1/12/2018 06:51
Dugaan Korupsi Alkes, Mantan Direktur RSUD Meranti dan Belasan Saksi Diperiksa Kejari

27/11/2018 07:44
HGN dan HUT PGRI, Pemkab Meranti dan PT RAPP Teken MoU Tingkatkan Pendidikan Dasar

26/11/2018 21:43
Sosialisasi Program, Perwakilan Pasca Sarjana Unilak Presentasi dengan Bupati Meranti

20/11/2018 07:01
Rp1,4 Triliun, Pemkab Meranti Ajukan Nota Keuangan RAPBD 2019 ke DPRD

12/11/2018 21:27
Tantangan Pengelolaan Ekosistem Gambut,
Bupati Meranti Jadi Pembicara Tropical Peatland Roundtable Discussion

7/11/2018 09:42
Syarat IPK Turun Menjadi 2.75,
Permohonan Bea Siswa Pemkab Meranti Diperpanjang Hingga 15 November 2018

2/11/2018 14:20
Kerjasama Bidang Pendidikan, Wabup Meranti Sambut Tim Rombongan UIN Suska Riau

1/11/2018 21:32
Bupati Meranti Serahkan Bantuan Zakat Comodity Development di Desa Beting

1/11/2018 13:49
Jalin Silaturahmi,
PWI Meranti Kunjungi PT Timah di Pulau Kundur

31/10/2018 15:13
Keganasan Buaya Perairan Meranti Kembali 'Makan' Korban Jiwa

  Selasa, 6 Maret 2018 14:59
Dugaan Korupsi Pelabuhan Sungai Tohor,
Mantan Kadis PUPR Meranti, Kabid dan Kontraktor Diadili


Mantan Kadis PUPR Meranti beserta seorang bawahannya plus dua kontraktor kontraktor, menjalani sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Mereka didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi pembanguan pelabuhan Sungai Tohor.

Riauterkini-PEKANBARU- Hariadi ST MT, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR ), Kabupaten Kepulauan Meranti, serta seorang bawahannya, Fahrizal (Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman/DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (6/3/18) siang, diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Selain kedua PNS tersebut, turut juga diadili dua terdakwa lagi yakni Basuki Rachmad dan Yudin, yang merupakan kontraktor pelaksana

Keempat terdakwa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti, Muhammad Ulinuha SH, dan Nidya Eka Putri SH, didakwa melakukan perbuatan korupsi pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai Tohor Barat, di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dimana perbuatan keempat terdakwa ini terjadi saat pembangunan pelabuhan atau dermaga Sungai Tohor tahun 2016 lalu.

Proyek penbangunan dermaga dengan menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 senilai Rp3,5 miliar itu, disinyalir telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 850 juta.

" Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dibangun secara 2 tahap. Pada tahun 2014 dibangun dengan biaya Rp 500.000.000,00 dan pada tahun 2015 kembali dilanjutkan dengan biaya Rp3.500.000.000,00 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar JPU.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan dermaga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 850 juta lebih.

Atas perbuatannya, keempat terdakwa dijerat Pasal 2, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," jelas JPU.

Selanjutnya, persidangan yang dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH mempersilakan kepada para terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi.

Agenda eksepsi ini hanya terdakwa Basuki Rachmad yang berencana akan menyampaikan pada sdang Kamis lusa.***(har)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com