Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:45
Orasi Ilmiah, Wisuda Angkatan Kedua STAILe Pekanbaru akan Diisi Menteri Hanif Dhakhiri

Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:32
Firdaus-Rusli Janjikan Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Siak Sama Maju

Sabtu, 24 Pebruari 2018 20:55
Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:59
Keunikan Kampung Wisata Koto Ranah,
Mulai Puncak Suligi 900 MDPL Hingga Naskah Kuno


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:26
Muhaimin Iskandar Beri Kuliah Umum di UR

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:19
Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:17
Penyu Seberat 50 Kg Terdampar di Pantai Muntai, Bengkalis

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:07
Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:47
Hadir di Sri Palas, Rusli Effendi Berasa Pulang ke Rumah

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:42
Kembangkan Pariwisata dan Pendidikan, Pemkab Kuansing Bekerjasama dengan UGM


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 16 April 2017 14:37
Berdampak terhadap Riau, Pemerintah Diminta Evaluasi Permen Gambut

Pemerintah diminta mengevaluasi Permen LHK tentang Pembangunan HTI. Aturan baru itu diyakini akan mengganggu ekonomi Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Pemerintah diminta mengevaluasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.17 tahun 2017 yang merupakan revisi P.12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena aturan baru ini akan menganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut, seperti Provinsi Riau.

Demikian diungkapkan anggota DPR RI Firman Subagyo saat dihubungi pers wartawan dari Pekanbaru, Sabtu (17/4/17).

Menurut Firman, Permen LHK itu berdampak besar bagi daerah yang selama ini mengandalkan hasil sumber daya alam dari hasil pengelolaan gambut.

"Riau sebagai daerah yang mempunyai lahan gambut lebih dari 4 juta hekare diperkirakan akan terkena dampak ekonomi paling besar," ucapnya.

Menurut Firman, aturan baru ini semakin memberikan ketidakpastian usaha bagi Industri hutan tanaman industri dan sawit di lahan gambut.

Dia menilai, beberapa pasal dalam Permen tersebut sangat mengganggu investasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah dijamin Undang-undang (UU). Misalnya, di pasal 8e ditetapkan perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), tanaman yang sudah ada, dapat dipanen satu daur, dan tidak dapat ditanami kembali.

“Seharusnya, regulasi dalam bentuk peraturan apapun tidak boleh mendegradasi UU dan harus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah berinvetasi sesuai perencanaan masing-masing,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika aturan perubahan fungsi itu dipaksakan, dapat berdampak buruk terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Apalagi HTI merupakan bisnis berskala global yang memiliki kontrak-kontrak jangka panjang. Banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Selain berpotensi menimbulkan kredit macet yang akan mengganggu perbankan nasional, penerimaan negara bakal merosot karena produksi turun.

“Ketika tiba-tiba timbul keinginan untuk mengubah fungsi budidaya menjadi lindung, pernahkah terpikir nasib masyarakat yang menggantungkan hidupnya di industri ini. Bagaimana nasib 1,49 juta tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung yang menghidupi lebih dari 5,96 juta jiwa. Akan dikemanakan mereka?“ tuturnya.

Anggota DPR RI ini mengingatkan, HTI mempunyai kontribusi besar bagi negara. Tahun lalu, industri itu berkontribusi 5,01 miliar dolar Amerika Serikat dalam perolehan devisa nasional.

"Fungsi lindung dan budidaya sama penting. Seharusnya prioritas pemerintah menjaga fungsi-fungsi lindung yang selama ini terabaikan dan tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan," tukasnya.

Di tempat terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno mengaku, anggotanya kini tengah melakukan konsolidasi ke dalam, khususnya anggota yang bergerak di bidang yang nantinya terkana dampak dari Permen LHK tersebut.

"Kami sedang lakukan konsolidasi internal anggota Apindo Riau, khususnya perusahaan kertas dan sawit yang langsung terdampak permen ini," ucapnya.

Wijatmoko menjelaskan langkah ini perlu diambil untuk merumuskan apa tindakan selanjutnya dari asosiasi atas regulasi baru dalam tata kelola gambut di Tanah Air.

Secara umum kebijakan pemerintah ini bakal berpengaruh pada operasional perusahaan kertas dan sawit, khususnya bidang ketenagakerjaan.

Karena itu perlu rumusan solusi terbaik atas kebijakan ini, dan hasil itu akan dijelaskan Apindo Riau kepada publik.***(son)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Warga riau
Yg terkena dampak asap dan lingkungan adalah masyarakat Riau, bukan para konglomerat dan anggota dpr di Jakarts


loading...

Berita lainnya..........
- Penyu Seberat 50 Kg Terdampar di Pantai Muntai, Bengkalis
- Sudah Makan Korban Jiwa, Warga Desak Perbaikan Jalan Kubang
- Diduga Buang Limbah Saat Hujan Deras,
Pencemaran Sungai Kerumatan oleh PT MAS Semakin Terkuak

- Sulit Ditempuh, Petugas Pemadam Bengkalis Harus Berjibaku ke Lokasi KarhutlaD
- Siaga Karhutla, Tim Pemadam PT. RAPP Patroli 24 Jam
- Pencemaran Sungai Kerumutan, Legislator Pelalawan Ramai-ramai Angkat Bicara
- Hari Peduli Sampah, Forkopincam Mandau Taja Goro Massal di Duri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 50.19.34.255
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com