28/05/2018 21:21
Pengumuman Hasil UN Tanpa Konvoi,
Siswa SMPN di Meranti Gelar Aksi Kelulusan Berfaedah

28/05/2018 17:25
Sangat Terkenal di Meranti,
Rita: Syamsuar Populer Bukan dari Pencitraan tapi karena Prestasinya Menasional

27/05/2018 16:46
Merasa Dikriminalisasi, Personel Polres Meranti Ini 'Bernyanyi'

23/05/2018 23:00
Usulkan 248 Kouta CPNS,
Bupati dan BKD Meranti bertemu Langsung dengan Menpan-RB

23/05/2018 19:28
Buka Akses Jalan Lintas Bono Teluk Meranti,
Warga: Dihati Kami Cuma Andi Rachman Jadi Pilihan

21/05/2018 19:13
Pilkades serentak ditunda, 48 ASN Meranti Disiapkan untuk Pj Kepala Desa

18/05/2018 17:36
Pemkab Meranti Raih WTP 6 Kali Berturut Turut

14/05/2018 07:48
Nyatakan Dukungan Program, Pemkab Meranti Terima Kunjungan Kakanwil Kemen Kumham Riau

12/05/2018 18:51
Target 40 persen Suara Pilguri, DPC PDI-P Meranti Siap Menangkan H Suyatno

7/05/2018 14:11
Korupsi Pembangunan Pelabuhan Sungai Tohor, PNS Meranti Ini Dituntut 20 Bulan Penjara

  Rabu, 28 Pebruari 2018 07:49
Kejar APBN, Wabub dan Ketua DPRD Meranti Bawa Kades Sambangi Sejumlah Kementrian

Riauterkini-JAKARTA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serius untuk meraih dana APBN Pusat, dalam rangka menggesa pembangunan daerah, untuk mensukseskan hal itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan bersama rombongan Kepala Desa dan OPD terkait jemput bola dengan mendatangi beberapa Kementrian di Jakarta, Selasa (27/2/20187).

Kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan. Apalagi bagi sebuah Kabupaten baru yang masih seumur jagung. Dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yang mencapai 29.8 persen sesuai data terakhir yang dilansir oleh BPS , dan wilayah yang terisolir menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Beberapa indikator itu memaksa Pemkab. Kepulauan Meranti untuk berfikir keras mencari dana dana luar baik yang masih mengendap di APBD Provinsi Riau maupun APBN Pusat. Dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, rombongan Kepala Desa khususnya yang berada di daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Selat Malaka, langsung mendatangi Kementrian terkait di Jakarta untuk melakukan koordinasi dan loby-loby dalam rangka meraih dana APBN Pusat.

Kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan rombongan itu sekaligus menagih janji pemerintah pusat yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia.

Ditambah lagi sesuai PP No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Nasional sebagian besar kawasan di Kabupaten Meranti seperti di Pulau Rangsang masuk kedalam kawasan strategis Nasional dan berdasarkan Kepres Tahun 2016 juga termasuk kawasan strategis Nasional tertentu yang harusnya menjadi prioritas pembangunan Nasional.

"Jika kita hanya menunggu turunnya dana pusat untuk Kabupaten bisa jadi itu merupakan penantian yang sia sia, untuk itu kita perlu pro aktif dalam mengejar dana pusat, seperti yang saat ini kita lakukan, semoga dengan datang langsung ke Kementrian bersama Kepala Desa yang memaparkan kondisi real dilapangan dana APBN yang kita harapkan dapat diraih," harap Wakil Bupati.

Kementrian pertama yang dikunjungi adalah Kementrian Perikanan dan Kelautan RI, disini Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, didampingi beberapa OPD, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Ikhwani, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Ir. R. Prasetyo, Kepala Bidang Fisik Bappeda Kepulauan Meranti Arif Rachman Hakim beserta 22 orang Kepala Desa Se-Kecamatan Rangsang Barat, Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu, disambut langaung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Sesditjen) Yuliadi beserta Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Yusuf Fathanah dan Kepala Seksi Operasional Kapal, Dit Kapi Ade Setia Januar.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, berharap pihak Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI, khususnya Bidang Perikanan Tangkap, dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memasukan Meranti sebagai objek kegiatan strategisnya, sebut saja program bedah rumah, kampung nelayan, bantuan kapal motor dan lainnya.

