13/08/2018 13:05
Bersama Bupati Meranti, UAS Letakkan Batu Pertama Pembangunan Pesantren Darul Fikri

11/08/2018 17:07
Hearing DPRD Meranti, Hadirkan GM EMP Malacca Strait dan Pihak SKK Migas Sumbagut

7/08/2018 19:24
Annual Asean Sago Symposium 2018, 5 Negara Asia Akan Mengunjungi Kepulauan Meranti

7/08/2018 15:49
4 Annual ASEAN Sago Symposium 2018,
Irwan Kembali Kampanyekan Sagu Terbaik Asal Meranti Masuk Komoditas Pangan Nasional

7/08/2018 14:47
KPU Meranti: Bacaleg Dapat Diganti Setelah Pengumuman DCS

4/08/2018 10:36
Tabligh Akbar dan Pengobatan Gratis,
Ustad Abdul Somad Akan Datang Bersama Ratusan Dokter ke Meranti

3/08/2018 17:06
Bahas EMP Malacca Strait,
Masyarakat Desa Bagan Melibur Datangi Gedung DPRD Meranti

1/08/2018 07:35
Wabup Meranti Meninjau Rehab Rumah Bantuan Kemensos RI di Tebing Tinggi Timur

30/07/2018 19:01
Mahasiswa Kukerta dan Kelompok DARLING Meranti Tanam Seribu Mangrove

30/07/2018 16:56
Polda Riau Amankan 3 Ton Kayu Ilegal Jenis Meranti

  Senin, 7 Mei 2018 14:11
Korupsi Pembangunan Pelabuhan Sungai Tohor, PNS Meranti Ini Dituntut 20 Bulan Penjara

Dua PNS di Pemkab Meranti dituntut hukuman 20 bulan penjara dalam kasus tipikor pembangunan Pelabuhan Sungai Tohor. Sementara dua terdakwa lainnya dituntut 5,5 dan 6 tahun penjara.

Riauterkini-PEKANBARU-Empat terdakwa korupsi pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dituntut hukuman berbeda oleh jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti.

Dua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yakni, Hariadi ST MT, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR ), Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Fahrizal, Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dituntut hukuman masing masing 20 bulan (1 tahun 8 bulan) penjara.

Sementara dua rekanan selaku pelaksana, Basuki Rahmad dan Yudin dituntut hukuman 5 tahun 6 bulan (5,5 tahun) dan 6 tahun penjara.

Amar tuntutan terdakwa yang dibacakan secara terpisah (split) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Ulinuha SH, dan Nidya Eka Putri SH, pada persidangan Senin (7/5/18) siang itu. Terdakwa Hariadi dan Fahrizal dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan terdakwa Yudin dan Basuki Rahmat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2

" Menuntut terdakwa Hariadi dan Fahrizal dengan pidana penjara masing masing selama 1 tahun 8 bulan Rp 50 juta subsider 3 bulan," terang JPU.

Selanjutnya, JPU menuntut terdakwa Basuki Rahmat dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Terdakwa Yudin, dituntut 6 tahun denda Rp 500 juta sub 6 bulan.

" Untuk kerugian negera dibebankan kepada terdakwa Yudin untuk membayarnya sebesar Rp 1.157.000.000, atau dapat diganti (subsider) dengan hukuman kurungan badan selama 2 tahun," tegas Ulinuha.

Atas tuntutan hukuman tersebut, persidangan yag dipimpin majelis hakim Drs Arifin SH mempersilakan kepada para terdakwa untuk mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya pekan depan.

Keempat terdakwa didakwa melakukan perbuatan korupsi pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai Tohor Barat, di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dimana perbuatan keempat terdakwa terjadi tahun 2016 lalu.Saat pelaksanaan penbangunan dermaga tersebut. Proyek pembangunan yang menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 senilai Rp3,5 miliar itu, disinyalir telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.167.000.000.

Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dibangun secara 2 tahap. Pada tahun 2014 dibangun dengan biaya Rp 500.000.000,00 dan pada tahun 2015 kembali dilanjutkan dengan biaya Rp3.500.000.000,00 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPK) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan dermaga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan banyak terjadi penyimpangan.***(har)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com