Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Mei 2018 23:12
Bupati Kampar Dukung Seleksi Tim SBAI Garuda Jaya U-16

Senin, 21 Mei 2018 23:08
Ratusan Warga Hadiri Silaturrahmi di Kediaman Wardan

Senin, 21 Mei 2018 23:04
Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba

Senin, 21 Mei 2018 21:50
Silaturahmi Andi Rachman-Wardan di Pulau Burung, Paslon 4 Sudah Programkan Buka Akses Jalan Darat Pelalawan-Inhil

Senin, 21 Mei 2018 21:19
Terkait Pemanggilan 7 ASN, Pengurus MKGR Riau Datangi Kantor Panwaslu Pelalawan

Senin, 21 Mei 2018 20:58
Habibi Hapri Nahkodai PBSI Pelalawan Periode 2018-2022

Senin, 21 Mei 2018 20:54
Ramadhan 2018, Dewan Pastikan Tak Ada Masjid Dapat Bantuan Dana Hibah

Senin, 21 Mei 2018 20:07
Ramadhan 2018, Pasokan Daging Beku Bulog Naik 300 Persen

Senin, 21 Mei 2018 20:03
Ungkap 55 Kg Sabu dan Teladan,
Dua Kapolsek dan 8 Personel Terima Penghargaan Kapolres Bengkalis


Senin, 21 Mei 2018 19:24
Ulama Riau Tidak Masuk Rekomendasi Mubalig, Komisi V DPRD Riau Sayangkan Sikap Kemenag


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 19 April 2017 11:34
Permen LHK Soal Gambut Ancam Kelangsungan Sawit Riau

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/2017 tentang Pembangunan HTI dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengancam kelangsungan industri kelapa sawit di Riau. Jika dilanjutkan, bisa memukul industri ini.

Riauterkini- PEKANBARU-Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 17/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengancam kelangsungan industri kelapa sawit di Provinsi Riau.

Demikian diungkapkan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau, Saut Sihombing dalam obrolan dengan wartawan, Rabu (19/4/17).

"Aturan baru dari pemerintah, yakni Permen Kemen LHK ini jelas berpengaruh pada kelangsungan bisnis sawit, termasuk di Riau. Jika dipaksakan, regulasi baru tersebut bisa memukul industri sawit Riau yang banyak mengandalkan lahan gambut," tegasnya.

Salah satu beleid itu mengatur tentang pengelolaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter harus diubah statusnya menjadi hutan lindung.

Kondisinya di Riau, luasan lahan gambut daerah setempat mencapai 3,8 juta hektare, dan 75 persen di antaranya memiliki kedalaman di atas 3 meter.

Bila aturan dalam Permen LHK diterapkan, lahan gambut itu harus dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung.

"Di saat negara luar mengobok-obok industri kelapa sawit nasional, di dalam negeri malah ikut pula menyulitkan pengembangan sawit," katanya.

Di Riau, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 3 juta hektare atau hampir separuh luas daratan provinsi itu. Dari total luas kebun sawit tersebut, 45 persen lahan sawit dimiliki masyarakat, 40 persen milik perusahaan, dan sisanya lahan petani plasma.

Dia meminta kepada pemerintah agar sama-sama mendukung pengembangan kelapa sawit nasional sebagai penopang perekonomian, bukan malah menyulitkan dengan beragam aturan yang ketat.

"Bila memang ada masalah dalam tata kelola sawit, mari sama-sama dibenahi bukan ditambah sulit dengan aturan baru," ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar dari Universitas Riau, Prof Almasdi Syahza mengatakan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang gambut sebenarnya bertujuan baik, yakni untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan.

Hanya saja, poin dalam regulasi itu yang mengatur ketinggian muka air pada lahan gambut ditetapkan harus setinggi 40 centimeter (0,4 meter), akan sulit dipraktekan di lapangan.

Daerah di Riau yang mayoritas lahannya bergambut seperti Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Bengkalis, akan sulit mengembangkan daerahnya untuk bercocok tanam perkebunan.

"Tidak hanya sulit ditanami untuk kelapa sawit, untuk kelapa saja akan sulit, artinya semua komoditi yang menggunakan lahan gambut akan terdampak," ujarnya.

Khusus untuk kelapa sawit, luas lahan di Riau kini sudah lebih dari dua juta hectare, yang mayoritas dimiliki oleh petani rakyat. Kelapa sawit memiliki dampak ekonomi ganda (multiplier effect) yang besar di Riau, karena hampir semua lini kehidupan masyarakat telah diuntungkan dengan pengembangan komoditi ini.

Berdasarkan hasil penelitiannya, indeks kesejahteraan masyarakat pedesaan Riau sejak 1995 hingga 2015 terus meningkat. Di level petani, pendapatan petani sawit pada 2015 sudah mencapai 4.630 hingga 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

Menurut dia, ekonomi Riau belum bisa lepas dari sawit karena telah memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya mengetaskan kemiskinan di perdesaan, pedalaman, bahkan di perbatasan.

Dampak aktivitas tersebut terlihat dari indikator, salah satunya usaha tani kelapa sawit telah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah pedesaan.

"Saya katakan, aturan tentang gambut ini tidak bisa dipaksakan," tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, luas lahan kelapa sawit nasional hingga 2016 seluas 11,6 juta hektare (Ha), dimana 41 persen atau 4,75 juta Ha dimiliki oleh petani rakyat (smallholders), kepemilikan oleh BUMN sekitar tujuh persen (812.000 Ha), dan perkebunan swasta 52 persen (6,03 juta Ha).

Produk ekspor sawit dan turunannya mencapai lebih dari 154 jenis, dengan nilai ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk hilir turunannya pada 2016 mencapai 18,6 miliar dolar AS. Pada tahun yang sama, industri kelapa sawit juga telah menyumbang penerimaan pajak mencapai 2,23 persen dari penerimaan pajak sekitar Rp1.230 triliun.

Industri kelapa sawit hulu-hilir menyerap 5,3 juta tenaga kerja, didominasi sektor perkebunan kelapa sawit dan menghidupi lebih dari 21,2 juta orang.***(son)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Pagi Ini Hotspot Nihil, Sudah 1.868,96 Hektar Luasan Lahan Terbakar di Riau
- Kerjasama Pihak Ketiga, Dishub Pekanbaru Miliki 100 Separator
- Produksi Sampah di Kota Pekanbaru Lampau 500 Ton Sehari
- BRG Beri Dai 3 Provinsi Pelatihan Restorasi Gambut
- APP dan UNAS Jakarta Teliti Cagar Biosfer GSKBB Bengkalis
- Dinas PUPR Riau Gesa Perbaikan Kerusakan Jalan Provinsi di Inhil
- PLTA Lompatan Harimau Ditolak, Jokowi Pastikan Masyarakat tak DIrugikan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com