1/08/2018 07:35
Wabup Meranti Meninjau Rehab Rumah Bantuan Kemensos RI di Tebing Tinggi Timur

30/07/2018 19:01
Mahasiswa Kukerta dan Kelompok DARLING Meranti Tanam Seribu Mangrove

30/07/2018 16:56
Polda Riau Amankan 3 Ton Kayu Ilegal Jenis Meranti

29/07/2018 14:26
Pondok Tahfidz Nurul Qur'an,
Alumninya Sudah Jadi Imam di Teluk Meranti hingga Kuliah di Yaman

27/07/2018 21:55
Habib Hamidi dan Sri Astuti Terpilih Sebagai Bujang Dara Meranti 2018

26/07/2018 22:12
Ribuan Masyarakat Saksikan Malam Grand Finalis Bujang Dara Meranti 2018

26/07/2018 16:52
Hadirkan Ustadz Abdul Somad,
Bupati dan Wabup Meranti Ajak Masyarakat Ramaikan Malam Tabligh Akbar 12 Agustus 2018

25/07/2018 19:44
Bupati Meranti Lantik 13 Pj Kades

24/07/2018 19:44
PT RAPP Sosialisasikan Pencegahan dan Bahaya Karhutla pada 54 Sekolah di Meranti

23/07/2018 15:43
Said Hasyim Lepas Pawai Ta'aruf dan Resmi Bazar MTQ X Kabupaten Kepulauan Meranti

  Selasa, 30 Januari 2018 16:38
Terkait Demo di DPRD Pelalawan, Ini Penjelasa Lurah Teluk Meranti

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Lurah Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti, Mursyidin, SE angkat bicara terkait unjuk rasa yang mengatasnamakan warganya di kantor DPRD Pelalawan, Selasa (30/1/18).

"Pemerintahan Kelurahan Teluk Meranti, tidak bertanggung jawab atas aksi demo oleh forum masyarakat menuntut keadilan yang mengatasnamakan masyarakat kelurahan Teluk Meranti, di kantor DPRD Pelalawan, hari ini," terang Lurah Teluk Meranti, Mursyidin, SE kepada riauterkini.com, Selasa (30/1/18).

Bahkan pihak pemerintah kelurahan Teluk Meranti, tekait demonstrasi mengatasnamakan warganya kata Mursyidin sudah menyampaikan surat ke Kapolsek Teluk Meranti.

Dalam surat itu, kata Mursyidin kegiatan unjuk rasa ini di luar sepentahuan pemerintah kelurahan dan pihak kelurahan telah menyampaikan larangan untuk mengikuti unjuk rasa.

"Jika ada oknum masyarakat yang mengikutinya maka pihak kelurahan tidak bertanggung jawab dan mempersilahkan pihak terkait untuk menindak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Terkait tuduhan penyerobotan lahan kurang lebih 146 hektar secara tegas Mursyidin menyampaikan bukan penyerobotan. Secara gamblang ia menjelaskan bahwa lahan tersebut diberikan kepada sekolompok masyarakat Jawa diberi mandat untuk membuat kampung, dengan ketentuan mereka harus tinggal dua tahun disitu. Akan tetapi mereka tak sanggup.

"Setelah tiga setengah tahun, barulah dicari lagi kelompok yang mau membuat perkebunan, demi menambah kesejahteraan masyarakat tempatan. Intinya bukan penyerobotan," tandasnya.***(feb)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com