Demo 4 - with Navigation Buttons
VISI : 'MENJADIKAN INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025'


3/05/2019 08:17
Genjot Penerimaan Pajak, Bupati Teken MoU Bersama

1/05/2019 17:30
Jelang Ramadhan, Bupati Silaturahmi dengan Pengurus PMI

29/04/2019 19:22
Bupati Tekankan Seluruh OPD Miliki Data Base

29/04/2019 17:44
Bupati Inhil : Penyempurnaan RPJMD Renstra dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah 2018 - 2023

23/04/2019 18:26
Sekda Inhil Kukuhkan IPMI Ponorogo

22/04/2019 21:52
SU, Sosok Wakil Bupati Inhil Yang Komunikatif dan Merakyat

22/04/2019 20:03
Bupati Inhil Pantau Pelaksanaan UNBK Jenjang SMP

22/04/2019 06:58
Bupati Inhil Hadiri Kegiatan IKGTKI PGRI Peringati Hari Kartini 

20/04/2019 08:50
Bupati Inhil : RA Kartini Pioner Pejuang Kaum Perempuan

18/04/2019 17:03
Bupati Minta Warga Tunggu Hasil Resmi KPU

  Rabu, 13 Maret 2019 16:10
Wakil Bupati Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020

Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020

Riauterkini-TEMBILAHAN-Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020, Rabu (13/3/19) di Gedung Engku Kelana, Tembilahan.

Turut hadir dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020 kala itu, Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau dan perwakilan Unsur Forkopimda lainnya serta segenap jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Menurut Wakil Bupati, setelah melalui proses verifikasi pada forum perangkat daerah, diperoleh usulan anggaran pembangunan sebesar Rp. 5,7 triliun. Sebelumnya, diungkapkan Wakil Bupati, usulan anggaran yang didapat dari hasil Musrenbang pada tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan maupun Forum Komunikasi Publik adalah sebesar Rp 7 triliun.

"Angka proyeksi 5,7 triliun itu masih perlu dirasionalisasikan lagi melalui forum Musrenbang RKPD. Sebab, mengacu pada tahun lalu, kekuatan keuangan daerah hanya berada pada level 1,31 triliun," pungkas Wakil Bupati.

Kendati demikian, dikatakan Wakil Bupati, Rasionalisasi yang dilakukan itu perlu memperhatikan prioritas pembangunan daerah, yang mana prioritas Kabupaten Inhil sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Inhil Tahun 2018-2023 difokuskan pada aspek pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Disamping itu, Wakil Bupati menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menerapkan skema pembiayaan yang bersumber pada APBD Provinsi Riau dan APBN karena mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Inhil yang terbatas.

"Hal lain yang perlu diketahui, jajaran Pemkab jangan takut dalam merealisasikan anggaran pembangunan dengan alasan hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui konsultasi dengan TP4D. Yang terpenting adalah pelajari dan pahami peraturan perundang-undangan," ungkap Wakil Bupati.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta perhatian dari pihak Pemerintah Provinsi Riau dalam hal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil.

Menurutnya, terdapat beberapa aspek pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Riau, seperti perbaikan ruas jalan Nasional Bagan Jaya, Kecamatan Enok, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan perkebunan kelapa dan kepariwisataan.

"Maka dari itu, mohon kiranya bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau. Tujuannya adalah agar infrastruktur dan perekonomian Kabupaten Inhil dapat terangkat," kata Wakil Bupati.

Terakhir, guna menunjang proporsionalitas pembangunan di Kabupaten Inhil, Wakil Bupati juga mengungkapkan aspek Sumber Daya Manusia turut menjadi titik berat pembangunan di era kepemimpinan HM Wardan pada periode ini.

Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau mengungkapkan, seluruh perencanaan pembangunan merupakan upaya bersama dalam menerapkan pendekatan pembangunan secara teknokratis dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Sebab, menurutnya, keuangan daerah adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan.

"Selain itu, keberhasilan pembangunan juga bergantung pada penetapan target pembangunan itu sendiri dan sinergitas antar pihak," jelasnya.

Dia menambahkan, jika dicermati pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi implikasi mendasar di berbagai aspek Pemerintahan Daerah, masih terdapat tumpang tindih tugas antar sektor dan pembiayaan pembangunan.

"Sehingga, kita dituntut untuk lebih selekif dan efektif dalam penyusunan rencana pembangunan," paparnya.***(adv).

 
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR © 2013
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com