"Jangan sampai dengan minimnya bantuan pusat ke Meranti menjadikan daerah ini 'Duka Cita' tapi hendaknya Nawa Cita yang sampai dikampung kami sesuai dengan program Presiden RI Jokowi," ujar Ketua DPRD Fauzy Hasan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, ia menjelaskan masyarakat nelayan merupakan salah satu penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Merati hal itu disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan, kerusakan alam yang luar biasa mengancam ekosistem laut yang menyebabkan hasil tangkap Nelayan semakin berkurang. Untuk itu perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah yang terjadi.

Kepulauan Meranti yang telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan, kawasan terluar dan pengembangan khusus yang menjadi beranda terdepan Indonesia, menurut Wakil Bupati H. Said Hasyim hendaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat.

"Setiap hari kapal kapal dari berbagai negara lalu lalang di Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Meranti dan jarak dengan negara tetangga Malaysia dapat ditempuh hanya dalam waktu 3 saja, namun meski berbatasan langsung dengan negara tetangga kondisi real bagai siang dan malam, ditetapkan sebagai kawasan khusus namun hingga saat ini belum ada program khusus yang signifikan masuk ke Meranti baik bidang ekonomi maupun masalah perikanan," jelas Wakil Bupati.

Dan melalui kunjungan pertama kali ini Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim berharap Kapementrian Perikanan dan Keluatan dapat memasukan Meranti dalam setiap program kegiatannya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat khususnya nelayan.

"Semoga kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Perikanan dan Kelauatan, untuk menuntaskan berbagai masalah perikanan dan kelauatan yang terjadi di Meranti," ucapnya.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati H. Said Hasyim dan rombongan juga ingin mendapatkan informasi lebih dalam menyangkut langkah langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meraih dana APBN di Kementrian Perikanan dan Kelautan.

Lebih jauh dijelaskan Wakil Bupati Meranti, sebagai satu satunya daerah Kepulauan di Provinsi Riau, jumlah masyarakat nelayan di Meranti mencapai 20 persen, 60 persen dari sektor pertanian perkebunan dan sisanya disektor lain.

Kabupaten termuda di Riau ini juga menghadapi masalah yang cuku serius yakni abrasi di yang sangat mengancam batas wilayah NKRI, dimana setiap tahunya wilayah Meranti yang notebene merupakan batas terluar Indonesia terus berkurang 4-10 Meter akibat dihantam ombak lautan.

"Akibat abrasi di Meranti daratan yang menjadi batas kontinental negara Indonesia setiap tahunya hilang 4-10 meter yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat nelayan,"jelasnya lagi.

Menyikapi masalah itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI berjanji, pihaknya akan berusaha mendukung bagaimana mempertahankan sumber daya ikan di Meranti sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap nelayan dan pengelolaan managemen perikanan tangkap.

Sesuai program Kementrian Perikanan ia berharap semua Nelayan di Indonesia dapat diberdayakan dari segala aspek baik aspek kesehatan, pendidikan, pemasaran ikan hingga jaminan dalam operasi penangkapan ikan.

Disampaikan oleh Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Yusuf Fathanah untuk tahun 2017 Kementrian dan Kelauatan telah menjalankan berbagai kegiatan seperti bantuan 755 Unit Kapal, 7255 ribuan alat tangkap pengganti cantrang yang ramah lingkungan, membangun Sentra kelautan perikanan terpadu di 4 lokasi, membangun kampung Nelayan, memberikan 500.000 Asuransi Nelayan, membangun 9 pelabuhan prioritas, membangun kampung Nelayan di 10 lokasi sebagai tempat transaksi ikan, Bengkel Kapal Perikanan dan lainnya.

