14/08/2018 09:54
Meranti Terparah, Kebakaran di Riau Sudah Memanggang 3.227 Hektar Lahan

13/08/2018 23:14
EMP Malacca Strait Gelar Sosialisasi CIVD Kepada Vendor Lokal di Meranti

13/08/2018 13:05
Bersama Bupati Meranti, UAS Letakkan Batu Pertama Pembangunan Pesantren Darul Fikri

11/08/2018 17:07
Hearing DPRD Meranti, Hadirkan GM EMP Malacca Strait dan Pihak SKK Migas Sumbagut

7/08/2018 19:24
Annual Asean Sago Symposium 2018, 5 Negara Asia Akan Mengunjungi Kepulauan Meranti

7/08/2018 15:49
4 Annual ASEAN Sago Symposium 2018,
Irwan Kembali Kampanyekan Sagu Terbaik Asal Meranti Masuk Komoditas Pangan Nasional

7/08/2018 14:47
KPU Meranti: Bacaleg Dapat Diganti Setelah Pengumuman DCS

4/08/2018 10:36
Tabligh Akbar dan Pengobatan Gratis,
Ustad Abdul Somad Akan Datang Bersama Ratusan Dokter ke Meranti

3/08/2018 17:06
Bahas EMP Malacca Strait,
Masyarakat Desa Bagan Melibur Datangi Gedung DPRD Meranti

1/08/2018 07:35
Wabup Meranti Meninjau Rehab Rumah Bantuan Kemensos RI di Tebing Tinggi Timur

  Selasa, 6 Maret 2018 14:59
Dugaan Korupsi Pelabuhan Sungai Tohor,
Mantan Kadis PUPR Meranti, Kabid dan Kontraktor Diadili


Mantan Kadis PUPR Meranti beserta seorang bawahannya plus dua kontraktor kontraktor, menjalani sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Mereka didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi pembanguan pelabuhan Sungai Tohor.

Riauterkini-PEKANBARU- Hariadi ST MT, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR ), Kabupaten Kepulauan Meranti, serta seorang bawahannya, Fahrizal (Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman/DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (6/3/18) siang, diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Selain kedua PNS tersebut, turut juga diadili dua terdakwa lagi yakni Basuki Rachmad dan Yudin, yang merupakan kontraktor pelaksana

Keempat terdakwa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti, Muhammad Ulinuha SH, dan Nidya Eka Putri SH, didakwa melakukan perbuatan korupsi pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai Tohor Barat, di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dimana perbuatan keempat terdakwa ini terjadi saat pembangunan pelabuhan atau dermaga Sungai Tohor tahun 2016 lalu.

Proyek penbangunan dermaga dengan menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 senilai Rp3,5 miliar itu, disinyalir telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 850 juta.

" Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dibangun secara 2 tahap. Pada tahun 2014 dibangun dengan biaya Rp 500.000.000,00 dan pada tahun 2015 kembali dilanjutkan dengan biaya Rp3.500.000.000,00 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar JPU.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan dermaga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 850 juta lebih.

Atas perbuatannya, keempat terdakwa dijerat Pasal 2, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," jelas JPU.

Selanjutnya, persidangan yang dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH mempersilakan kepada para terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi.

Agenda eksepsi ini hanya terdakwa Basuki Rachmad yang berencana akan menyampaikan pada sdang Kamis lusa.***(har)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com