13/02/2019 14:36
Minta Dispensasi JCH Langsung ke Batam,
DPRD Riau Beri Respon Positif Keinginan Meranti

12/02/2019 17:28
Riau Sudah Punya Embarkasi Haji Antara, Meranti Minta Dispensasi Langsung ke Batam

12/02/2019 14:25
Gelapkan Dana Desa, Mantan Kades dan Staf di Meranti Ini Diadili

12/02/2019 13:31
Menuju Malaysia, Kapal Rizki GT6 Tenggelam di Perairan Meranti

29/01/2019 14:12
Korupsi Dana KUR, Pegawai BRI Teluk Belitung, Meranti Diadili

23/01/2019 11:42
Korupsi KUR BRI Meranti Segera Disidangkan di Pekanbaru

21/01/2019 07:24
Ketua PSSI Meranti Sebut Turnamen Futsal Sago Old Star 2019 Bergengsi

21/01/2019 07:19
Tim Polres Meranti Juara di Turnamen Futsal Sago Old Star 2019

18/01/2019 16:54
BPH Migas Beri Lampu Hijau, Meranti Bisa Jadi Kota Jargas

7/01/2019 15:33
Apel Pertama 2019, Sekda Meranti Ajak ASN Tingkatkan Kinerja

  Rabu, 23 Januari 2019 11:42
Korupsi KUR BRI Meranti Segera Disidangkan di Pekanbaru

Pengadilan Tipikor Pekanbaru sudah bentuk majelis hakim. Perkara korupsi penyaliran KUR di BRI Meranti segera disidang.

Riauterkini-PEKANBARU-Perkara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif yang dilakukan Delvi Hartanto, mantri (surveyor)‎ di  Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti. Telah bergulir ke Pengadikan Tipikor Pekanbaru. Bahkan, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, telah menunjuk majelis hakimnya dan sudah menentukan jadwal agenda sidangnya.

" Perkara korupsi penyaluran dana KUR BRI di Meranti akan disidangkan pada Selasa tanggal 29/1/19 mendatang, dengan majelis hakim yang dipimpin Dahlia Panjaitan SH," terang Panmud Tipikor PN Pekanbaru, Deni Sembiring, Rabu (23/1/19) siang.

Dikatakan Deni, penyaluran kredit KUR fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Delvi Hartanto ini, dilakukan secara bersama sama dengan FD (pegawai BRI) yang saat ini masih buron (DPO).

Dimana pada tahun 2015-2016 lalu, terdakwa yang bertugas sebagai mantri (surveyor)‎ di Bank BRI Unit Teluk Belitung.  Menyalahgunakan kewenangannya dalam menganalisa permohonan kredit.

Modus mereka memalsukan dan membuat dokumen anggunan seperti surat keterangan usaha, KTP nasabah seaman akan asli, tanpa diketahui nasabah itu sendiri.

" KTP nasabah digunakan sebagai pengaju kredit, namun setelah cair dinikmati oleh kedua tersangka," kata Deni.

Selain penerimanya fiktif, juga ada yang benar-benar menjadi nasabah dan menerima KUR. Tetapi angsuran tiap bulan tidak disetorkan tersangka ke Bank tempat ia bekerja," sambungnya.

Berdasarkan hasil audit, terdakwa menikmati kredit nasabah sekitar Rp 926,782,543, dan tersangka FD menerima sekitar Rp 842,267,378. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 1,782,062,261.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor," jelas Deni.***(har)  

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com