VISI : 'KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020'


22/12/2016 09:51
Pj Bupati Kampar Puji Langkah Cepat DPRD Bahas RAPBD-P 2016

21/12/2016 15:21
Pj Bupati Nilai FKP Penting untuk Serap Masukan Masyarakat

20/12/2016 20:30
Peringati Hari Ibu,
Pj. Ketua PKK Kampar Hadiri Tabur Bunga dengan Ketua TP PKK Riau

20/12/2016 19:08
Isu Startegis Kabupaten Kampar,
Berkembangnya Perekonomian, Tingkatkan Laju Pertumbuhan Penduduk

15/12/2016 22:21
Ketua Pj TP-PKK Kampar Silaturami dengan Kader Kabupaten dan Kecamatan

15/12/2016 14:28
Pj. Bupati Kampar Hadiri Upacara Peringatan Hari Juang Kartika 2016‬

15/12/2016 06:48
Pj Bupati dan Pimpinan DPRD Kampar Teken KUA-PPAS RAPBDP 2016

14/12/2016 17:34
Tingkatkan SDM Karyawan, PDAM Tirta Kampar Gelar Pelatihan

13/12/2016 17:36
Pj Bupati Kampar Tekankan Rasionalissi Anggaran

10/12/2016 13:38
Bupati Kampar Puji Ninik Mamak sebagai Pemersatu Negeri‬

10/12/2016 09:47
Asal Tepat Sasaran, Bupati Kampar Yakin CSR Mampu Menekan Angka Kemiskinan

8/12/2016 20:01
Kampar Susun Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD 2017

8/12/2016 16:07
Akhiri Masa Jabatan, Bupati Kampar Sebut Jembatan WFC Kado Terindah

7/12/2016 18:02
Bupati Jefry Noer Hadiri Pelantikn Direktur Politeknik Kampar

6/12/2016 20:45
Bupati Kampar Resmikan Pasar Hewan Flamboyan

   
Kamis, 8 Desember 2016 20:01
Kampar Susun Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD 2017

Riauterkini-BANGKINANGKOTA-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, susun Surat Edaran (SE) Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2017. Rapat penyusunan SE ini digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Kamis (8/12/16).

Rapat dipimpin Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Kampar H. Azwan. Rapat tersebut dihadiri Kepala Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan (PIKP) Bappeda Kabupaten Kampar M. Fadli Mukhtar,PPTK kegiatan Eka Enggara, dan seluruh pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.

Dalam draf SE yang dibahas tersebut terdiri dari lima Bab yakni, Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Dasar dan Tujuan. Bab II, Pedoman Penyusunan RKA OPD Tahun 2017, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah dan Batas Waktu Penyampaian RKA SKPD.

Kemudian Bab III, Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan APBD yang terdiri dari Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau.

Selanjutnya Bab IV, Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri dari, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 2016, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2016, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2016 dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016. Terakhir Bab V, Penutup.

Disampaikan Afrizal bahwa tujuan dari penerbitan Surat Edaran Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD ini adalah: Sebagai acuan penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2017 bagi seluruh OPD di Kabupaten Kampar.

Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 9 (sembilan) isu strategis Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.

Untuk itu, Afrizal mengajak seluruh peserta rapat untuk memberika masukan, saran dan kritikan terhadap penyusunan Surat Edaran ini. Memang pembahasan draf SE yang dipandu Kabid PIKP M Fadli Mukhtar, berjalan sangat dinamis. Hampir seluruh peserta memberikan masukan untuk kesempurnaan Surat Edaran ini.

Beberapa point yang banyak dikupas adalah mengenai Belanja Langsung untuk terciptanya efesiensi anggaran. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan OPD harus mengacu pada Analisis Standar Biaya (ASB), analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang terkait dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, untuk efisiensi anggaran.

Alokasi belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian dalam rangka peningkatan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD supaya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya untuk fungsi adhoc (diluar tupoksi). Selanjutnya hasil pembahasan draf SE Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD Tahun Anggaran ini akan disampaikan kepada pimpinan sebelum SE ini diterbitkan.***(man)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR © 2014
Home  |  Website Resmi Pemkab Kampar  |  Riauterkini.com