29/04/2019 17:12
Diduga Bagi-bagi Magic Com dan Drum,
Caleg PKB Kepulauan Meranti Jalani Sidang di PN Bengkalis

24/04/2019 13:37
Gelapkan Dana Desa,
Mantan Kades di Meranti dan Tiga Stafnya Dituntut 2 Hingga 5 Tahun Penjara

16/04/2019 12:05
Korupsi Dana KUR, Pegawai BRI Teluk Belitung, Meranti Dituntut 7 Tahun Penjara

11/04/2019 12:50
BBKSDA Riau Lacak Harimau Serang Sapi Warga Teluk Meranti

2/04/2019 16:18
KPU Riau Ambil Alih Tugas KPU Meranti

28/03/2019 18:18
Parisman Ihwan Gelar Kampanye Terbuka di Meranti Pandak

26/03/2019 11:20
KPU Riau Sosialisasikan Pemilu di Kelurahan Sri Meranti

15/03/2019 07:23
Halgustar Mengukuhkan Sahabat Jokowi-Amin Kepulauan Meranti

14/03/2019 16:26
Oknum Caleg Penghina Wabup Meranti Diadili

26/02/2019 16:31
Kampanye di Sekolahan, Caleg Gerindra Meranti Didakwa Bersalah

  Selasa, 16 April 2019 12:05
Korupsi Dana KUR, Pegawai BRI Teluk Belitung, Meranti Dituntut 7 Tahun Penjara

Pegawai BRI Teluk Belitung, Meranti dituntut hukuman 7 tahun penjara. Ia dianggap bersalah dalam perkara korupsi.

Riauterkini-PEKANBARU-Delvi Hartanto, terdakwa korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti. Tampak pasrah begitu dijatuhi tuntutan hukuman tinggi kepada dirinya.

Delvi yang merupakan seorang mantri (surveyor)‎ di bank milik pemerintah itu, dituntut hukuman 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti.

Dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Ulinnuha SH pada sidang tipikor di Pengadikan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (16/4/19) pagi itu. Delvi terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI n 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor.

" Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan hukuman denda sebesar Rp 300 juta, atau subsider selama 6 bulan kurungan," tegas Ulinnuha, dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Dahlia Panjaitan SH.

Selain hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 800 juta lebih. Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan, maka harta bendanya disita atau dapat diganti (subsider) dengan kurungan badan selama 3 tahun 6 bulan," jelasnya.

Tuntutan jaksa tersebut, terdakwa akan mengajukan pledoi pada sidang pekan depan.

Perbuatan tindak pidana korupsi penyaluran kredit yang dilakukan terdakwa Delvi Hartanto itu, terjadi tahun 2015-2016 lalu, saat terdakwa memberikan atau menyalurkan pinjaman kredit usaha kepada warga masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa secara bersama sama dengan rekan kerjanya FD (DPO). Diketahui telah menyalahgunakan kewenangan dalam menganalisa permohonan kredit.

Dalam permohonan kredit nasabah. terdakwa bersama FD, membuat dokumen anggunan palsu. Surat Keterangan Usaha, KTP nasabah dibuat seakan akan asli. Selain itu, permohonan dokumen itu tanpa diketahui nasabah itu sendiri.

KTP nasabah digunakan sebagai pengaju kredit, namun setelah cair dinikmati oleh terdakwa dan FD.

Selain penerimanya fiktif, ada juga yang benar-benar menjadi nasabah dan menerima KUR. Tetapi angsuran tiap bulan tidak disetorkan tersangka ke Bank tempat ia bekerja.

Berdasarkan hasil audit, terdakwa menikmati kredit nasabah sekitar Rp 926,782,543, dan tersangka FD menerima sekitar Rp 842,267,378. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 1,782,062,261.***(har)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com