VISI : 'KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020'


14/08/2017 14:15
Bupati Kampar Kukuhkan 31 Anggota Paskibra Kampar

11/08/2017 20:32
Bupati Kampar Tinjau Budidaya Ikan Arwana di Rumbai Pekanbaru

10/08/2017 14:32
Bangkitkan Kembali Plaza Bangkinang,
Bupati Kampar: Semua Pihak Harus Komit dengan MoU

9/08/2017 21:36
Upacara HUT ke-60 Riau,
Bupati Kampar Sukses Pimipin Upacara di Kantor Gubernur

3/08/2017 17:25
Tuan Rumah Porprov IX, Bupati Kampar Berjanji Berikan yang Terbaik

24/07/2017 19:43
Bupati Kampar Launching Bus Damri Angkutan Bangkinang-Bandara SSQ II Pekanbaru

20/07/2017 16:39
Gelar Apel Pasukan, Gubri Minta Semua Elemen Cegah Karlahut

17/07/2017 17:14
Kukuhkan Tim Saber Pungli, Bupati Minta Kampar Bebas Pungutan Liar

12/07/2017 14:19
Bupati Kampar Tinjau Kawasan Water Front City

7/07/2017 16:52
Wabup Kampar Sambut Baik Persetujuan Ranperda PP APBD 2016 oleh Pansus Dewan

21/06/2017 15:27
TP-PKK Kampar Kerjasama Bulog Gelar Pasar Murah Ramadhan

20/06/2017 17:13
Bupati Kampar Sebut Pos Pengamanan untuk Kenyamanan Berlalu Lintas

15/06/2017 16:48
ASN Kampar Segera Terima THR

15/06/2017 15:36
Bupati Kampar Imbau Warganya Waspadai Makanan Mengandung Boraks dan Rhodamin

13/06/2017 22:41
Musnahkan Narkoba, Bupati Kampar Miris

   
Rabu, 23 Agustus 2017 22:30
Bupati Kampar Teken MoU dengan BPK Riau

Riauterkini-BANGKINANGKOTA-APIP harus bisa memberikan peringatan dini terhadap Pimpinan (early warning system), dan peningkatan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, APIP harus bisa memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Apabila pengendali intern berjalan dengan baik, maka juga akan mencegah terjadinya risiko hukum dalam pelaksanaan program/kegiatan OPD.

Demikian dikatakan Bupati Kampar Azis Zaenal yang didampingi Wakil Bupati catur Sugeng Susanto ketika melakukan Penandatanganan Kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dan Sosialisasi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Aula kantor Bupati Kampar, Rabu(23/8/17).

Selanjutnya Azis Zaenal memaparkan bahwa Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan Sistem Pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

"Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,"ucapnya.

Dengan ditandatangani Kesepakatan bersama ini, kami mengharapkan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau membantu dan membimbing dalam rangka penguatan penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Kampar.

"Sebagaimana ruang lingkup Kesepakatan bersama yang telah kita dengarkan dan tandatangani bersama tadi, mudah-mudahan kerjasama yang kita lakukan ini dapat memberikan hasil yang nyata dalam waktu dekat," ujar Azis Zaenal.

Berdasarkan Peraturan PemerintahNomor60 Tahun 2008 tersebut, peran APIP dituntut untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities).

Selain kerjasama yang dituangkan dalam Kesepakatan bersama tadi, diharapkan hendaknya BPKP Perwakilan Provinsi Riau dapat juga membantu Pemerintah Kabupaten Kampar dalam melakukan Capacity Building dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia.

"Karena hal ini bukan saja merupakan suatu keharusan tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang kita cintai," ungkap Azis Zaenal.

Pada kesempatan itu Azis Zaenal mengajak seluruh Kepala OPD Segera mengimplementasikan SPIP di lingkungan OPD masing-masing dengan membetuk Satuan Tugas Pelaksana, segera mengidentifikasi dan menganalisa risiko, Penuhi seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh BPKP dalam rangka peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kampar menuju level III (tiga).

"Dengan mempedomani dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Selalu konsultasi dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Kampar dan BPKP,"ungkas Azis Zaenal.

Acara Penandatanganan Kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dan Sosialisasi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat.***(man)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR © 2014
Home  |  Website Resmi Pemkab Kampar  |  Riauterkini.com