Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 21 September 2018 01:06
RUPS Batalkan Hasil Pansel Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRK

Jum’at, 21 September 2018 00:58
KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT

Kamis, 20 September 2018 22:18
BUMDes di Kampar Diminta Berinovasi Kembangkan Usaha

Kamis, 20 September 2018 22:10
Pria Setengah Abad di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Tergantung

Kamis, 20 September 2018 20:18
Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman

Kamis, 20 September 2018 20:03
KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019

Kamis, 20 September 2018 19:59
Soal GP Anshor, LAM Riau Tetap Inginkan Harmonisasi

Kamis, 20 September 2018 19:55
KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019

Kamis, 20 September 2018 19:19
KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019

Kamis, 20 September 2018 18:58
Kadiskoperasi : APBD Pekanbaru Minim untuk Pemberdayaan Masyarakat Usia Produktif


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 8 Mei 2018 18:02
EOF Sebut Lahan 6 Perusahaan Sawit Group Duta Palma Berada dalam Kawasan Hutan

EOF temukan lahan 6 perusahaan sawit group Duta Palma masuk dalam kawasan hutan. KLHK diminta segera menindak.

Riauterkini-PEKANBARU-Hasil investigasi yang dilakukan oleh Eyes On the Forest (EOF) menemukan ada 6 perusahaan itu berafiliasi dalam grup Darmex (PT. Duta Palma) yang lahannya masuk dalam kawasan hutan

Menurut Manajer Kampanye dan Advokasi EOF, Afdal Mahyuddin Selasa (8/5/18), EOF melakukan pemantauan langsung di lapangan guna membuktikan apakah kawasan hutan di Riau telah dikuasai oleh perusahaan kebun kelapa sawit. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest November 2017, ditemukan 10 perusahaan diindikasikan berada pada kawasan hutan. 6 dari sepuluh perusahaan ternyata merupakan perusahaan yang bergabung dengan grup Darmex (PT. Duta Palma)," katanya.

Grup bisnis kebun sawit ini terkait dengan kasus korupsi yang memenjarakan Annas Maamun (Gubernur Riau saat itu) karena menerima gratifikasi untuk memberikan alokasi kebun sawit dari Kawasan hutan.  

Diperkirakan luas 10 perusahaan yang teridentifikasi sekitar 73.047 hektare dan hanya memiliki HGU sekitar 40.005 hektare, artinya ada penanaman kebun di luar hak yang diberikan. Ironisnya, izin HGU tersebut ada yang berada pada kawasan hutan.  

"Dari 73.047 hektare kebun sawit yang teridentifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, 38.169 hektare terdapat pada kawasan hutan, antara lain 33.437 hektar di HPK, 4.060 hektar pada HP dan 672 hektar di HPT," sambungnya.

Koalisi Eyes on the Forest meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap perusahaan sawit yang telah mengembangkan kebun sawit pada kawasan hutan seperti dipantau oleh EoF di 10 perusahaan, dimana 6 di antaranya merupakan perusahaan grup Darmex dan terkait dengan kasus korupsi yang memenjarakan (mantan) Gubernur Riau dan para pengusaha sawit.  Beroperasi tanpa izin selama bertahun-tahun jelas merugikan Negara dan kejahatan yang harus diusut dan diadili. ***(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Badai Tropis Mangkhut Usai,
Potensi Hujan Lebat di sejumlah wilayah Indonesia Meningkat

- Pekan Pertama September, Kasus DBD di Pekanbaru Sudah 242
- Bersama Forum RTRW, Lurah Airputih Siap Wujudkan Aksi Pekanbaru Bersih
- Dinas PUPR Pekanbaru Imbau Warga Tak Dirikan Bangunan di Bantaran Sungai
- BKSDA Riau Gelar Konsultasi Publik Penyusunan RPJP TN Zamrud
- Bikin Jera Pembuang Sampah Sembarangan, Pemko Pekanbaru Ancam Sanksi Maksimal
- Ini dia Penyebab Banjir di Sungai Sail:
Bangunan di Tengah Sungai, Sampah dan Ketidak Pedulian Masyarakat



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com