Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


9/06/2019 08:03
Open House di Kediaman Bupati dan Wabup Inhil Ramai Didatangi Warga

8/06/2019 14:08
Jadi Khatib Shalat Idul,
Bupati Inhil: Momentum Ramadan dan Idul Fitri Tumbuhkan Semangat Berempati kepada Kaum Dhuafa

4/06/2019 06:49
Bupati Wardan Buka Bersama Keluarga Melayu Insel

1/06/2019 16:49
Pimpin Apel Harlah Pancasila, Wardan Ajak Jadikan Pancasila Pedoman Hidup

1/06/2019 08:46
Bupati HM Wardan Buka Puasa Bersama Serta Santuni Kaum Dhuafa dan Anak Yatim Piatu

30/05/2019 21:41
Bupati Inhil: Ramadan Momentum Perbanyak Sedekah

29/05/2019 15:48
Buka Puasa Bersama KKIH,
Bupati dan Wabup Teguhkan Azam Membangun Inhil Lebih Baik

27/05/2019 14:13
Buka Puasa Bersama KKIH Jakarta, Bupati Inhil Paparkan Program Pembangunan

25/05/2019 14:02
Bupati Harapkan Program Listrik Desa di Inhil Dapat Digesa

23/05/2019 11:33
Buka Bersama dengan Kejaksaan, Wabup Harapkan Seluruh Forkopimda Inhil Tetap Harmonis

  Rabu, 27 Pebruari 2019 13:38
Ketua TP PKK Inhil Ikuti Rakornas PKK Tahun 2019 di Jakarta

Ketua TP-PKK Inhil Hj Zulaikhah Wardan mengikuti pembukaan Rakornas PKK Tahun 2019. Acara dilaksanakan di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Riauterkini-JAKARTA-Ketua TP-PKK Inhil Hj Zulaikhah Wardan mengikuti pembukaan Rakornas PKK Tahun 2019 di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (26/2).
Rakornas kali ini mengangkat tema "Peranan TP-PKK dalam Pencegahan Stunting Melalui 10 Program Pokok PKK."
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo yang ditandai dengan pemukulan gong. Turut hadir Ketua TP-PKK Pusat, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, sejumlah pejabat eselon di lingkungan Kemendagri RI, Pengurus TP-PKK Pusat, Ketua dan Sekretaris TP-PKK Provinsi se-Indonesia, serta Ketua dan Sekretaris TP-PKK Kabupaten/ Kota se-Indonesia.
Ketua TP-PKK Provinsi Riau H Misnarni Syamsuar tampak hadir didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten/ kota se-Provinsi Riau.
Selaku Ketua Panitia Pelaksana, Erni Guntarti melaporkan bahwa sesuai tema yang diusung, maka dibahas dan dirumuskan peran central TP-PKK dalam pencegahan stunting melalui program prioritas.
Rakornas yang dilaksanakan selama 3 hari ini diisi oleh Narasumber dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Pejabat dari Kementerian Kesehatan, dan Pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Adapun materi yang disampaikan dalam rakornas ini meliputi:
1. Draft Permendagri tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK oleh Drs Wawan Munawar KH dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
2. Keterkaitan 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan 10 Program Pokok PKK oleh Ir Retno Damayanti Gobel/ drg Laksmi dari Direktur Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes RI.
3. Lingkungan Bersih Tanpa Plastik oleh Ir Hanifah Husein Baldan dari Direktur Kesehatan Lingkungan, Kemenkes RI.
4. Panel Program Unggulan TP-PKK dan Kaitannya dengan Stunting oleh para ketua bidang dari TP-PKK Pusat.
Sementara itu, Mendagri dalam pidatonya menegaskan agar TP-PKK masing-masing daerah untuk lebih menggerakkan dan mengorganisir masyarakat dalam upaya membantu pemerintah mengatasi stunting ini.
Usai pembukaan rakornas, Zulaikhah Wardan mengungkapkan tujuan rakonas ini ialah sebagai wadah berkoordinasi berbagai masalah yang dihadapi PKK dalam melaksanakan 10 program pokok PKK di lapangan.
"Di samping itu juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga," jelasnya.
Selain itu, dirinya menyebut hasil rapat tersebut dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Permendagri sebagai penerapan dari Perpres tersebut.
"Untuk itu sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten saya sangat berharap Permendagri ini bisa cepat diselesaikan sebagai panduan implementasi Perpres Nomor 99 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan 10 program pokok PKK dapat didukung pendanaannya melalui OPD terkait," imbuhnya.
Istri Bupati yang kerap tampil anggun bersahaja ini berharap agar OPD yang memiliki integrasi kegiatan dengan PKK dapat menjalin kerjasama dengan baik.
"Diharapkan dengan Permendagri ini nantinya seluruh OPD memahami dan dapat bekerjasama dengan PKK sesuai dengan tupoksinya masing-masing," pungkasnya.***(adv).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com