Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Oktober 2019 09:24
Dibuka Wagubri, Pekan Seni Budaya Riau Komplek 2019 Kian Menarik

Rabu, 23 Oktober 2019 07:27
Bupati Kuansing Buka Penilaian Sayang Ibu di Singingi Hilir

Rabu, 23 Oktober 2019 07:09
Wakil Ketua dan Komisi IV DPRD Bengkalis Hadiri HSN

Rabu, 23 Oktober 2019 06:37
Lomba Kebersihan Riau, Kota Bengkalis Dikabarkan "Hanya" Peringkat Harapan

Selasa, 22 Oktober 2019 21:42
Wagub Harap Lima Tahun Tercapai 100 Desa Mandiri di Riau

Selasa, 22 Oktober 2019 20:25
Hadirkan Penampilan 120 Musisi, Bono Jazz Festival 2019 Semarakkan HUT ke 14 Mal SKA

Selasa, 22 Oktober 2019 19:55
Tiang Listrik Bertumbangan di Desa Gambut Mutiara,
Manajer PLN Pangkalan Kerinci Sebut Itu Proyek Kantor Pusat Pekanbaru


Selasa, 22 Oktober 2019 19:41
Tahun Ini Bengkalis Dijatah 83 Formasi CPNS

Selasa, 22 Oktober 2019 17:51
Calon Dirut dan Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya Segera Diumumkan

Selasa, 22 Oktober 2019 17:22
Wabup Kuansing Sumbang Rp 10 Juta untuk Jalur Desa Pulau Godang Kari


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 14:15
Ketua F-PAN Pelalawan Minta Presiden Cabut Izin HTI/HGU di Lahan Gambut

Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan meminta Presiden RI mencabut izin HTI dan HGU di lahan gamubut, termasuk di Pelalawan. Pasalnya, bila terjadi kebakaran, akan sangat merugikan banyak pihak.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Ketua Fraksi PAN Pelalawan Nazzarudin Arnazh, S.Ip meminta Presiden Republik Indonesia (RI) untuk mencabut izin Hutan Tamanan Industri dan Hak Guna Usaha (HGU) di lahan gambut, yang beroperasi di Riau, termasuk di kabupaten Pelalawan.

Hal ini kata dia, mengingat peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sudah menjadi musibah rutin dan tahunan, dampaknya pula dari tahun sudah sangat luar biasa. "Barangkali jika dihitung mudharat dan mamfaatnya, bagi kehidupan di negara ini sudah tidak seimbang," terang Nazzarudin Arnazh, Jumat (23/8/19).

Alasan  agar izin HTI/HGU dilahan gambut dicabut kata dia cukup sederhana. Dimana potensi Karhutla dilahan gambut cukup tinggi. Selain itu pula, jika terjadi kebakaran, dilahan gambut merupakan salah satu penyumbang kabut asap terbesar.

Selain itu, sebutnya, untuk memadam api dilahan gambut ini, memiliki kesulitan yang cukup tinggi. Sementara penghasilan pajak gambut yang diekploitasi tidaklah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan Karhutla.

"Jika kondisi ini, terus menerus dibiarkan dan dilestarikan akan berbahaya terhadap keuangan negara," tegasnya.

Hal yang lebih menyedihkan, kata dia, akibat alih fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan berdampak pula alih fungsi aparat TNI dan Polri. "Bapak-bapak TNI dan Polri kita, saat ini telah beralih fungsi menjadi tenaga pemadam kebakaran," tandasnya.*(feb)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Banyak Tiang Listrik PLN di Kuala Kampar, Pelalawan Tumbang Sebelum Digunakan
- Bupati Kuansing Lepas Peserta Jelajah Alam Kota Jalur 6
- Jatuh dari Getek, Tim.SAR Cari Mahasiswi UNISI di Sungai Pulau kijang
- Kebanjiran, Sejumlah Sekokah di Bagansiapiapi Pulangkan Murid
- BKSDA Riau Lepaskan Gajah dari Jerat di Konsesi Arara Abadi
- Bupati Kuansing Tinjau Rumah Rusak Diterjang Angin di Air Mas
- Angin Kencang Rusak 10 Rumah di Singingi Hilir, Kuansing


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com