VISI : 'KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020'


23/05/2017 22:34
2,1 Triliun APBD Akan Bermakna Bila Pembangunan Tepat Sasaran

22/05/2017 19:02
Aziz Zainal Janji Bangun Kampar Sesuai Kebutuhan, Bukan Keinginan

19/05/2017 06:55
Kampar Juara Umum MTQ ke-48 Kabupaten Kampar

13/05/2017 07:40
Pj Bupati Buka MTQ ke-48 Kabupaten Kampar di Koto Kampar Hulu

13/05/2017 07:33
DPPKBP3A Kampar Gelar Pelatihan Bina Keluarga Lansia

8/05/2017 20:24
Pj Bupati Kampar Berikan Materi Peserta PIM IV

4/05/2017 18:36
Kampar Dukung Program Bidang Kemaritiman

3/05/2017 18:11
SK Sudah Diteken, Guru Bantu Dikdas Kampar Bernafas Lega

2/05/2017 11:33
Upacara HPN 2017, Pj Bupati Kampar Sampaikan Rencana Reformasi Pendidikan

11/04/2017 21:33
Plt Sekdakab Kampar Sebut Kebudayaan Kampar dan Serdang Bedagai Banyak Kesamaan

4/04/2017 17:02
Pj Bupati Kampar Hadiri Sertijab DanYon 132/BS

3/04/2017 15:11
Pesan Pj Bupati Kampar, Jangan Jadikan O2SN dan FLS2N Kegiatan Seremonial Belaka

2/04/2017 16:16
Dauroh Akbar di Islamic Center,
Wujudkan Kampar sebagai Serambi Mekkah, Pemkab Datangkan Ustadz Firanda Andirja

30/03/2017 15:55
Pensiun, Zulfan Hamid Serahkan Jabatan Sekdakab Kampar pada Nurhami

19/03/2017 23:33
HUT Desa Tanah Merah, Pj Bupati Kampar Jalan Santai Bersama Masyarakat

   
Kamis, 8 Desember 2016 20:01
Kampar Susun Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD 2017

Riauterkini-BANGKINANGKOTA-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, susun Surat Edaran (SE) Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2017. Rapat penyusunan SE ini digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Kamis (8/12/16).

Rapat dipimpin Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Kampar H. Azwan. Rapat tersebut dihadiri Kepala Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan (PIKP) Bappeda Kabupaten Kampar M. Fadli Mukhtar,PPTK kegiatan Eka Enggara, dan seluruh pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.

Dalam draf SE yang dibahas tersebut terdiri dari lima Bab yakni, Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Dasar dan Tujuan. Bab II, Pedoman Penyusunan RKA OPD Tahun 2017, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah dan Batas Waktu Penyampaian RKA SKPD.

Kemudian Bab III, Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan APBD yang terdiri dari Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau.

Selanjutnya Bab IV, Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri dari, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 2016, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2016, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2016 dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016. Terakhir Bab V, Penutup.

Disampaikan Afrizal bahwa tujuan dari penerbitan Surat Edaran Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD ini adalah: Sebagai acuan penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2017 bagi seluruh OPD di Kabupaten Kampar.

Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 9 (sembilan) isu strategis Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.

Untuk itu, Afrizal mengajak seluruh peserta rapat untuk memberika masukan, saran dan kritikan terhadap penyusunan Surat Edaran ini. Memang pembahasan draf SE yang dipandu Kabid PIKP M Fadli Mukhtar, berjalan sangat dinamis. Hampir seluruh peserta memberikan masukan untuk kesempurnaan Surat Edaran ini.

Beberapa point yang banyak dikupas adalah mengenai Belanja Langsung untuk terciptanya efesiensi anggaran. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan OPD harus mengacu pada Analisis Standar Biaya (ASB), analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang terkait dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, untuk efisiensi anggaran.

Alokasi belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian dalam rangka peningkatan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD supaya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya untuk fungsi adhoc (diluar tupoksi). Selanjutnya hasil pembahasan draf SE Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD Tahun Anggaran ini akan disampaikan kepada pimpinan sebelum SE ini diterbitkan.***(man)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR © 2014
Home  |  Website Resmi Pemkab Kampar  |  Riauterkini.com