27/04/2018 16:36
Bupati Meranti Buka Acara APKASI Procurement Network 2018

21/04/2018 15:21
Dua Pecinta Jung Titis asal Meranti Berlaga di Malaysia

20/04/2018 18:45
Mencuri Sarang Walet, Dua Warga Meranti dilaporkan ke Polisi

17/04/2018 07:55
Finis Peringkat ke-8, Meranti Juara Umum di Cabor Sepak Takraw Popda Riau

16/04/2018 17:45
Popda XIV Riau, Tim Takraw Putra Siak Kembali di Tumbangkan Meranti di Partai Final

16/04/2018 12:56
Disdalduk KB Pekanbaru Jadikan Kampung KB Meranti Pandak menjadi "Pokdarwis"

16/04/2018 11:12
Pemkab Meranti Dapat Hibah Kapal Pelayaran Rakyat 35 GT dari Kemenhub

15/04/2018 22:08
BC Amankan Kapal Nelayan Berbendera Taiwan di Perairan Kepulauan Meranti

15/04/2018 20:25
Popda XIV Provinsi Riau,
Tim Takraw dan Badminton Kepulauan Meranti Masuk Semi Final

15/04/2018 07:39
Karyawan PT NSP di Kepulauan Meranti Tewas Disambar Buaya

  Selasa, 30 Januari 2018 16:38
Terkait Demo di DPRD Pelalawan, Ini Penjelasa Lurah Teluk Meranti

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Lurah Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti, Mursyidin, SE angkat bicara terkait unjuk rasa yang mengatasnamakan warganya di kantor DPRD Pelalawan, Selasa (30/1/18).

"Pemerintahan Kelurahan Teluk Meranti, tidak bertanggung jawab atas aksi demo oleh forum masyarakat menuntut keadilan yang mengatasnamakan masyarakat kelurahan Teluk Meranti, di kantor DPRD Pelalawan, hari ini," terang Lurah Teluk Meranti, Mursyidin, SE kepada riauterkini.com, Selasa (30/1/18).

Bahkan pihak pemerintah kelurahan Teluk Meranti, tekait demonstrasi mengatasnamakan warganya kata Mursyidin sudah menyampaikan surat ke Kapolsek Teluk Meranti.

Dalam surat itu, kata Mursyidin kegiatan unjuk rasa ini di luar sepentahuan pemerintah kelurahan dan pihak kelurahan telah menyampaikan larangan untuk mengikuti unjuk rasa.

"Jika ada oknum masyarakat yang mengikutinya maka pihak kelurahan tidak bertanggung jawab dan mempersilahkan pihak terkait untuk menindak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Terkait tuduhan penyerobotan lahan kurang lebih 146 hektar secara tegas Mursyidin menyampaikan bukan penyerobotan. Secara gamblang ia menjelaskan bahwa lahan tersebut diberikan kepada sekolompok masyarakat Jawa diberi mandat untuk membuat kampung, dengan ketentuan mereka harus tinggal dua tahun disitu. Akan tetapi mereka tak sanggup.

"Setelah tiga setengah tahun, barulah dicari lagi kelompok yang mau membuat perkebunan, demi menambah kesejahteraan masyarakat tempatan. Intinya bukan penyerobotan," tandasnya.***(feb)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com