Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


23/10/2018 16:10
Bupati Inhil Pimpin Rakor Pejabat Pemda Bersama Forkopimda

23/10/2018 12:40
Bupati Inhil dan Ketua TP PKK Hadiri Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia

15/10/2018 10:57
Bupati Inhil Harapkan Prestasi Qori dan Qoriah di Ajang MTQ Riau Mendatang

14/10/2018 09:51
Bupati Inhil Buka Penyelenggaraan MTQ Ke - 48 Tahun 2018

13/10/2018 14:56
Bupati Lepas Defile Pawai Ta'ruf dan Bazar MTQ ke-48 Kabupaten Inhil di Kecamatan GAS

12/10/2018 14:03
Bupati Inhil Lantik 6 Penjabat Kepala Desa Sekaligus

9/10/2018 20:43
Pembangunan Turab di Parit 6 Inhil, Warga Sekitar Lakukan Pembongkaran Rumah

9/10/2018 07:33
Bupati Inhil Hadiri Grebek Suro dan Kirab Budaya di Kecamatan Kempas

7/10/2018 13:52
Tinjau Infrastruktur, Bupati Inhil Dampingi Gubernur Riau Terpilih

4/10/2018 15:59
Bupati Serahkan Bantuan 25 Pompong Fiber dan Alat Tangkap Buat Nelayan di Inhil

  Senin, 7 Mei 2018 20:41
Upaya Pemkab Inhil Sudah Maksimal Bagi Perbaikan Harga Kelapa

Pemkab Inhil terus berjuang dari segala sisi bagi perjuangan perbaikan dan peningkatan harga kelapa. Termasuk bagaimana menyusun SRG dan produk hukum lainnya.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berjuang dari segala sisi bagi perjuangan perbaikan dan peningkatan harga kelapa.

Penegasan ini disampaikan Pjs Bupati Inhil Rudyanto diwakili Asisten 2 Setdakab Inhil Afrizal pada Diskusi Bedah Harga Kelapa yang ditaja Pengurus Besar HIPPMIH Pekanbaru, Senin (7/5/18).

Seperti dari sisi produk hukum yang akan mengatur mengenai Sistem Resi (SRG) dan produk hukum lainnya. Jika saat ini produk hukum ini belum bisa berjalan disebabkan Pemkab saat ini sedang terus menyempurnakan naskah-naskah akademik untuk pelaksanaannya.

"Izin dari Bappebti kita sudah raih, Perdanya sendiri sudah sah. Penyiapan Perda ini sendiri melalui proses yang cukup panjang. Sebab kita harus siapkan naskah akademik, kajian-kajian hukum dan lain sebagainya. Inilah tahapan proses yang harus kita lalui," sebut Afrizal.

Sementara, dijelaskan Afrizal, selama persiapan tersebut Pemkab Inhil terus setiap tahunnya fokus kerja pada perkelapaan ini. Salah satunya adalah di bidang penyelamatan kebun kelapa yang tak pernah henti sejak beberapa tahun terakhir.

"Pemerintah itu kan harus mengurus masyarakat dari semua sisi. Disisi tata niaga, kita terus mengupayakan agar Perda Tata Niaga kita nantinya dapat berjalan maksimal. Disisi perkebunannya, kita tentu harus pula memikirkan bagaimana kebun-kebun kelapa masyarakat dapat kita selamatkan," kata Afrizal.

Saat ini, papar Afrizal, 72 persen masyarakat Inhil bergantung hidup dari kelapa. Maka tak heran, 400 ribu hektar kebun kelapa membentang luas di wilayah Inhil.

"Dari jumlah itu, yang dikuasai oleh perusahaan hanya 40 ribu hektar saja. Sisanya, mencapai 90 persen milik masyarakat dan 100 ribu hektarnya terancam rusak. Inikan menjadi fokus kerja kita juga. Sebab menyelamatkan kebun ini, tentu menjadi harapan masyarakat pula," terang Afrizal.***(adv/mar).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com