Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Nopember 2017 17:22
180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional

Ahad, 19 Nopember 2017 16:15
Dilepas Gubri, Jamaah Majelis Taqlim Antusias Kunjungi Islamic Center Rohul

Ahad, 19 Nopember 2017 12:38
Tolong Korban Kecelakaan Tunggal, Anggota DPRD Riau Rela Berlumur Darah

Ahad, 19 Nopember 2017 09:40
Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol

Ahad, 19 Nopember 2017 09:24
2.400 Pelari Ramaikan Foam Run Telkomsel Di Kota Pekanbaru

Ahad, 19 Nopember 2017 05:17
HGN 2017, Bupati Inhil Tegaskan Peran Guru Mencerdaskan Anak Bangsa

Sabtu, 18 Nopember 2017 17:38
MUI Kuansing Lakukan Pemetaan Aliran Sesat

Sabtu, 18 Nopember 2017 16:52
Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal

Sabtu, 18 Nopember 2017 15:03
Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri


Sabtu, 18 Nopember 2017 13:32
1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 7 September 2017 19:08
Keluhkan Restorasi Gambut,APHI Wilayah Riau Lapor Ke Komisi II DPRD Riau

APHI Wilayah Riau mendatangi Gedung DPRD Riau. Mereka menemui Komisi II untuk mengeluhkan adanya kebijakan restorasi gambut.

Riauterkini-PEKANBARU- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Wilayah Riau keluhkan adanya peraturan Badan Restorasi Gambut tentang kawasan di Riau yang masuk dalam restorasi gambut. Laporan pun sudah disampaikan asosiasi ke Komisi II DPRD Riau.

"Laporannya sudah sampai ke kita. Banyak perusahaan HTI dan HPH yang lahannya masuk dalam kawasan restorasi gambut. Mereka ingin hitung kerugiannya ketika diambil alih pemerintah," kata Mansyur, Sekretaris Komisi II DPRD Riau kepada riauterkinicom, Kamis (07/09/17).

Dalam laporannya juga, luasan perusahaan akan berkurang sehingga mempengaruhi produksi dan mengurangi tenaga kerja dengan adanya restorasi gambut tersebut. Menutunya persoalan ini mesti segera diselesaikan.

"Kita memang belum bicarakan hal ini di komisi karena berbagai kesibukan kawan-kawan komisi. Dalam waktu dekat, kita akan mulai bahas dengan mengundang pihak-pihak terkait," ungkap politisi PKS ini.

Selain membahas restorasi gambut, pihaknya juga akan mendalami keberadaan tanaman kehidupan dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam asosiasi tersebut. Dalam SK Menteri LHK, mengharuskan setiap perusahaan dalam menyediakan 20 persen dari kawasan yang dikelolanya sebagai tanaman kehidupan bagi masyarakat sekitar perusahaan.

"Kan lumayan tu, masyarakat dapat 20 persen, masyarakat bisa menggunakannya untuk menanam tanaman dan lainnya. Jelas akan menguntungkan masyarakat," tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
karina
Nikmati kemudahan bermain game online sabung ayam bersama kami di link : berikut kontak kami bosku: sabungayam. in dewasabungayam. com sabungayam. com whatsapp / sms : 081377055002 line : bolavita Silahkan Add PIN BBM Kami : D1A1E6DF D889B99C BOLAVITA

Cindy
Maen adu ayam bersama kami Proses Depo + WD Tercepat Tunggu apalagi segera bergabung di website www(titik)bolavita(titik)net Info, hubungi : BBM : D8C363CA wechat : bolavita whatup : 6281377055002 Email : cs@bolavita .com


loading...

Berita lainnya..........
- ‎DLH Rohul Sosialisasi di Ujung Batu dan Bentuk Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup
- Cegah Kebakaran Lahan,
BRG Bangun 15 Ribu Sekat Kanal di Riau

- Sensasi Wisata Alam 'Negeri di Atas Awan' Puncak Bukit Suligi, Rohul
- Tercemar Limbah PKS PT. EMA,
Dinas KPP Rohul Segera Restocking Ikan di Sungai Bolopam Kepenuhan

- Gajah Liar Ngamuk, BBKSDA Riau Turunkan 2 Gajah Latih
- Wanita Penakik Getah di Pinggir, Bengkalis Tewas Dipijak Gajah Liar
- Dua Gajah Liar Masuk Kampung Warga Bukit Timah Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.108.19
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com