Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 Juli 2018 14:53
Kukerta di Meranti, Mahasiswa UR Olah Kelapa Jadi Nuget dan Sirup

Senin, 23 Juli 2018 14:40
Disbud Riau Gelar Lomba Desain Pakaian Melayu Harian untuk Umum 

Senin, 23 Juli 2018 14:26
Pimpin Apel Gabungan, Pj Sekda Rohul Minta Setiap OPD Miliki Kegiatan Unggulan

Senin, 23 Juli 2018 14:18
Sampaikan Dua Tuntutan, Puluhan Massa HMI Kota Pekanbaru Gelar Aksi di DPRD Riau

Senin, 23 Juli 2018 14:11
197 JCH Kuansing Akan Berangkat Tahun ini

Senin, 23 Juli 2018 14:04
Heboh, Bocah di Duri, Bengkalis Ketagihan Panjat Tower

Senin, 23 Juli 2018 13:48
Pemkab Inhil Akan Selenggarakan Festival Sampan Leper

Senin, 23 Juli 2018 13:45
Komplotan Curanmor Lintas Kabupaten Diringkus Reskrim Polres Pelalawan

Senin, 23 Juli 2018 13:00
Hari Bakti Adhyaksa ke-58, Kejati Riau Ekspos Kinerja 2018

Senin, 23 Juli 2018 12:54
Bupati Harris Lepas 388 JCH Pelalawan Tingkat Kabupaten


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 13 Oktober 2017 20:36
Sebaiknya Dicabut, LAM Riau Nilai Permen LHK 17/2017 Menimbulkan Banyak Mudhorot

LAM Riau merespon pengaduan yang disampaikan Serikat Pekerja Riau Komplek. Lembaga tersebut mendesak Permen LHK 17/2017 dicabut karena hanya menimbulkan banyam mudhorot.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Syahril Abubakar menilai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) membawa kemudharatan karena menimbulkan keresahan publik kepada pekerja dan masyarakat di lingkungan perusahaan.

“LAM Riau meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut Permen LHK No. 17 Tahun 2017 tersebut,” kata Syahril usai menerima perwakilan Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek (Asperikom), di Balai Adat Melayu Riau, Jumat (13/10/2017).

Syahril didampingi Sekretaris Umum DPH LAMR M. Nasir Penyalai, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LAMR Wismar Harianto, dan Bidang Tenaga Kerja LAMR Armansyah mengatakan LAMR akan melakukan rapat dan pertemuan dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut nasib ribuan pekerja di perusahaan HTI dan industri pulp kertas di Provinsi Riau.

“Bukan hanya nasib ribuan pekerja juga beserta anak dan isteri mereka, sehingga ini akan berdampak luar biasa bagi anak-anak yang sekarang mengikuti pendidikan,” ujar Syahril.

Asperikom diwakili juru bicara Sumanto dan Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Adlin kepada Ketua Umum DPH LAMR mengatakan Asperikom beranggotakan tujuh serikat pekerja di lingkungan PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) dengan anggota sekitar 18.000 pekerja.

Asperikom menyampaikan empat butir aspirasi meminta dukungan LAMR yaitu, pertama, sesuai dengan informasi yang kami terima dari media massa dan manajemen PT RAPP bahwa pemerintah melalui Menteri LHK telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Permen LHK No. 17 Tahun 2017.

Kedua, bahwa pemberlakuan Permen LHK tersebut akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan HTI dan industri pulp kertas yang telah diberikan izin beroperasi di lahan gambut. Ketiga, bahwa saat ini seluruh karyawan PT RAPP resah dan khawatir akan terjadinya PHK setelah dikeluarkannya surat peringatan kedua tanggal 6 Oktober 2017 oleh Menteri LHK kepada perusahaan tempat kami bekerja.

Keempat, Asperikom menyatakan bahwa pekerja merasa trauma dengan peristiwa PHK tahun 2008 sebagai akibat dari kebijakan negara dan tidak ingin kecolongan dua kali menjadi korban PHK akibat dampak Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 17 tahun 2017.

Asperikom memohon kepada LAMR untuk mendukung perjuangan yang sedang dilakukan oleh Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek dalam menyelesaikan masalah ini.

Selain itu, Asperikom juga memohon kepada LAMR mendorong dan mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut sanksi surat peringatan kepada perusahaan sehingga tidak terjadi PHK. Surat permohonan dukungan kepada LAMR tersebut ditandatangani oleh pimpinan tujuh serikat pekerja di lingkungan PT RAPP. ***(rls)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
id303
Segera Daftarkan Diri Anda di ID303Bonus sabung ayam 7x win ya bos :)TERSEDIA JUDI BOLA, LIVE CASINO, POKER JUGA BOSS, TEMBAK IKAN APLAGI !!!Info Lebih Lanjut Hub kami di :BBM : 7B3130BF --- LiveChat : www . ID303 . comPermainan Terbaik Dan Terpercaya :)


loading...

Berita lainnya..........
- Cuaca Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Riau
- Mudah Terbakar, BRG Pasang Alat Pengukur Air di Lahan Gambut
- Tim Gabungan Padamkan Karlahut di Medang Kampai, Dumai
- Hasil Labor Pastikan 122 Warga Kampar Keracunan Bakteri Echoli di Makanan Pesta Nikah
- Jumlah Hotspot di Riau Mulai Berkurang
- Petani di Kuansing Berhasil Budidayakan Cabe Lebih Tinggi dari Orang Dewasa
- Maksimalkan Padamkan Karhutla, BNPB Kirim Heli MI-171 ke Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com