Di Meranti sendiri untuk tahun 2017 seperti dijelaskan, Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI, Yusuf Fathanah, telah diberikan sejumlah bantuan yakni berupa, 5 unit kapal, 5 paket alat tangkap dan asuransi nelayan dari target 3000 orang terealisasi hampir 98 persen. Dan bagi ditahun 2018 ini bagi nelayan yang tidak memiliki kartu Nelayan diminta agar segera mengurus.

Terkait usulan Ketua DPRD H. Fauzy Hasan untuk pembangunan Kampung Nelayan ditahun 2018 ini dijelaskan, Yusuf, hanya dibangun di 10 lokasi, namun berkat prakarsa dari Dirjen Perikanan Tangkap, target ditambah menjadi 100 lokasi dimana 90 lokasi berasal dari dana CSR BUMN, dengan begitu tidak terrutup kemungkinan Meranti mendapat jatah.

Dalam kesempatan langka itu, sejumlah Kepala Desa juga berkesempatan menyampaikan secara langsung masalah perikanan dan kelautan yang terjadi didaerahnya maaing masing.

Diantarannya Kepala Desa Melai Kec. Rangsang Barat Sulaiman, Kepala Desa Telaga Baru Rangsang Barat Rozali Ciban, Kepala Desa Selat Akar Acim, Kelala Desa Tanjung Padang Abu Sofian serta Kades Lemang Edi Murkan yang kesemuanya berharap bantuan untuk masyarakat nelayan didaerahnya yang rata rata berjumlah 40-50 KK.

"Kami sangat tertarik untuk mendapatkan bantuan mesin sangkut atau dompeng, jaring dan perahu, kami berharap masyarakat nelayan didaerah kami mendapat bantuan," ujarnya.

Selain itu Kades Lemang Edi Murkan juga mengusulkan pengadaan air bersih untuk masyarakat nelayan dan pembangunan kampung Nelayan. "Kami minta Meranti di prioritaskan sebagai Kabupaten termuda yang belum punya apa apa," ucapnya.

Dinas Perikanan dan Kelautan Meranti yang juga turut dalam rombongan menyampaikan beberapa usulan program, diantaranya Kapal Nelayan 1 sampai 5 GT untuk perikanan tangkap, pembangunan tempat pembongkaran ikan di Selatpanjang karena pelabuhan yang ada saat ini sudah tidak representatif. Selain itu juga usulan revitalisasi alat tangkap tradisional yang sebelumnya jaring biasa menjadi jaring milenium, dan kapal berbahan fiber.

Diinformasikan ditahun 2018 ini, Dinas Perikanan dan Kelauatan mendapat dana alokasi khusus sebesar 1.1 Miliar untuk pengadaan kapal 2 GT dan budidaya ikan.

Mendengar berbagai usulan bantuan itu, Kepala Seksi Operasional Kapal, Dit Kapi Ade Setia Januar menjelaskan pihaknya siap memberikan pelayanan untuk mendapatkan bantuan dari Kementrian Perikanan dan Kelauatan, seperti alat tangkap, mesin motor, kapal dan lainnya namun syaratnya usulan kegiatan harus diajukan melalui koperasi atau kelompok usaha bersama selain itu juga Koperasi harus memiliki NIK dan sertifikat.

Terakhir Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura R. Prasetyo mengusulkan progran terintegrasi antara Dinas Pertanian dan Hortikultura dengan Kementrian Perikanan Keluatan dalam mengatasi masalah abrasi menggunakan tanggul kelapa bekas peremajaan, ia mengklaim biaya tanggul menggunakan batang kelapa jauh lebih murah dari pada menggunakan paralon yang pernah diwacanakan oleh Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI sejak beberapa tahun lalu.

Akhir kata Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Fauzy Hasan berharap kunjungan kali ini hendaknya terus berkelanjutan sehingga harapan Kabupaten Meranti untuk masuk kedalam program strategis Kementrian Perikanan dan Kelautan dapat terwujud.

Sekedar informasi, jika tidak ada aral melintang, Wakil Bupati H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan dan rombongan Kepala Desa serta SKPD, esok hari (Rabu.red) akan melanjutkan kunjungan ke Kementrian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan diakhiri di Kementrian PU PR RI.***(rls)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com