Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Kamis, 14 Desember 2017 20:49
Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri

Kamis, 14 Desember 2017 20:07
Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya

Kamis, 14 Desember 2017 20:03
Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP

Kamis, 14 Desember 2017 20:03
Kalap Temannya Kehilangan Anjing, Simatupang Menusuk 8 Orang di Kandis

Kamis, 14 Desember 2017 19:22
Berkunjung ke RAPP, Duta Besar Kanada Borong Kerajinan Tenun dan Batik Riau

Kamis, 14 Desember 2017 18:36
BPBP Siapkan Rp 400 Miliar untuk Replanting Sawit




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 16 April 2017 14:37
Berdampak terhadap Riau, Pemerintah Diminta Evaluasi Permen Gambut

Pemerintah diminta mengevaluasi Permen LHK tentang Pembangunan HTI. Aturan baru itu diyakini akan mengganggu ekonomi Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Pemerintah diminta mengevaluasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.17 tahun 2017 yang merupakan revisi P.12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena aturan baru ini akan menganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut, seperti Provinsi Riau.

Demikian diungkapkan anggota DPR RI Firman Subagyo saat dihubungi pers wartawan dari Pekanbaru, Sabtu (17/4/17).

Menurut Firman, Permen LHK itu berdampak besar bagi daerah yang selama ini mengandalkan hasil sumber daya alam dari hasil pengelolaan gambut.

"Riau sebagai daerah yang mempunyai lahan gambut lebih dari 4 juta hekare diperkirakan akan terkena dampak ekonomi paling besar," ucapnya.

Menurut Firman, aturan baru ini semakin memberikan ketidakpastian usaha bagi Industri hutan tanaman industri dan sawit di lahan gambut.

Dia menilai, beberapa pasal dalam Permen tersebut sangat mengganggu investasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah dijamin Undang-undang (UU). Misalnya, di pasal 8e ditetapkan perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), tanaman yang sudah ada, dapat dipanen satu daur, dan tidak dapat ditanami kembali.

“Seharusnya, regulasi dalam bentuk peraturan apapun tidak boleh mendegradasi UU dan harus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah berinvetasi sesuai perencanaan masing-masing,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika aturan perubahan fungsi itu dipaksakan, dapat berdampak buruk terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Apalagi HTI merupakan bisnis berskala global yang memiliki kontrak-kontrak jangka panjang. Banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Selain berpotensi menimbulkan kredit macet yang akan mengganggu perbankan nasional, penerimaan negara bakal merosot karena produksi turun.

“Ketika tiba-tiba timbul keinginan untuk mengubah fungsi budidaya menjadi lindung, pernahkah terpikir nasib masyarakat yang menggantungkan hidupnya di industri ini. Bagaimana nasib 1,49 juta tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung yang menghidupi lebih dari 5,96 juta jiwa. Akan dikemanakan mereka?“ tuturnya.

Anggota DPR RI ini mengingatkan, HTI mempunyai kontribusi besar bagi negara. Tahun lalu, industri itu berkontribusi 5,01 miliar dolar Amerika Serikat dalam perolehan devisa nasional.

"Fungsi lindung dan budidaya sama penting. Seharusnya prioritas pemerintah menjaga fungsi-fungsi lindung yang selama ini terabaikan dan tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan," tukasnya.

Di tempat terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno mengaku, anggotanya kini tengah melakukan konsolidasi ke dalam, khususnya anggota yang bergerak di bidang yang nantinya terkana dampak dari Permen LHK tersebut.

"Kami sedang lakukan konsolidasi internal anggota Apindo Riau, khususnya perusahaan kertas dan sawit yang langsung terdampak permen ini," ucapnya.

Wijatmoko menjelaskan langkah ini perlu diambil untuk merumuskan apa tindakan selanjutnya dari asosiasi atas regulasi baru dalam tata kelola gambut di Tanah Air.

Secara umum kebijakan pemerintah ini bakal berpengaruh pada operasional perusahaan kertas dan sawit, khususnya bidang ketenagakerjaan.

Karena itu perlu rumusan solusi terbaik atas kebijakan ini, dan hasil itu akan dijelaskan Apindo Riau kepada publik.***(son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Warga riau
Yg terkena dampak asap dan lingkungan adalah masyarakat Riau, bukan para konglomerat dan anggota dpr di Jakarts


loading...

Berita lainnya..........
- Kelola Cagar Alam Bukit Bungkuk, BBKSDA Riau Gelar Konsultasi Publik
- Jikalahari Nilai Kapolda Riau Lamban Tangani Kejahatan Lingkungan dan Kehutanan
- Kelapa Dirusak Kumbang,
Warga Pebenaan, Kecamatan Keritang Datangi Kantor Bupati Inhil

- KTT Perubahan Iklim di Paris, KLHK Libatkan Wakil DPRD Noviwaldy Jusman
- Tenggelam di Sungai Rokan,
Sudah Dua Hari Kernet Truk Angkut Sawit di Rohul Belum Ditemukan

- Kelaparan, Gajah Liar di Duri  Rusak Rumah dan Makan Beras Warga
- Tata Taman Nasional Zamrud Siak, BBKSDA Riau Lakukan Konsultasi Publik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.209.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com