Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 September 2019 13:07
6.500l TNI- Polri Amankan Kunjungan Presiden di Riau

Selasa, 17 September 2019 11:24
Darurat Asap, Polsek Pangean di Kuansing Bagikan Masker Gratis

Selasa, 17 September 2019 10:45
Dinkes Bengkalis Bentuk 30 Posko Penanggulangan Kabut Asap

Selasa, 17 September 2019 10:37
Penambang Emas Liar di Kuansing Keruk Sungai Dekat Tiang Jembatan

Selasa, 17 September 2019 09:56
Buka Posko, Human Initiative Riau Siap Obati Korban Kabut Asap

Selasa, 17 September 2019 08:56
Sebelum Tinjau Karlahut Presiden Ikut Sholat Istisqa di Masjid Lanud RSN

Selasa, 17 September 2019 08:32
Asap Kian Pekat, Jarak Pandang di Riau Umumnya tak Sampai Sekilo Meter

Selasa, 17 September 2019 07:10
Ditutup, 15 Pendaftar Siap Jalani Seleksi jadi Sekdaprov Riau

Selasa, 17 September 2019 00:26
Tengku Zulkenedy Yusuf, Anggota DPRD Termuda di Riau dari PKS Resmi di Lantik

Senin, 16 September 2019 21:43
Belum Maksimal Tangani Karhutla,
Presiden Sentil Pejabat Daerah Hingga Perangkat Paling Bawah



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 14:15
Ketua F-PAN Pelalawan Minta Presiden Cabut Izin HTI/HGU di Lahan Gambut

Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan meminta Presiden RI mencabut izin HTI dan HGU di lahan gamubut, termasuk di Pelalawan. Pasalnya, bila terjadi kebakaran, akan sangat merugikan banyak pihak.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Ketua Fraksi PAN Pelalawan Nazzarudin Arnazh, S.Ip meminta Presiden Republik Indonesia (RI) untuk mencabut izin Hutan Tamanan Industri dan Hak Guna Usaha (HGU) di lahan gambut, yang beroperasi di Riau, termasuk di kabupaten Pelalawan.

Hal ini kata dia, mengingat peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sudah menjadi musibah rutin dan tahunan, dampaknya pula dari tahun sudah sangat luar biasa. "Barangkali jika dihitung mudharat dan mamfaatnya, bagi kehidupan di negara ini sudah tidak seimbang," terang Nazzarudin Arnazh, Jumat (23/8/19).

Alasan  agar izin HTI/HGU dilahan gambut dicabut kata dia cukup sederhana. Dimana potensi Karhutla dilahan gambut cukup tinggi. Selain itu pula, jika terjadi kebakaran, dilahan gambut merupakan salah satu penyumbang kabut asap terbesar.

Selain itu, sebutnya, untuk memadam api dilahan gambut ini, memiliki kesulitan yang cukup tinggi. Sementara penghasilan pajak gambut yang diekploitasi tidaklah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan Karhutla.

"Jika kondisi ini, terus menerus dibiarkan dan dilestarikan akan berbahaya terhadap keuangan negara," tegasnya.

Hal yang lebih menyedihkan, kata dia, akibat alih fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan berdampak pula alih fungsi aparat TNI dan Polri. "Bapak-bapak TNI dan Polri kita, saat ini telah beralih fungsi menjadi tenaga pemadam kebakaran," tandasnya.*(feb)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Darurat Asap, Polsek Pangean di Kuansing Bagikan Masker Gratis
- Dinkes Bengkalis Bentuk 30 Posko Penanggulangan Kabut Asap
- Penambang Emas Liar di Kuansing Keruk Sungai Dekat Tiang Jembatan
- Asap Kian Pekat, Jarak Pandang di Riau Umumnya tak Sampai Sekilo Meter
- Ini Alasan Pemkab Rohul Belum Tetapkan Status Darurat Karlahut Sampai Saat Ini
- Bersama Melawan Asap,
Dompet Dhuafa Memberikan Penanganan Korban Asap Sumatera

- Hendak Lempari Telur, Massa HMI Bentrok Dengan Kepolisian


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com