Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Pebruari 2018 10:19
Sudah Diikuti 1.600 Murid, Diluncurkan Didikan Subuh Quran di Bengkalis

Ahad, 25 Pebruari 2018 10:17
Plt Wako Kampanyekan '"Pekanbaru Bersih, Bisa Kok" di Car Free Day

Ahad, 25 Pebruari 2018 09:37
Pendiri SLB Fajar Amanah Sebut Cuma Andi Rachman Peduli Kaum Difabel dan Disabilitas



Ahad, 25 Pebruari 2018 09:33
Sempena HPSN, Pemko Janji Tuntaskan Sampah dalam Tuga Bulan

Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:45
Orasi Ilmiah, Wisuda Angkatan Kedua STAILe Pekanbaru akan Diisi Menteri Hanif Dhakhiri

Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:32
Firdaus-Rusli Janjikan Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Siak Sama Maju

Sabtu, 24 Pebruari 2018 20:55
Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:59
Keunikan Kampung Wisata Koto Ranah,
Mulai Puncak Suligi 900 MDPL Hingga Naskah Kuno


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:26
Muhaimin Iskandar Beri Kuliah Umum di UR

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:19
Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 13 Oktober 2017 20:36
Sebaiknya Dicabut, LAM Riau Nilai Permen LHK 17/2017 Menimbulkan Banyak Mudhorot

LAM Riau merespon pengaduan yang disampaikan Serikat Pekerja Riau Komplek. Lembaga tersebut mendesak Permen LHK 17/2017 dicabut karena hanya menimbulkan banyam mudhorot.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Syahril Abubakar menilai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) membawa kemudharatan karena menimbulkan keresahan publik kepada pekerja dan masyarakat di lingkungan perusahaan.

“LAM Riau meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut Permen LHK No. 17 Tahun 2017 tersebut,” kata Syahril usai menerima perwakilan Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek (Asperikom), di Balai Adat Melayu Riau, Jumat (13/10/2017).

Syahril didampingi Sekretaris Umum DPH LAMR M. Nasir Penyalai, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LAMR Wismar Harianto, dan Bidang Tenaga Kerja LAMR Armansyah mengatakan LAMR akan melakukan rapat dan pertemuan dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut nasib ribuan pekerja di perusahaan HTI dan industri pulp kertas di Provinsi Riau.

“Bukan hanya nasib ribuan pekerja juga beserta anak dan isteri mereka, sehingga ini akan berdampak luar biasa bagi anak-anak yang sekarang mengikuti pendidikan,” ujar Syahril.

Asperikom diwakili juru bicara Sumanto dan Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Adlin kepada Ketua Umum DPH LAMR mengatakan Asperikom beranggotakan tujuh serikat pekerja di lingkungan PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) dengan anggota sekitar 18.000 pekerja.

Asperikom menyampaikan empat butir aspirasi meminta dukungan LAMR yaitu, pertama, sesuai dengan informasi yang kami terima dari media massa dan manajemen PT RAPP bahwa pemerintah melalui Menteri LHK telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Permen LHK No. 17 Tahun 2017.

Kedua, bahwa pemberlakuan Permen LHK tersebut akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan HTI dan industri pulp kertas yang telah diberikan izin beroperasi di lahan gambut. Ketiga, bahwa saat ini seluruh karyawan PT RAPP resah dan khawatir akan terjadinya PHK setelah dikeluarkannya surat peringatan kedua tanggal 6 Oktober 2017 oleh Menteri LHK kepada perusahaan tempat kami bekerja.

Keempat, Asperikom menyatakan bahwa pekerja merasa trauma dengan peristiwa PHK tahun 2008 sebagai akibat dari kebijakan negara dan tidak ingin kecolongan dua kali menjadi korban PHK akibat dampak Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 17 tahun 2017.

Asperikom memohon kepada LAMR untuk mendukung perjuangan yang sedang dilakukan oleh Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek dalam menyelesaikan masalah ini.

Selain itu, Asperikom juga memohon kepada LAMR mendorong dan mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut sanksi surat peringatan kepada perusahaan sehingga tidak terjadi PHK. Surat permohonan dukungan kepada LAMR tersebut ditandatangani oleh pimpinan tujuh serikat pekerja di lingkungan PT RAPP. ***(rls)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
id303
Segera Daftarkan Diri Anda di ID303Bonus sabung ayam 7x win ya bos :)TERSEDIA JUDI BOLA, LIVE CASINO, POKER JUGA BOSS, TEMBAK IKAN APLAGI !!!Info Lebih Lanjut Hub kami di :BBM : 7B3130BF --- LiveChat : www . ID303 . comPermainan Terbaik Dan Terpercaya :)


loading...

Berita lainnya..........
- Plt Wako Kampanyekan '"Pekanbaru Bersih, Bisa Kok" di Car Free Day
- Sempena HPSN, Pemko Janji Tuntaskan Sampah dalam Tuga Bulan
- Penyu Seberat 50 Kg Terdampar di Pantai Muntai, Bengkalis
- Sudah Makan Korban Jiwa, Warga Desak Perbaikan Jalan Kubang
- Diduga Buang Limbah Saat Hujan Deras,
Pencemaran Sungai Kerumatan oleh PT MAS Semakin Terkuak

- Sulit Ditempuh, Petugas Pemadam Bengkalis Harus Berjibaku ke Lokasi KarhutlaD
- Siaga Karhutla, Tim Pemadam PT. RAPP Patroli 24 Jam


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.92.197.82
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com