14/05/2019 15:32
Gelapkan Dana Desa,
Hakim Vonis Mantan Kades di Meranti dan Tiga Stafnya Sesuai Tuntutan Jaksa

13/05/2019 20:52
Dianggap Cemarkan Nama Baik Bupati,
Tersebar di Facebook, Pemkab Meranti Laporkan Surat Terbuka Rita Mariana

7/05/2019 21:35
Janjikan Barang Saat Kampanye, Caleg Meranti Dipidana 3 Bulan Penjara

3/05/2019 17:28
Diduga Bagi-bagi Magic Com dan Drum,
Caleg PKB Meranti Dituntut Jaksa 3 Bulan Penjara

3/05/2019 16:41
Pleno Dapil I Meranti Selesai,
Tengku Zulkenedi Yusuf Diprediksi Akan Menjadi Anggota DPRD Termuda se-Riau

2/05/2019 09:51
Klaim Berdasar C1, Caleg PKS Optimis Lolos dari Dapil I Meranti

30/04/2019 16:33
Terbukti Korupsi Dana KUR, Hakim Vonis Pegawai BRI di Meranti 6 Tahun Penjara

29/04/2019 17:12
Diduga Bagi-bagi Magic Com dan Drum,
Caleg PKB Kepulauan Meranti Jalani Sidang di PN Bengkalis

24/04/2019 13:37
Gelapkan Dana Desa,
Mantan Kades di Meranti dan Tiga Stafnya Dituntut 2 Hingga 5 Tahun Penjara

16/04/2019 12:05
Korupsi Dana KUR, Pegawai BRI Teluk Belitung, Meranti Dituntut 7 Tahun Penjara

  Selasa, 30 April 2019 16:33
Terbukti Korupsi Dana KUR, Hakim Vonis Pegawai BRI di Meranti 6 Tahun Penjara

Delvi Hartanto, Surveyor BRI Teluk Belitung, Meranti, divonis 6 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah oleh hakim dalam kasus korupsi dana KUR.

Riauterkini-PEKANBARU-Perbuatan Delvi Hartanto, menyalahgunakan kewenangan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat (nasabah), dinyatakan hakim suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

Sebab, perbuatan Delvi yang merupakan pegawai dengan jabatan mantri (surveyor) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti. Telah menyebabkan terjadinya kerugian negara. Penyaluran kredit usaha yang dilakukan terdakwa kepada nasabah terbukti fiktif.

Atas perbuatannya itu, majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, yang diketuai Dahlia Panjaitan SH, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan terdakwa juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara.

Dalam amar putusan majelis hakim pada sidang Senin (30/4/19) sore itu. Terdakwa Delvi terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI n 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor.

" Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 tahun, dan hukuman denda sebesar Rp 300 juta atau subsider 6 bulan kurungan," terang Dahlia.

Selain hukuman penjara, terdakwa diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 883 juta. Jika tidak dibayar, maka harta benda terdakwa disita, dan jika harta benda tidak ada, maka dapat diganti (subsider) dengan kurungan badan selama 2 tahun," tegas hakim.

Vonis hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa tersebut, terdakwa menyatakan menerima. Sedangkan jaksa penuntut menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Ulinnuha SH menjatuhkan tuntutan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 tahun, denda Rp 300 juta, atau subsider selama 6 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 883 juta subsider 3 tahun 6 bulan.

Untuk diketahui, perbuatan tindak pidana korupsi penyaluran kredit yang dilakukan terdakwa Delvi Hartanto itu, terjadi tahun 2015-2016 lalu, saat terdakwa memberikan atau menyalurkan pinjaman kredit usaha kepada warga masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa secara bersama sama dengan rekan kerjanya FD (DPO). Diketahui telah menyalahgunakan kewenangan dalam menganalisa permohonan kredit.

Dalam permohonan kredit nasabah. terdakwa bersama FD, membuat dokumen anggunan palsu. Surat Keterangan Usaha, KTP nasabah dibuat seakan akan asli. Selain itu, permohonan dokumen itu tanpa diketahui nasabah itu sendiri.

KTP nasabah digunakan sebagai pengaju kredit, namun setelah cair dinikmati oleh terdakwa dan FD.

Selain penerimanya fiktif, ada juga yang benar-benar menjadi nasabah dan menerima KUR. Tetapi angsuran tiap bulan tidak disetorkan tersangka ke Bank tempat ia bekerja.

Berdasarkan hasil audit, terdakwa menikmati kredit nasabah sekitar Rp 926,782,543, dan tersangka FD menerima sekitar Rp 842,267,378. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 1,782,062,261.***(har)

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI © 2017
Home  |  Website Resmi  |  Riauterkini.com