15/02/2018 13:48
Jelang Perayaan Imlek 2569,
Ribuan Warga Tionghoa Sudah Datang ke Kepulauan Meranti

15/02/2018 07:53
Kebakaran Lahan di Kepulauan Meranti Masuk Lokasi PT NSP

15/02/2018 07:46
Bupati Meranti dan Kemen PURR Teken MoU Pembangunan Infrastruktur Penyehatan Lingkundan Pemukiman

14/02/2018 10:44
Tersangka Maling Tertembak,
Tiga Personil Polres Meranti Diperiksa Propam Polda Riau

13/02/2018 22:32
Mencuri di Mes Polsek, Remaja di Meranti Tertembak Polisi

13/02/2018 11:47
Terkait Kasus Pungli PTT Diskes,Sekcam Teluk Meranti Diperiksa Jaksa

13/02/2018 08:02
Ludeskan 100 Hetktar Lahan, Minimnya Peralatan Kendala Pemadaman Karlahut di Meranti

12/02/2018 20:28
Wabup dan Ketua DPRD Meranti Hadiri Musrenbang di Ransang

6/02/2018 08:00
Kini Menikmati Air Bersih, Masyarakat Kondur, Meranti Berterima Kasih pada Gubri

3/02/2018 08:03
Terbantu Program LTSHE, Warga Meranti Berterima Kasih pada Menteri ESDM Ignasius Jonan

  Selasa, 30 Januari 2018 16:38
Terkait Demo di DPRD Pelalawan, Ini Penjelasa Lurah Teluk Meranti

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Lurah Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti, Mursyidin, SE angkat bicara terkait unjuk rasa yang mengatasnamakan warganya di kantor DPRD Pelalawan, Selasa (30/1/18).

"Pemerintahan Kelurahan Teluk Meranti, tidak bertanggung jawab atas aksi demo oleh forum masyarakat menuntut keadilan yang mengatasnamakan masyarakat kelurahan Teluk Meranti, di kantor DPRD Pelalawan, hari ini," terang Lurah Teluk Meranti, Mursyidin, SE kepada riauterkini.com, Selasa (30/1/18).

Bahkan pihak pemerintah kelurahan Teluk Meranti, tekait demonstrasi mengatasnamakan warganya kata Mursyidin sudah menyampaikan surat ke Kapolsek Teluk Meranti.

Dalam surat itu, kata Mursyidin kegiatan unjuk rasa ini di luar sepentahuan pemerintah kelurahan dan pihak kelurahan telah menyampaikan larangan untuk mengikuti unjuk rasa.

"Jika ada oknum masyarakat yang mengikutinya maka pihak kelurahan tidak bertanggung jawab dan mempersilahkan pihak terkait untuk menindak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Terkait tuduhan penyerobotan lahan kurang lebih 146 hektar secara tegas Mursyidin menyampaikan bukan penyerobotan. Secara gamblang ia menjelaskan bahwa lahan tersebut diberikan kepada sekolompok masyarakat Jawa diberi mandat untuk membuat kampung, dengan ketentuan mereka harus tinggal dua tahun disitu. Akan tetapi mereka tak sanggup.

"Setelah tiga setengah tahun, barulah dicari lagi kelompok yang mau membuat perkebunan, demi menambah kesejahteraan masyarakat tempatan. Intinya bukan penyerobotan," tandasnya.***(feb)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com