Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 24 Agustus 2017 13:31
Curi Kotak Infak, Warga Kampar Babak Belur Dihakimi Warga Intan Jaya, Rohul

Kamis, 24 Agustus 2017 13:15
Gardu Induk Perawang Mulai Operasi, PLN Apresiasi Semua Pihak

Kamis, 24 Agustus 2017 12:48
Bersiap Hadapi Tuntutan, Terdakwa Penista Agama Sampaikan Permohonan Maaf

Kamis, 24 Agustus 2017 11:40
Luncurkan TP4D, Bupati Inhil Pesan Dana Desa Dipergunakan Secara Bertanggung Jawab

Kamis, 24 Agustus 2017 11:30
Dikabarkan Bakal Ikut Pilgubri, Edy Natar Fokus jadi Danrem 031/WB

Kamis, 24 Agustus 2017 11:24
Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi Bantah Lindungi Warung Mesum di Rohil

Kamis, 24 Agustus 2017 11:04
5 JCH Asal Riau Meninggal di Tanah Suci

Kamis, 24 Agustus 2017 10:53
Januari-Agustus, 458 Kasus DBD Terjadi di Pekanbaru

Kamis, 24 Agustus 2017 10:45
Dikantik Pangdam BB, Brigjen TNI Edy Natar Nasution Resmi Komandan Korem 031/WB

Kamis, 24 Agustus 2017 10:35
Bupati Kuansing Harap Pemprov dan Pusat Bantu Festival Pacu Jalur



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 16 April 2017 14:37
Berdampak terhadap Riau, Pemerintah Diminta Evaluasi Permen Gambut

Pemerintah diminta mengevaluasi Permen LHK tentang Pembangunan HTI. Aturan baru itu diyakini akan mengganggu ekonomi Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Pemerintah diminta mengevaluasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.17 tahun 2017 yang merupakan revisi P.12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena aturan baru ini akan menganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut, seperti Provinsi Riau.

Demikian diungkapkan anggota DPR RI Firman Subagyo saat dihubungi pers wartawan dari Pekanbaru, Sabtu (17/4/17).

Menurut Firman, Permen LHK itu berdampak besar bagi daerah yang selama ini mengandalkan hasil sumber daya alam dari hasil pengelolaan gambut.

"Riau sebagai daerah yang mempunyai lahan gambut lebih dari 4 juta hekare diperkirakan akan terkena dampak ekonomi paling besar," ucapnya.

Menurut Firman, aturan baru ini semakin memberikan ketidakpastian usaha bagi Industri hutan tanaman industri dan sawit di lahan gambut.

Dia menilai, beberapa pasal dalam Permen tersebut sangat mengganggu investasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah dijamin Undang-undang (UU). Misalnya, di pasal 8e ditetapkan perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), tanaman yang sudah ada, dapat dipanen satu daur, dan tidak dapat ditanami kembali.

“Seharusnya, regulasi dalam bentuk peraturan apapun tidak boleh mendegradasi UU dan harus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah berinvetasi sesuai perencanaan masing-masing,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika aturan perubahan fungsi itu dipaksakan, dapat berdampak buruk terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Apalagi HTI merupakan bisnis berskala global yang memiliki kontrak-kontrak jangka panjang. Banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Selain berpotensi menimbulkan kredit macet yang akan mengganggu perbankan nasional, penerimaan negara bakal merosot karena produksi turun.

“Ketika tiba-tiba timbul keinginan untuk mengubah fungsi budidaya menjadi lindung, pernahkah terpikir nasib masyarakat yang menggantungkan hidupnya di industri ini. Bagaimana nasib 1,49 juta tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung yang menghidupi lebih dari 5,96 juta jiwa. Akan dikemanakan mereka?“ tuturnya.

Anggota DPR RI ini mengingatkan, HTI mempunyai kontribusi besar bagi negara. Tahun lalu, industri itu berkontribusi 5,01 miliar dolar Amerika Serikat dalam perolehan devisa nasional.

"Fungsi lindung dan budidaya sama penting. Seharusnya prioritas pemerintah menjaga fungsi-fungsi lindung yang selama ini terabaikan dan tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan," tukasnya.

Di tempat terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno mengaku, anggotanya kini tengah melakukan konsolidasi ke dalam, khususnya anggota yang bergerak di bidang yang nantinya terkana dampak dari Permen LHK tersebut.

"Kami sedang lakukan konsolidasi internal anggota Apindo Riau, khususnya perusahaan kertas dan sawit yang langsung terdampak permen ini," ucapnya.

Wijatmoko menjelaskan langkah ini perlu diambil untuk merumuskan apa tindakan selanjutnya dari asosiasi atas regulasi baru dalam tata kelola gambut di Tanah Air.

Secara umum kebijakan pemerintah ini bakal berpengaruh pada operasional perusahaan kertas dan sawit, khususnya bidang ketenagakerjaan.

Karena itu perlu rumusan solusi terbaik atas kebijakan ini, dan hasil itu akan dijelaskan Apindo Riau kepada publik.***(son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Warga riau
Yg terkena dampak asap dan lingkungan adalah masyarakat Riau, bukan para konglomerat dan anggota dpr di Jakarts


loading...

Berita lainnya..........
- Januari-Agustus, 458 Kasus DBD Terjadi di Pekanbaru
- Aktif Cegah Karlahut,
4 Desa di Riau Dapat Penghargaan dan Bonus Rp100 Juta dari Asian Agri

- PT RAPP dan Sinarmas Serahkan 42 Peralatan Damkar kepada Polda Riau
- Gubri Tebar 58 Ribu Bibit Ikan Baung di Hilir Sungai Rokan
- Untuk Tata Kawasan Kumuh,
BKM Duri Timur Taja Latihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

- Tergerus Abrasi, Wisata Ombak Bono di Teluk Meranti Terancam Hilang
- Puskesmas Rambah Hilir, Rohul Beri Penghargaan Tiga Desa Tersehat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.50.71
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com