Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 08:09
Jelang Dini Hari, SMPN 4 Pekanbaru Terbakar

Jum’at, 19 Januari 2018 07:40
Bersepeda Ontel, Bupati Siak Resmikan Agrowisata di Persawahan Bungaraya

Jum’at, 19 Januari 2018 07:37
Puluhan Pedagang Pasar Panglima Gedang Protes Kebijakan Wako Dumai

Jum’at, 19 Januari 2018 07:34
Masyarakat Bukit Nenas, Dumai Resahkan Beruang Hutan Berkeliaran

Kamis, 18 Januari 2018 23:24
Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau

Kamis, 18 Januari 2018 23:19
‎Terbaik, Polda Riau Sabet Juara I Lomba Polmas Kapolri Cup 2017-2018

Kamis, 18 Januari 2018 20:47
Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun

Kamis, 18 Januari 2018 19:37
Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis


Kamis, 18 Januari 2018 19:04
Bupati Ikut Shalat Jenazah dan Pemakaman Tokoh Agama dan Pendidikan di Kecamatan GAS

Kamis, 18 Januari 2018 18:11
Sebagian Dikomersialkan, RSUD Selasi Mampu Produksi Oksigen


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 7 September 2017 19:08
Keluhkan Restorasi Gambut,APHI Wilayah Riau Lapor Ke Komisi II DPRD Riau

APHI Wilayah Riau mendatangi Gedung DPRD Riau. Mereka menemui Komisi II untuk mengeluhkan adanya kebijakan restorasi gambut.

Riauterkini-PEKANBARU- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Wilayah Riau keluhkan adanya peraturan Badan Restorasi Gambut tentang kawasan di Riau yang masuk dalam restorasi gambut. Laporan pun sudah disampaikan asosiasi ke Komisi II DPRD Riau.

"Laporannya sudah sampai ke kita. Banyak perusahaan HTI dan HPH yang lahannya masuk dalam kawasan restorasi gambut. Mereka ingin hitung kerugiannya ketika diambil alih pemerintah," kata Mansyur, Sekretaris Komisi II DPRD Riau kepada riauterkinicom, Kamis (07/09/17).

Dalam laporannya juga, luasan perusahaan akan berkurang sehingga mempengaruhi produksi dan mengurangi tenaga kerja dengan adanya restorasi gambut tersebut. Menutunya persoalan ini mesti segera diselesaikan.

"Kita memang belum bicarakan hal ini di komisi karena berbagai kesibukan kawan-kawan komisi. Dalam waktu dekat, kita akan mulai bahas dengan mengundang pihak-pihak terkait," ungkap politisi PKS ini.

Selain membahas restorasi gambut, pihaknya juga akan mendalami keberadaan tanaman kehidupan dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam asosiasi tersebut. Dalam SK Menteri LHK, mengharuskan setiap perusahaan dalam menyediakan 20 persen dari kawasan yang dikelolanya sebagai tanaman kehidupan bagi masyarakat sekitar perusahaan.

"Kan lumayan tu, masyarakat dapat 20 persen, masyarakat bisa menggunakannya untuk menanam tanaman dan lainnya. Jelas akan menguntungkan masyarakat," tutupnya. ***(ary)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
karina
Nikmati kemudahan bermain game online sabung ayam bersama kami di link : berikut kontak kami bosku: sabungayam. in dewasabungayam. com sabungayam. com whatsapp / sms : 081377055002 line : bolavita Silahkan Add PIN BBM Kami : D1A1E6DF D889B99C BOLAVITA

Cindy
Maen adu ayam bersama kami Proses Depo + WD Tercepat Tunggu apalagi segera bergabung di website www(titik)bolavita(titik)net Info, hubungi : BBM : D8C363CA wechat : bolavita whatup : 6281377055002 Email : cs@bolavita .com


loading...

Berita lainnya..........
- Masyarakat Bukit Nenas, Dumai Resahkan Beruang Hutan Berkeliaran
- Dipasang Setrum, Pagar Pembatas Jalan Soedirman Duri Banyak Makan Korban
- Tim BBKSDA Riau Temukan Jejak Harimau di Pelangiran
- Konflik Satwa-Manusia,
BBKSDA Riau Pasang Kerangkeng Jebak Harimau

- Tiga Pingsan,
Karyawati PT THIP Kembali Melihat Penampakan Harimau Saat Bekerja di Kebun

- Angkut Tumpukan Sampah, DLHK Pekanbaru Sewa 13 Dump Truck
- Agar Tumpukan Sampah tak Kian Horor, Warga Dihimbau Perhatikan Jadwal Buang Sampah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.227.104.40
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com