Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 22 April 2018 20:42
Milad ke-20 PKS di Pekanbaru Dimeriahkan Jalan Santai

Ahad, 22 April 2018 20:32
Dihadiri Gubernur Riau, Bupati Bengkalis Buka MTQ Perdana Kecamatan BS

Ahad, 22 April 2018 19:03
5 Bakal Calon DPD RI Serahkan Dukungan

Ahad, 22 April 2018 18:58
Andi Rachman: Pilkada Riau Harus Jadi Jembatan Kuat Golkar untuk Sukses Pileg dan Pilpres

Ahad, 22 April 2018 18:56
Rayakan HUT ke-59, Korem 031/Wira Bima Taja Triathlon Sunnah

Ahad, 22 April 2018 18:06
IWARA PT RAPP Konsisten Jalani Program Pemberdayaan Perempuan

Ahad, 22 April 2018 18:01
Lakukan Aborsi, Seorang Dukun di Inhu Ditangkap

Ahad, 22 April 2018 17:57
Beroperasi Tanpa Izin, Toko Modern di Bengkalis Ini Diancam Tutup Paksa

Ahad, 22 April 2018 17:54
Djarum Sirnas LiNing Riau Open 2018 Resmi Dibuka

Ahad, 22 April 2018 17:16
Sekda Harapkan Keberadaan HNSI Dapat Menampung Aspirasi dan Perjuangkan Nelayan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 7 September 2017 19:08
Keluhkan Restorasi Gambut,APHI Wilayah Riau Lapor Ke Komisi II DPRD Riau

APHI Wilayah Riau mendatangi Gedung DPRD Riau. Mereka menemui Komisi II untuk mengeluhkan adanya kebijakan restorasi gambut.

Riauterkini-PEKANBARU- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Wilayah Riau keluhkan adanya peraturan Badan Restorasi Gambut tentang kawasan di Riau yang masuk dalam restorasi gambut. Laporan pun sudah disampaikan asosiasi ke Komisi II DPRD Riau.

"Laporannya sudah sampai ke kita. Banyak perusahaan HTI dan HPH yang lahannya masuk dalam kawasan restorasi gambut. Mereka ingin hitung kerugiannya ketika diambil alih pemerintah," kata Mansyur, Sekretaris Komisi II DPRD Riau kepada riauterkinicom, Kamis (07/09/17).

Dalam laporannya juga, luasan perusahaan akan berkurang sehingga mempengaruhi produksi dan mengurangi tenaga kerja dengan adanya restorasi gambut tersebut. Menutunya persoalan ini mesti segera diselesaikan.

"Kita memang belum bicarakan hal ini di komisi karena berbagai kesibukan kawan-kawan komisi. Dalam waktu dekat, kita akan mulai bahas dengan mengundang pihak-pihak terkait," ungkap politisi PKS ini.

Selain membahas restorasi gambut, pihaknya juga akan mendalami keberadaan tanaman kehidupan dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam asosiasi tersebut. Dalam SK Menteri LHK, mengharuskan setiap perusahaan dalam menyediakan 20 persen dari kawasan yang dikelolanya sebagai tanaman kehidupan bagi masyarakat sekitar perusahaan.

"Kan lumayan tu, masyarakat dapat 20 persen, masyarakat bisa menggunakannya untuk menanam tanaman dan lainnya. Jelas akan menguntungkan masyarakat," tutupnya. ***(ary)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
karina
Nikmati kemudahan bermain game online sabung ayam bersama kami di link : berikut kontak kami bosku: sabungayam. in dewasabungayam. com sabungayam. com whatsapp / sms : 081377055002 line : bolavita Silahkan Add PIN BBM Kami : D1A1E6DF D889B99C BOLAVITA

Cindy
Maen adu ayam bersama kami Proses Depo + WD Tercepat Tunggu apalagi segera bergabung di website www(titik)bolavita(titik)net Info, hubungi : BBM : D8C363CA wechat : bolavita whatup : 6281377055002 Email : cs@bolavita .com


loading...

Berita lainnya..........
- Ablas, Ada Lobang Menganga di Tengah Jalan Nasional di Kuansing
- Ditembak Bius Dua Kali, Akhirnya Harimau Pemangsa Dua Warga Inhil Tertangkap
- Jelang MTQ Mandau, UPT Persampahan Bersihkan Lingkungan
- PT Nagamas Palmoil Lestari Tanam Mangrove di Sungai Dumai
- Material Longsor Selesai Dibersihkan,
Arus Lalulintas Riau-Sumbar di Desa Merangin Kembali Normal

- Pasca Longsor, Jalan lintas Riau-Sumbar di Kuok Sudah Bisa Dilewati
- Tebing Longsor di Kampar, Jalur Riau- Sumbar Dialihkan Sementara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.37.174
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com