2019 19:38
Pemuncak Penilaian Renaksi 2018,
Bupati Inhil: Ini Peningkatan Prestasi

26/02/2019 07:41
Hadiri Pisah Sambut, Bupati Inhil Siap Dukung Program Gubri Majukan Riau

24/02/2019 17:42
Wakil Bupati Yakin IKASI Inhil Mampu Berkembang dan Maju Pesat

23/02/2019 19:00
Bupati Komitmen Pertahankan Predikat Kabupaten Inhil Sebagai Lumbung Padi Riau

  Senin, 7 Mei 2018 20:41
Upaya Pemkab Inhil Sudah Maksimal Bagi Perbaikan Harga Kelapa

Pemkab Inhil terus berjuang dari segala sisi bagi perjuangan perbaikan dan peningkatan harga kelapa. Termasuk bagaimana menyusun SRG dan produk hukum lainnya.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berjuang dari segala sisi bagi perjuangan perbaikan dan peningkatan harga kelapa.

Penegasan ini disampaikan Pjs Bupati Inhil Rudyanto diwakili Asisten 2 Setdakab Inhil Afrizal pada Diskusi Bedah Harga Kelapa yang ditaja Pengurus Besar HIPPMIH Pekanbaru, Senin (7/5/18).

Seperti dari sisi produk hukum yang akan mengatur mengenai Sistem Resi (SRG) dan produk hukum lainnya. Jika saat ini produk hukum ini belum bisa berjalan disebabkan Pemkab saat ini sedang terus menyempurnakan naskah-naskah akademik untuk pelaksanaannya.

"Izin dari Bappebti kita sudah raih, Perdanya sendiri sudah sah. Penyiapan Perda ini sendiri melalui proses yang cukup panjang. Sebab kita harus siapkan naskah akademik, kajian-kajian hukum dan lain sebagainya. Inilah tahapan proses yang harus kita lalui," sebut Afrizal.

Sementara, dijelaskan Afrizal, selama persiapan tersebut Pemkab Inhil terus setiap tahunnya fokus kerja pada perkelapaan ini. Salah satunya adalah di bidang penyelamatan kebun kelapa yang tak pernah henti sejak beberapa tahun terakhir.

"Pemerintah itu kan harus mengurus masyarakat dari semua sisi. Disisi tata niaga, kita terus mengupayakan agar Perda Tata Niaga kita nantinya dapat berjalan maksimal. Disisi perkebunannya, kita tentu harus pula memikirkan bagaimana kebun-kebun kelapa masyarakat dapat kita selamatkan," kata Afrizal.

Saat ini, papar Afrizal, 72 persen masyarakat Inhil bergantung hidup dari kelapa. Maka tak heran, 400 ribu hektar kebun kelapa membentang luas di wilayah Inhil.

"Dari jumlah itu, yang dikuasai oleh perusahaan hanya 40 ribu hektar saja. Sisanya, mencapai 90 persen milik masyarakat dan 100 ribu hektarnya terancam rusak. Inikan menjadi fokus kerja kita juga. Sebab menyelamatkan kebun ini, tentu menjadi harapan masyarakat pula," terang Afrizal.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com