Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 September 2018 22:37
Ditolak Masyarakat, Kirab Satu Negeri GP Ansor Batal di Depan Istana Siak

Sabtu, 22 September 2018 21:20
Milad ke 109 H Muhammadiyah, PDM Pekanbaru Gelar Tabligh Akbar

Sabtu, 22 September 2018 20:45
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur Ke 17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 20:42
Pemkab Inhil Apresiasi Kapolres Inhil Cup I Open Drag Bike 2018

Sabtu, 22 September 2018 16:52
Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing

Sabtu, 22 September 2018 16:32
Ratusan Mahasiswa Belajar Persatuan dan Kesatuan di Riau Kompleks

Sabtu, 22 September 2018 16:23
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur ke-17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Sabtu, 22 September 2018 15:08
Keluhan PNS Kuansing,
Libur Tetap Kerja, tapi Tunjangan Tak Memadai


Sabtu, 22 September 2018 14:07
Kadis PUPR Pekanbaru Sebut Kesdaran Warga Masih Minim Lindungi Sungai


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 13 Oktober 2017 20:36
Sebaiknya Dicabut, LAM Riau Nilai Permen LHK 17/2017 Menimbulkan Banyak Mudhorot

LAM Riau merespon pengaduan yang disampaikan Serikat Pekerja Riau Komplek. Lembaga tersebut mendesak Permen LHK 17/2017 dicabut karena hanya menimbulkan banyam mudhorot.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Syahril Abubakar menilai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) membawa kemudharatan karena menimbulkan keresahan publik kepada pekerja dan masyarakat di lingkungan perusahaan.

“LAM Riau meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut Permen LHK No. 17 Tahun 2017 tersebut,” kata Syahril usai menerima perwakilan Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek (Asperikom), di Balai Adat Melayu Riau, Jumat (13/10/2017).

Syahril didampingi Sekretaris Umum DPH LAMR M. Nasir Penyalai, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LAMR Wismar Harianto, dan Bidang Tenaga Kerja LAMR Armansyah mengatakan LAMR akan melakukan rapat dan pertemuan dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut nasib ribuan pekerja di perusahaan HTI dan industri pulp kertas di Provinsi Riau.

“Bukan hanya nasib ribuan pekerja juga beserta anak dan isteri mereka, sehingga ini akan berdampak luar biasa bagi anak-anak yang sekarang mengikuti pendidikan,” ujar Syahril.

Asperikom diwakili juru bicara Sumanto dan Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Adlin kepada Ketua Umum DPH LAMR mengatakan Asperikom beranggotakan tujuh serikat pekerja di lingkungan PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) dengan anggota sekitar 18.000 pekerja.

Asperikom menyampaikan empat butir aspirasi meminta dukungan LAMR yaitu, pertama, sesuai dengan informasi yang kami terima dari media massa dan manajemen PT RAPP bahwa pemerintah melalui Menteri LHK telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Permen LHK No. 17 Tahun 2017.

Kedua, bahwa pemberlakuan Permen LHK tersebut akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan HTI dan industri pulp kertas yang telah diberikan izin beroperasi di lahan gambut. Ketiga, bahwa saat ini seluruh karyawan PT RAPP resah dan khawatir akan terjadinya PHK setelah dikeluarkannya surat peringatan kedua tanggal 6 Oktober 2017 oleh Menteri LHK kepada perusahaan tempat kami bekerja.

Keempat, Asperikom menyatakan bahwa pekerja merasa trauma dengan peristiwa PHK tahun 2008 sebagai akibat dari kebijakan negara dan tidak ingin kecolongan dua kali menjadi korban PHK akibat dampak Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 17 tahun 2017.

Asperikom memohon kepada LAMR untuk mendukung perjuangan yang sedang dilakukan oleh Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek dalam menyelesaikan masalah ini.

Selain itu, Asperikom juga memohon kepada LAMR mendorong dan mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut sanksi surat peringatan kepada perusahaan sehingga tidak terjadi PHK. Surat permohonan dukungan kepada LAMR tersebut ditandatangani oleh pimpinan tujuh serikat pekerja di lingkungan PT RAPP. ***(rls)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
id303
Segera Daftarkan Diri Anda di ID303Bonus sabung ayam 7x win ya bos :)TERSEDIA JUDI BOLA, LIVE CASINO, POKER JUGA BOSS, TEMBAK IKAN APLAGI !!!Info Lebih Lanjut Hub kami di :BBM : 7B3130BF --- LiveChat : www . ID303 . comPermainan Terbaik Dan Terpercaya :)


loading...

Berita lainnya..........
- Kadis PUPR Pekanbaru Sebut Kesdaran Warga Masih Minim Lindungi Sungai
- Badai Tropis Mangkhut Usai,
Potensi Hujan Lebat di sejumlah wilayah Indonesia Meningkat

- Pekan Pertama September, Kasus DBD di Pekanbaru Sudah 242
- Bersama Forum RTRW, Lurah Airputih Siap Wujudkan Aksi Pekanbaru Bersih
- Dinas PUPR Pekanbaru Imbau Warga Tak Dirikan Bangunan di Bantaran Sungai
- BKSDA Riau Gelar Konsultasi Publik Penyusunan RPJP TN Zamrud
- Bikin Jera Pembuang Sampah Sembarangan, Pemko Pekanbaru Ancam Sanksi Maksimal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com