Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Oktober 2018 10:56
BKD Pekanbaru Akan Konsultasi ke KSN untuk Pengisian Pejabat Eselon II

Jum’at, 19 Oktober 2018 10:48
Kadishub Keluhkan Tumpukan Sampah Di Depan Halte TMP

Jum’at, 19 Oktober 2018 10:40
Satpol PP Pekanbaru Gencar Tertibkan PKL di Jalan Protokol 

Kamis, 18 Oktober 2018 22:34
Aneh, APMS di Bengkalis Ini Tidak Jual Bensin ke Masyarakat Tapi ke Drum

Kamis, 18 Oktober 2018 21:49
Tiga Penyakit Bahaya Ini Harus Diwaspadai Pemilik Hewan di Bengkalis

Kamis, 18 Oktober 2018 20:59
Bupati Kampar Ingatkan Pelaksana Program Pamsimas yang Memahami Sistem Sanitasi

Kamis, 18 Oktober 2018 19:50
Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu

Kamis, 18 Oktober 2018 19:48
Buaya Muncul di Sungai Siak, Warga Sekitar Diimbau Tak Berenang

Kamis, 18 Oktober 2018 17:17
Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019

Kamis, 18 Oktober 2018 16:39
FPRR Serahkan Bantuan Sosial Uutuk Korban Bencana Gempa dan Tsunami di Palu


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 9 Agustus 2018 14:29
Vonis 4,5 Tahun untuk Penadah Hewan Langka, WWF Apresiasi Aparat Hukum Sijunjung, Sumbar

Vonis 4,5 tahun untuk penadah hewan langka dari perburuan di Riau, WWF apresiasi aparat hukum di Sijunjung, Sumatera Barat.

Riauterkini-PEKANBARU-Sidang dengan tersangka Ramli Panggik Ali bin Buyung Tino (55) warga Jalan Lintas Sumatera Jorong Kiliran Jao Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, penadah hewan langka hasil perburuan dari Riau-Sumbar, Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung menyatakan terdakwa Ramli pgl Ali bin Buyung Tino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti termuat dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 21 ayat 2 huruf a jo pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga (dakwaan kumulatif) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramli Panggil Ali bin Buyung Tino dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdawa dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 bulan kurungan.

Rendra Yozar Dharma Putra, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung sekaligus ketua majelis hakim kasus Ramli bin Buyung Tino menyatakan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi atas terdakwa Ramli ini, merupakan kasus pertama yang terjadi di Sijunjung selama 10 tahun terakhir.

"Faktor kami menjatuhkan hukuman kepada pelaku itu, salah satunya adalah ia adalah pelaku utamanya. Dan dari barang bukti yang disita, sekian banyak satwanya. Salah satunya 32 potongan tangan dan kaki beruang, itu sudah jelas lebih dari satu ekor," terangnya.

Kasat Reskrim Polres Sijunjung, Iptu  Wawan Darmawan, Kasat Reskrim Polres Sijunjung menyatakan bahwa penanganan kasusnya juga tidak memakan waktu yang lama, dari penangkapan, olah TKP, penyidikan, hingga pelimpahan kasus sampai ke proses pengadilan, progressnya sangat baik.

"Tersangka bukan semata-mata orang yang menjadi pemburu, tetapi juga penadah. Orang berburu itu juga karena ada pesanan dari dia. Jika dia tidak menampung, mana ada orang semua memburu. Alibinya selalu pada saat pemeriksaan, adalah satwa itu dari suku anak dalam. Karena menurut dia, suku anak dalam itu tidak mengikuti hukum, kebal hukum," katanya.

WWF Beri Apresiasi

Osmantri, Koordinator unit Wildlife Crime Team (WCT) WWF-Indonesia Program Sumatera Tengah mewakili WWF menyatakan apresiasinya kepada aparat hujum di Sijunjung terkait sidang kasus penadah hewan langka hasil perburuan di Riau-Sumbar.

Menurutnya, faktor yang melatarbelakangi pemberian apresiasi oleh WWF-Indonesia ke aparat hukum di Sijunjung. Yaitu atas putusan 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000,- atas pelaku penadah satwa dilindungi di Sijunjung.

"Bahwa ini adalah kasus yang menarik perhatian dalam upaya penegakan hukum atas kejahatan terhadap satwa liar, dan sebenarnya kita juga melihat konsistensi dan komitmen pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan terhadap satwa liar. Tentu saja ini juga didorong oleh rasa kekhawatiran kami atas nasib UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE yang sudah 28 tahun dibuat tanpa pernah ada revisi. Ada upaya 3 tahun belakangan ini yang dilakukan oleh para penggiat hukum dan termasuk juga dari kalangan legislatif untuk mengupayakan revisi dari Undang-undang ini. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Kapan revisi undang-undang ini bisa terwujud? Karena kejahatan satwa liar ini adalah kejahatan khusus yang sudah semestinya memiliki undang-undangnya harus khusus. Sama seperti undang-undang tentang tindak pidana korupsi, atau kejahatan terhadap anak. Karena ini kejahatan khusus, harus ada undang-undang yang khusus.

Osmantri menambahkan, vonis ini merupakan sejarah dari penanganan kejahatan dimana ini merupakan salah satu tuntutan dan putusan yang tertinggi dalam sejarah kejahatan terhadap satwa liar yang menggunakan UU No.5 tahun 1990 tentang KSDAE di Indonesia pada saat ini.*(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Kadishub Keluhkan Tumpukan Sampah Di Depan Halte TMP
- Tiga Penyakit Bahaya Ini Harus Diwaspadai Pemilik Hewan di Bengkalis
- Buaya Muncul di Sungai Siak, Warga Sekitar Diimbau Tak Berenang
- Ribuan Rumah di Bonai Darussalam Terendam Banjir, Jalan Lintas Rohul-Duri Terganggu
- Usulan Aspal Jalan Akses Dua Sekokah di Bhatin Solapan Seolah Diabaikan
- Banjir Melanda Dua Kelurahan di Kecamatan Dumai Selatan
- Ribuan Rumah di Bengkalis Digenangi Banjir


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com