Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Rabu, 20 Juni 2018 16:44
Momen Lebaran, Trafik Data Telkomsel Naik 29 persen

Rabu, 20 Juni 2018 16:05
Besok, KARIB Imbau Masyarakat Riau Hadiri Kampanye Akbar Syamsuar-Edy Nasution

Rabu, 20 Juni 2018 14:00
Survei PolMark Indonesia, Syamsuar-Edy Bakal Menangi Pilgubri

Rabu, 20 Juni 2018 13:53
Cegah Narkoba Masuk, TNI dan Polri Bantu Pengamanan di Lapas Pasirpangaraian Selama Lebaran

Rabu, 20 Juni 2018 09:30
Seru, KPB Gelar Halal Bi Halal di Danau PLTA Koto Panjang

Selasa, 19 Juni 2018 19:15
Mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah Ajak Masyarakat Riau Menangkan Syamsuar-Edy Nasution

Selasa, 19 Juni 2018 19:11
Lusa, SBY, Romi dan Yusril Kampanye Akbar Firdaus-Rusli di Bangkinang

Selasa, 19 Juni 2018 19:06
Empat Ruko Terbakar di Pelalawan,
Satu Keluarga Selamat dari Kobaran Api


Selasa, 19 Juni 2018 17:31
Sekdaprov dan Kepala BPBD Riau Tinjau Lokasi Longsor di Tembilahan

Selasa, 19 Juni 2018 15:11
Riset Vox Populi: Lukman Edy-Hardianto Menang Pilgub Riau


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 13 Oktober 2017 20:36
Sebaiknya Dicabut, LAM Riau Nilai Permen LHK 17/2017 Menimbulkan Banyak Mudhorot

LAM Riau merespon pengaduan yang disampaikan Serikat Pekerja Riau Komplek. Lembaga tersebut mendesak Permen LHK 17/2017 dicabut karena hanya menimbulkan banyam mudhorot.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Syahril Abubakar menilai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) membawa kemudharatan karena menimbulkan keresahan publik kepada pekerja dan masyarakat di lingkungan perusahaan.

“LAM Riau meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut Permen LHK No. 17 Tahun 2017 tersebut,” kata Syahril usai menerima perwakilan Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek (Asperikom), di Balai Adat Melayu Riau, Jumat (13/10/2017).

Syahril didampingi Sekretaris Umum DPH LAMR M. Nasir Penyalai, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LAMR Wismar Harianto, dan Bidang Tenaga Kerja LAMR Armansyah mengatakan LAMR akan melakukan rapat dan pertemuan dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut nasib ribuan pekerja di perusahaan HTI dan industri pulp kertas di Provinsi Riau.

“Bukan hanya nasib ribuan pekerja juga beserta anak dan isteri mereka, sehingga ini akan berdampak luar biasa bagi anak-anak yang sekarang mengikuti pendidikan,” ujar Syahril.

Asperikom diwakili juru bicara Sumanto dan Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Adlin kepada Ketua Umum DPH LAMR mengatakan Asperikom beranggotakan tujuh serikat pekerja di lingkungan PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) dengan anggota sekitar 18.000 pekerja.

Asperikom menyampaikan empat butir aspirasi meminta dukungan LAMR yaitu, pertama, sesuai dengan informasi yang kami terima dari media massa dan manajemen PT RAPP bahwa pemerintah melalui Menteri LHK telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Permen LHK No. 17 Tahun 2017.

Kedua, bahwa pemberlakuan Permen LHK tersebut akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan HTI dan industri pulp kertas yang telah diberikan izin beroperasi di lahan gambut. Ketiga, bahwa saat ini seluruh karyawan PT RAPP resah dan khawatir akan terjadinya PHK setelah dikeluarkannya surat peringatan kedua tanggal 6 Oktober 2017 oleh Menteri LHK kepada perusahaan tempat kami bekerja.

Keempat, Asperikom menyatakan bahwa pekerja merasa trauma dengan peristiwa PHK tahun 2008 sebagai akibat dari kebijakan negara dan tidak ingin kecolongan dua kali menjadi korban PHK akibat dampak Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 17 tahun 2017.

Asperikom memohon kepada LAMR untuk mendukung perjuangan yang sedang dilakukan oleh Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek dalam menyelesaikan masalah ini.

Selain itu, Asperikom juga memohon kepada LAMR mendorong dan mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut sanksi surat peringatan kepada perusahaan sehingga tidak terjadi PHK. Surat permohonan dukungan kepada LAMR tersebut ditandatangani oleh pimpinan tujuh serikat pekerja di lingkungan PT RAPP. ***(rls)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
id303
Segera Daftarkan Diri Anda di ID303Bonus sabung ayam 7x win ya bos :)TERSEDIA JUDI BOLA, LIVE CASINO, POKER JUGA BOSS, TEMBAK IKAN APLAGI !!!Info Lebih Lanjut Hub kami di :BBM : 7B3130BF --- LiveChat : www . ID303 . comPermainan Terbaik Dan Terpercaya :)


loading...

Berita lainnya..........
- BPBD Inhil Ingatkan Warga Waspada Longsor Susulan
- Longsor Ancam Jalan Nasional di Inhill, Dinas PUPR Riau Langsung Berkoordinasi Dengan PJN
- Diprediksi, Gerimis Menguyur Sebagian Besar Wilayah Riau Nant Malam
- Dibantu Bankeu, 6 Jembatan Besar Dibangun di Kabupaten Rohul Mulai 2018
- 1 Rumah dan 2 Gudang Rusak Akibat Longsor di Tembilahan Hulu, Inhil
- Dugaan Penjarahan Pasir Ilegal Rupat, Kemana Penegak Hukum di Laut?
- Dipantau Tim Terpadu, Harimau Sumatera Terlihat di Lirik Inhu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com