1/07/2019 11:29
Sekda Meranti Ingatkan Pegawai Terus Tingkatkan Disiplin

24/06/2019 14:58
Masuk Tahap Pendaftaran Balon Kades,
Pilkades Serentak di Kabupaten Meranti Dilaksanakan 26 Agustus 2019 Mendatang

1/06/2019 17:26
Wabup Meranti Lepas Uji Coba RoRo Alai Insit Laut-Buton Siak, Ratusan Warga Meranti Serbu Pelabuhan

15/05/2019 07:36
PT RAPP serahkan Santunan Anak Yatim untuk Wilayah Meranti

14/05/2019 16:38
Buka Bersama dan Safari Ramadhan,
Gubernur Riau Kunjungi Kepulauan Meranti

14/05/2019 15:32
Gelapkan Dana Desa,
Hakim Vonis Mantan Kades di Meranti dan Tiga Stafnya Sesuai Tuntutan Jaksa

13/05/2019 20:52
Dianggap Cemarkan Nama Baik Bupati,
Tersebar di Facebook, Pemkab Meranti Laporkan Surat Terbuka Rita Mariana

7/05/2019 21:35
Janjikan Barang Saat Kampanye, Caleg Meranti Dipidana 3 Bulan Penjara

3/05/2019 17:28
Diduga Bagi-bagi Magic Com dan Drum,
Caleg PKB Meranti Dituntut Jaksa 3 Bulan Penjara

3/05/2019 16:41
Pleno Dapil I Meranti Selesai,
Tengku Zulkenedi Yusuf Diprediksi Akan Menjadi Anggota DPRD Termuda se-Riau

  Senin, 29 April 2019 17:12
Diduga Bagi-bagi Magic Com dan Drum,
Caleg PKB Kepulauan Meranti Jalani Sidang di PN Bengkalis


Diduga bagi-bagi magic com dan drum ke peserta pertemuan, seorang Caleg PKB Dapil I, Kabupaten Kepulauan Meranti, HA terpaksa menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

Riauterkini-BENGKALIS- Diduga bagi-bagi magic com atau penanak nasi sejenisnya dan drum ke peserta pertemuan, seorang calon legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) I, Kabupaten Kepulauan Meranti, HA terpaksa menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

Sidang dugaan tindak pidana Pemilu, Senin (29/4/19) siang dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Meranti.

Sidang berlangsung di Ruang Kartika PN Bengkalis, Majelis Hakim, Ketua Annisa Sitawati, Hakim Anggota Wimmi D. Simarmata, SH dan Mohd. Rizky Muamar, SH. Sementara JPU, Tohodo Naro, SH dan terdakwa HA didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Aziun Asyari.

Dalam dakwaan JPU, terdakwa HA diduga melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dalam pasal yang disangkakan yakni Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No 07 tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp24 juta.

HA juga masih sebagai Anggota DPRD Kepulauan Meranti, didakwa bersalah selaku Caleg PKB Dapil I Kecamatan Tebing Tinggi diduga telah melakukan perbuatan pidana Pemilu saat melakukan kampanye yang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye, yakni penanak nasi listrik dan drum.

Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal mengatakan, perkara dugaan tindak pidana Pemilu ini terungkap setelah petugas mendapatkan laporan dari warga terkait dugaan pelanggaran Pemilu dilakukan terdakwa HA pada 14 Maret 2019 lalu. Kemudian dilakukan penyelidikan Tim Gakkumdu kemudian menaikkan status ke penyidikan, pra tuntutan dan penuntutan di pengadilan.

"Dari kajian kita dugaan yang dilakukan terdakwa memiliki unsur money politic, dengan menjanjikan uang atau materil lainnya kepada masyarakat," kata Syamsurizal usai sidang kepada sejumlah wartawan.

Selain itu katanya, petugas juga menyita sejumlah barang bukti dugaan politik uang HA, baik berupa foto dan video terdakwa yang sedang melakukan silahturahim ke warga dan menjanjikan akan memberikan sesuatu.

Terdakwa dalam video yang menjadi alat bukti mengaku memiliki seribu drum dan penanak nasi yang akan dibagikan. Khusus di tempat terdakwa melakukan pertemuan. Dan untuk di tempat pertemuan berencana membagikan kepada warga di sana sebanyak 50 unit.

"Dari kasus ini dilakukan pemeriksaan kurang lebih 15 orang saksi termasuk ahli. Barang bukti juga kita sita semua. Tim Gakkumdu tidak ragu dengan keaslian dari barang bukti yang ada. Jadi tidak perlu melakukan uji forensik dan yang merekam juga sebagai saksi dan pelapor. Dan kita akan sampai selesai di sini (PN, red) untuk mengikuti jalannya persidangan," ungkapnya.

Terpisah, PH terdakwa HA, Aziun Asyari ketika dimintai tanggapan menyatakan, meragukan dakwaan yang di sampaikan JPU terhadap kliennya itu. Menurutnya dakwaan pidana kabur. Pasalnya alat bukti berupa video yang menjadi laporan tidak ada analisis dari ahli IT.

"Jadi kita ragukan, rekaman video yang menjadi alat bukti ini tidak ada terangan ahlinya IT yang menyatakan itu betul gambar dan video terdakwa. Seharusnya penyidik sejak awal harus mengambil keterangan ahli IT terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkara ini. Dakwaannya kabur," terang Azuin. Menurut Aziun, kalaupun barang yang dijanjikan akan diberikan kepada warga berasal dari APBD Meranti. Dimana kliennya juga merupakan Anggota DPRD di Meranti dalam kegiatan reses.

"Tempat silahturrahim memang menjadi Dapil kilen kita menjadi anggota dewan saat ini. Jadi sebagai dewan wajar dia memberikan bantuan sebagai dewan kepada masyarakatnya. Pertemuan juga dilakukan merupakan silahturrahim atau reses bukan kampanye," tandasnya. Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan eksepsi atau keberatan terdahap dakwaan JPU. Namun, tidak disampaikan dan agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Sidang pemeriksaan saksi awal pihak JPU menghadirikan saksi dari Bawaslu Bengkalis dan saksi pelapor dari masyarakat. Kemudian saksi pelapor yang dihadirkan bernama Erwan.

Sidang perkara ini akan dilakukan secara maraton oleh majelis hakim lebih kurang 7 hari kerja. Sidang akan dilanjutkan besok dengan pemeriksaan saksi-saksi lainya.***(dik)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com