Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 22:27
SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 22:23
Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Senin, 10 Desember 2018 22:09
PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Senin, 10 Desember 2018 21:05
Terkuak, PT Surya Bratasena Garap 844 Hektar Lahan Diluar HGU di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 20:58
Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau

Senin, 10 Desember 2018 20:38
Perayaan Natal Bersama, Ini Pesan Pendeta ke Jemaat Gereja HKBP Eksodi Pasirpangaraian

Senin, 10 Desember 2018 18:45
PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 18:36
Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja

Senin, 10 Desember 2018 18:18
‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan

Senin, 10 Desember 2018 18:14
Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Agustus 2018 14:29
Vonis 4,5 Tahun untuk Penadah Hewan Langka, WWF Apresiasi Aparat Hukum Sijunjung, Sumbar

Vonis 4,5 tahun untuk penadah hewan langka dari perburuan di Riau, WWF apresiasi aparat hukum di Sijunjung, Sumatera Barat.

Riauterkini-PEKANBARU-Sidang dengan tersangka Ramli Panggik Ali bin Buyung Tino (55) warga Jalan Lintas Sumatera Jorong Kiliran Jao Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, penadah hewan langka hasil perburuan dari Riau-Sumbar, Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung menyatakan terdakwa Ramli pgl Ali bin Buyung Tino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti termuat dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 21 ayat 2 huruf a jo pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga (dakwaan kumulatif) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramli Panggil Ali bin Buyung Tino dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdawa dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 bulan kurungan.

Rendra Yozar Dharma Putra, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung sekaligus ketua majelis hakim kasus Ramli bin Buyung Tino menyatakan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi atas terdakwa Ramli ini, merupakan kasus pertama yang terjadi di Sijunjung selama 10 tahun terakhir.

"Faktor kami menjatuhkan hukuman kepada pelaku itu, salah satunya adalah ia adalah pelaku utamanya. Dan dari barang bukti yang disita, sekian banyak satwanya. Salah satunya 32 potongan tangan dan kaki beruang, itu sudah jelas lebih dari satu ekor," terangnya.

Kasat Reskrim Polres Sijunjung, Iptu  Wawan Darmawan, Kasat Reskrim Polres Sijunjung menyatakan bahwa penanganan kasusnya juga tidak memakan waktu yang lama, dari penangkapan, olah TKP, penyidikan, hingga pelimpahan kasus sampai ke proses pengadilan, progressnya sangat baik.

"Tersangka bukan semata-mata orang yang menjadi pemburu, tetapi juga penadah. Orang berburu itu juga karena ada pesanan dari dia. Jika dia tidak menampung, mana ada orang semua memburu. Alibinya selalu pada saat pemeriksaan, adalah satwa itu dari suku anak dalam. Karena menurut dia, suku anak dalam itu tidak mengikuti hukum, kebal hukum," katanya.

WWF Beri Apresiasi

Osmantri, Koordinator unit Wildlife Crime Team (WCT) WWF-Indonesia Program Sumatera Tengah mewakili WWF menyatakan apresiasinya kepada aparat hujum di Sijunjung terkait sidang kasus penadah hewan langka hasil perburuan di Riau-Sumbar.

Menurutnya, faktor yang melatarbelakangi pemberian apresiasi oleh WWF-Indonesia ke aparat hukum di Sijunjung. Yaitu atas putusan 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000,- atas pelaku penadah satwa dilindungi di Sijunjung.

"Bahwa ini adalah kasus yang menarik perhatian dalam upaya penegakan hukum atas kejahatan terhadap satwa liar, dan sebenarnya kita juga melihat konsistensi dan komitmen pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan terhadap satwa liar. Tentu saja ini juga didorong oleh rasa kekhawatiran kami atas nasib UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE yang sudah 28 tahun dibuat tanpa pernah ada revisi. Ada upaya 3 tahun belakangan ini yang dilakukan oleh para penggiat hukum dan termasuk juga dari kalangan legislatif untuk mengupayakan revisi dari Undang-undang ini. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Kapan revisi undang-undang ini bisa terwujud? Karena kejahatan satwa liar ini adalah kejahatan khusus yang sudah semestinya memiliki undang-undangnya harus khusus. Sama seperti undang-undang tentang tindak pidana korupsi, atau kejahatan terhadap anak. Karena ini kejahatan khusus, harus ada undang-undang yang khusus.

Osmantri menambahkan, vonis ini merupakan sejarah dari penanganan kejahatan dimana ini merupakan salah satu tuntutan dan putusan yang tertinggi dalam sejarah kejahatan terhadap satwa liar yang menggunakan UU No.5 tahun 1990 tentang KSDAE di Indonesia pada saat ini.*(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Terseret Arus Banjir di Kampar, Putri Caleg PKS Ditemukan Meninggal
- PT MAL Cuekin Jalan Antar Desa di Kerumutan, Pelalawan Hancur
- Banjir Luapan Sungai Kampar Bikin Banyak Warga Begadang
- Buaya Terjebak dalam Saluran Irigasi Saat Banjir Berhasil Diamankan Warga Benai
- Kawanan Buaya Liar Ditemukan di Lokasi Banjir di Pelalawan
- Waspada Banjir, PLTA Koto Panjang Tambah Bukaan Pintu Pelimpah
- Tiga Kecamatan di Kampar Diterjang Banjir


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com