VISI : 'KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020'


19/02/2018 17:17
Hadiri Musrenbang 6 Kecamatan, Bupati Kampar Tekankan Skala Prioritas Pembangunan

16/02/2018 19:37
Terbaring di RSUD Bangkinang,
PWI dan P2TP2A Kampar Bantu Pasien Miskin Lasmini

16/02/2018 19:19
Jelang Akhir Jabatan, Bupati Kampar Azis Zaenal Ingin Bedah 4.000 Rumah

16/02/2018 19:11
Kukuhkan Forum BPD Kampar, Azis Zaenal Minta BPD Jangan Jadi Provokator

15/02/2018 19:23
Polres Kampar Siap Kerahkan Pengamanan Pilkada 2018

15/02/2018 19:19
Desa Gunung Sari, Kampar Dicanangkan sebagai Program Kampung Iklim

13/02/2018 21:37
Sekda Kampar Wacanakan Buat Posko Pengendalian Dana Desa

13/02/2018 19:42
Wabup Kampar Buka Musrenbang 5 Kecamatan

12/02/2018 18:34
Sekdakab Kampar: ASN Harus Punya Jiwa Kewirausahaan

6/02/2018 14:32
Peringatan Hut Kampar, DPRD Gelar Paripurna Istimewa

5/02/2018 17:29
Car Free Day Hut Kampar Bebas Sampah

29/01/2018 21:32
PMI Kampar Gelar Baksos dan Donor Darah di Desa Air Terbit

29/01/2018 13:53
Penobatan Datuok Kholifah, Wabup Dipasangkan Soluok Tanda Persaudaraan

22/01/2018 19:13
Rapat Evaluasi Dekranasda Sorot Pembinaan Pengrajin Kampar

19/01/2018 16:32
Bupati Kampar Yakin Penyerahan Pasar Desa Bangkitkan Geliat Perekonomian Desa

   
Kamis, 8 Desember 2016 20:01
Kampar Susun Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD 2017

Riauterkini-BANGKINANGKOTA-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, susun Surat Edaran (SE) Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2017. Rapat penyusunan SE ini digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Kamis (8/12/16).

Rapat dipimpin Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Kampar H. Azwan. Rapat tersebut dihadiri Kepala Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan (PIKP) Bappeda Kabupaten Kampar M. Fadli Mukhtar,PPTK kegiatan Eka Enggara, dan seluruh pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.

Dalam draf SE yang dibahas tersebut terdiri dari lima Bab yakni, Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Dasar dan Tujuan. Bab II, Pedoman Penyusunan RKA OPD Tahun 2017, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah dan Batas Waktu Penyampaian RKA SKPD.

Kemudian Bab III, Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan APBD yang terdiri dari Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau.

Selanjutnya Bab IV, Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri dari, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 2016, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2016, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2016 dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016. Terakhir Bab V, Penutup.

Disampaikan Afrizal bahwa tujuan dari penerbitan Surat Edaran Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD ini adalah: Sebagai acuan penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2017 bagi seluruh OPD di Kabupaten Kampar.

Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 9 (sembilan) isu strategis Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.

Untuk itu, Afrizal mengajak seluruh peserta rapat untuk memberika masukan, saran dan kritikan terhadap penyusunan Surat Edaran ini. Memang pembahasan draf SE yang dipandu Kabid PIKP M Fadli Mukhtar, berjalan sangat dinamis. Hampir seluruh peserta memberikan masukan untuk kesempurnaan Surat Edaran ini.

Beberapa point yang banyak dikupas adalah mengenai Belanja Langsung untuk terciptanya efesiensi anggaran. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan OPD harus mengacu pada Analisis Standar Biaya (ASB), analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang terkait dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, untuk efisiensi anggaran.

Alokasi belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian dalam rangka peningkatan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD supaya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya untuk fungsi adhoc (diluar tupoksi). Selanjutnya hasil pembahasan draf SE Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD Tahun Anggaran ini akan disampaikan kepada pimpinan sebelum SE ini diterbitkan.***(man)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR © 2014
Home  |  Website Resmi Pemkab Kampar  |  Riauterkini.com