24/09/2018 09:59
Ditolak di Siak dan Batal di Bengkalis, Ketua NU Minta GP Ansor Tiadakan Kirab di Meranti

23/09/2018 14:13
Satu Warga Hilang,
Kapal Tanker Tabrak Perahu Buruh Kilang Sagu di Perairan Meranti

19/09/2018 22:12
2018, Masyarakat Meranti Dapat Bantuan 596 Rumah Baru dan Rehab

17/09/2018 10:37
Bacakan Pidato Menhub RI, Bupati Meranti Pimpin Upacara Harhubnas 2018

17/09/2018 09:54
Pertama di Riau, Bupati Meranti Serahkan Sertifikat Kompetensi Petani

8/09/2018 13:33
Bupati Meranti Raih Baznas Award 2018

7/09/2018 14:57
Tanam 10 Ribu Pohon Meranti, Syamsuar Minta APP Sinar Mas tak Sekedar Serimonial

3/09/2018 13:56
Buron Kasus Narkoba,
Satnarkoba Polres Meranti Ringkus Mantan Anggota GAM

27/08/2018 17:22
Bahas Bahaya Narkoba dan Yankomas, Kanwil Kemenkumham Riau Gelar Ceramah Hukum Terpadu di Meranti

27/08/2018 07:18
Mangrove Festival Tutup Kukerta Tetamatik Mahasiswa Unri di Sungai Tohor, Meranti

  Selasa, 30 Januari 2018 16:38
Terkait Demo di DPRD Pelalawan, Ini Penjelasa Lurah Teluk Meranti

Terkait sejumlah warganya yang menggelar unjuk rasa di DPRD Pelalawan, Lurah Teluk Meranti menyampaikan pernyataannya. Berikut selengkapnya.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Lurah Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti, Mursyidin, SE angkat bicara terkait unjuk rasa yang mengatasnamakan warganya di kantor DPRD Pelalawan, Selasa (30/1/18).

"Pemerintahan Kelurahan Teluk Meranti, tidak bertanggung jawab atas aksi demo oleh forum masyarakat menuntut keadilan yang mengatasnamakan masyarakat kelurahan Teluk Meranti, di kantor DPRD Pelalawan, hari ini," terang Lurah Teluk Meranti, Mursyidin, SE kepada riauterkini.com, Selasa (30/1/18).

Bahkan pihak pemerintah kelurahan Teluk Meranti, tekait demonstrasi mengatasnamakan warganya kata Mursyidin sudah menyampaikan surat ke Kapolsek Teluk Meranti.

Dalam surat itu, kata Mursyidin kegiatan unjuk rasa ini di luar sepentahuan pemerintah kelurahan dan pihak kelurahan telah menyampaikan larangan untuk mengikuti unjuk rasa.

"Jika ada oknum masyarakat yang mengikutinya maka pihak kelurahan tidak bertanggung jawab dan mempersilahkan pihak terkait untuk menindak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Terkait tuduhan penyerobotan lahan kurang lebih 146 hektar secara tegas Mursyidin menyampaikan bukan penyerobotan. Secara gamblang ia menjelaskan bahwa lahan tersebut diberikan kepada sekolompok masyarakat Jawa diberi mandat untuk membuat kampung, dengan ketentuan mereka harus tinggal dua tahun disitu. Akan tetapi mereka tak sanggup.

"Setelah tiga setengah tahun, barulah dicari lagi kelompok yang mau membuat perkebunan, demi menambah kesejahteraan masyarakat tempatan. Intinya bukan penyerobotan," tandasnya.***(feb)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com