28/05/2018 21:21
Pengumuman Hasil UN Tanpa Konvoi,
Siswa SMPN di Meranti Gelar Aksi Kelulusan Berfaedah

28/05/2018 17:25
Sangat Terkenal di Meranti,
Rita: Syamsuar Populer Bukan dari Pencitraan tapi karena Prestasinya Menasional

27/05/2018 16:46
Merasa Dikriminalisasi, Personel Polres Meranti Ini 'Bernyanyi'

23/05/2018 23:00
Usulkan 248 Kouta CPNS,
Bupati dan BKD Meranti bertemu Langsung dengan Menpan-RB

23/05/2018 19:28
Buka Akses Jalan Lintas Bono Teluk Meranti,
Warga: Dihati Kami Cuma Andi Rachman Jadi Pilihan

21/05/2018 19:13
Pilkades serentak ditunda, 48 ASN Meranti Disiapkan untuk Pj Kepala Desa

18/05/2018 17:36
Pemkab Meranti Raih WTP 6 Kali Berturut Turut

14/05/2018 07:48
Nyatakan Dukungan Program, Pemkab Meranti Terima Kunjungan Kakanwil Kemen Kumham Riau

12/05/2018 18:51
Target 40 persen Suara Pilguri, DPC PDI-P Meranti Siap Menangkan H Suyatno

7/05/2018 14:11
Korupsi Pembangunan Pelabuhan Sungai Tohor, PNS Meranti Ini Dituntut 20 Bulan Penjara

  Selasa, 6 Maret 2018 14:59
Dugaan Korupsi Pelabuhan Sungai Tohor,
Mantan Kadis PUPR Meranti, Kabid dan Kontraktor Diadili


Riauterkini-PEKANBARU- Hariadi ST MT, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR ), Kabupaten Kepulauan Meranti, serta seorang bawahannya, Fahrizal (Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman/DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (6/3/18) siang, diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Selain kedua PNS tersebut, turut juga diadili dua terdakwa lagi yakni Basuki Rachmad dan Yudin, yang merupakan kontraktor pelaksana

Keempat terdakwa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti, Muhammad Ulinuha SH, dan Nidya Eka Putri SH, didakwa melakukan perbuatan korupsi pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai Tohor Barat, di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dimana perbuatan keempat terdakwa ini terjadi saat pembangunan pelabuhan atau dermaga Sungai Tohor tahun 2016 lalu.

Proyek penbangunan dermaga dengan menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 senilai Rp3,5 miliar itu, disinyalir telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 850 juta.

" Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dibangun secara 2 tahap. Pada tahun 2014 dibangun dengan biaya Rp 500.000.000,00 dan pada tahun 2015 kembali dilanjutkan dengan biaya Rp3.500.000.000,00 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar JPU.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan dermaga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 850 juta lebih.

Atas perbuatannya, keempat terdakwa dijerat Pasal 2, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," jelas JPU.

Selanjutnya, persidangan yang dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH mempersilakan kepada para terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi.

Agenda eksepsi ini hanya terdakwa Basuki Rachmad yang berencana akan menyampaikan pada sdang Kamis lusa.***(har)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com