7/01/2019 15:33
Apel Pertama 2019, Sekda Meranti Ajak ASN Tingkatkan Kinerja

27/12/2018 09:54
Sempena Hari Jadi Kepulauan Meranti, Sekda Buka Turnamen Sepak Bola Kuala Merbau Cup I

17/12/2018 06:47
Ribuan Warga Antusias Ikuti Jalan Santai Hari Jadi Kabupaten Meranti

15/12/2018 16:15
Jelang Akhir Tahun 2018,
Management Grand Meranti Hotel dan Paragon Sambangi Panti Asuhan

14/12/2018 18:58
Bawaslu Meranti Gelar Rakor Peningkatan SDM

14/12/2018 10:33
Polres Meranti Akan Dirikan Pospam dan Posyan Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru

11/12/2018 20:03
Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019

10/12/2018 15:41
Gadis di Meranti Ini Dicabuli Ayah Kandung Selama Belasan Tahun

10/12/2018 13:59
Kejari Meranti Gelar Apel Hari Anti Korupsi Internasional 2018

10/12/2018 13:55
Polres Meranti Musnahkan Narkoba Hasil Operasi Antik Muara Takus 2018

  Selasa, 30 Januari 2018 16:38
Terkait Demo di DPRD Pelalawan, Ini Penjelasa Lurah Teluk Meranti

Terkait sejumlah warganya yang menggelar unjuk rasa di DPRD Pelalawan, Lurah Teluk Meranti menyampaikan pernyataannya. Berikut selengkapnya.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Lurah Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti, Mursyidin, SE angkat bicara terkait unjuk rasa yang mengatasnamakan warganya di kantor DPRD Pelalawan, Selasa (30/1/18).

"Pemerintahan Kelurahan Teluk Meranti, tidak bertanggung jawab atas aksi demo oleh forum masyarakat menuntut keadilan yang mengatasnamakan masyarakat kelurahan Teluk Meranti, di kantor DPRD Pelalawan, hari ini," terang Lurah Teluk Meranti, Mursyidin, SE kepada riauterkini.com, Selasa (30/1/18).

Bahkan pihak pemerintah kelurahan Teluk Meranti, tekait demonstrasi mengatasnamakan warganya kata Mursyidin sudah menyampaikan surat ke Kapolsek Teluk Meranti.

Dalam surat itu, kata Mursyidin kegiatan unjuk rasa ini di luar sepentahuan pemerintah kelurahan dan pihak kelurahan telah menyampaikan larangan untuk mengikuti unjuk rasa.

"Jika ada oknum masyarakat yang mengikutinya maka pihak kelurahan tidak bertanggung jawab dan mempersilahkan pihak terkait untuk menindak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Terkait tuduhan penyerobotan lahan kurang lebih 146 hektar secara tegas Mursyidin menyampaikan bukan penyerobotan. Secara gamblang ia menjelaskan bahwa lahan tersebut diberikan kepada sekolompok masyarakat Jawa diberi mandat untuk membuat kampung, dengan ketentuan mereka harus tinggal dua tahun disitu. Akan tetapi mereka tak sanggup.

"Setelah tiga setengah tahun, barulah dicari lagi kelompok yang mau membuat perkebunan, demi menambah kesejahteraan masyarakat tempatan. Intinya bukan penyerobotan," tandasnya.***(feb)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com