Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Juni 2017 21:46
Berupaya Kabur, Provokator Kaburnya Napi Sialang Bungkuk Di-"dor"

Sabtu, 24 Juni 2017 21:09
Polda Tempatkan 20 Sniper di Jalur Mudik

Sabtu, 24 Juni 2017 20:21
Polres Inhil Tangkap Spesialis Curat Sarang Walet

Sabtu, 24 Juni 2017 16:58
Polda Ringkus Provokator Kaburnya Ratusan Napi Sialang Bungkuk

Sabtu, 24 Juni 2017 16:15
Seorang Buruh PT Bina Duta Laksana, Tewas Tertimbun Gambut di Gaung, Inhil

Sabtu, 24 Juni 2017 14:53
Kendaraan di Basement Hotel Grand Central Belum Bisa Dievakuasi

Sabtu, 24 Juni 2017 14:18
Menjambret, Dua Pemuda Sebaya di Duri Ditangkap Polisi

Sabtu, 24 Juni 2017 14:12
Pelayanan PLN Kian Buruk,
Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Berkirim Pesan Instagram ke Presiden Jokowi


Sabtu, 24 Juni 2017 13:41
PLN WRKR Usahakan Tak Ada Pemadaman di Hari Lebaran

Sabtu, 24 Juni 2017 11:40
Kecelakaan Maut Diselidiki, Polisi Stop Operasi Roller Coaster Transmart Pekanbaru



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 21 April 2017 14:31
Polemik Lima Desa Sebabkan Dana Sertifikasi 35 Guru Rohul Belum Cair

Polemik lima desa di perbatasan Rohul dan Kampar berdampak dana sertifikasi 35 guru berstatus PNS Rohul yang mengajar di sepuluh sekolah belum bisa cair.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Polemik lima desa di perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kabupaten Kampar berdampak dana sertifikasi 35 guru berstatus PNS Rohul yang mengajar di sepuluh sekolah belum bisa cair.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rohul, Zulkifli, mengaku dana sertifikasi 35 guru PNS Rohul di lima desa belum cair karena peralihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kabupaten Rohul ke Kabupaten Kampar.

"SK sertifikasi guru belum bisa keluar, karena untuk SK mengacu Dapodik terakhir," ungkap Zulkifli ditemui riauterkinicom di kantornya, Jumat (21/4/17).

Zulkifli mengakui Disdikpora Rohul terus berupaya memperjuangkan nasib 35 guru di lima desa. Dan Pemkab Rohul sendiri tidak mau polemik perbatasan berimbas ke tenaga pendidik dan dunia pendidikan.

Atas perintah Plt Bupati Rohul H. Sukiman, Disdikpora Rohul sendiri sudah mengadu dan menyurati pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan tembusan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Disdikpora Rohul juga sudah bertemu langsung dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, namun belum ada jawaban hingga Dapodik sudah beralih ke Kampar.

Pihak Kemendikbud berjanji akan berkoordinasi dengan Kemendagri. Namun, setelah dua minggu ditunggu tidak ada jawaban.

"Ketika ditelepon tak aktif, kemudian kami laporkan ke Komisi III DPRD Rohul, dan Ketua Komisi langsung bereaksi dan bertemu dengan pihak Kemendikbud," ungkap Zulkifli.

Sebelas anggota Komisi III DPRD Rohul, bersama Asisten Bidang Pemerintahan Juni Syafrin, Kabag Hukum Helfiskar, serta pihak Disdikpora Rohul menemui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, namun sayangnya mereka hanya bertemu dengan bawahan.

"Mereka berjanji akan mengabarkan hasilnya. Namun belum juga ada kabar," ujar Zulkifli dan mengakui untuk menuntut masalah Dapodik, Disdikpora Rohul terus koordinasi pengelola Dapodik di Kemendikbud.

Selain mengadu ke Kemendikbud, tim DPRD Rohul juga mengadu ke Pemerintah Provinsi Riau, namun belum ada hasil.

"Memang kami sudah bicara dengan Kepala Disdikpora Kampar (M. Yasir), namun baru sebatas telepon," kata Zulkifli dan mengharapkan polemik lima desa tidak mengorbankan nasib para guru.

Zulkifli mengakui perubahan Dapodik sepuluh sekolah di lima desa tidak serta merta merubah seluruhnya. Meski Dapodik sudah beralih ke Kampar, namun belum bisa perekrutan guru.

Peralihan Dapodik juga akan berdampak terhadap ijazah pelajar di sepuluh SD dan SMP yang pada Mei 2017 akan menggelar Ujian Nasioanal.

"Seandainya anak selesai ujian nanti, di ijazahnya mau ditulis apa nama sekolahnya?," ungkap Zulkifli.

Agar polemik tidak berkepanjangan dan mengorbankan dunia pendidikan serta tenaga pendidik, Zulkifli mengharapkan Pemprov Riau memfasilitasi dua Bupati dan dua Ketua DPRD untuk duduk bersama dengan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Menurutnya, bila diselesaikan kedua belah pihak saja, polemik dunia pendidikan di lima desa tidak akan pernah kelar.

"Ini bukan masalah burung pipit (bukan masalah kecil), tapi ini masalah besar," terangnya.

Untuk menyelesaikan polemik dunia pendidikan di lima desa, Disdikpora Rohul juga berencana membawa surat dari kepala daerah tentang kronologis dan dampak polemik berkepanjangan terjadi di lima desa perbatasan antara Rohul dan Kampar.

Zulkifli juga khawatirkan polemik di lima desa akan berimbas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS tri wulan kedua.***(zal)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Pasca Pindah Kewenangan,
Disdik Riau Diminta Bentuk Kerja Sama di Tiap Kabupaten

- Program Guru Garis Depan,
Bengkalis Terima Jatah 150 CPNS Guru SD dan SMP

- Enam Bulan Tidak Gajian,
18 Penjaga Sekolah di Pekanbaru Mengadu ke Komisi E DPRD Riau

- Syarat Legalisir KK untuk PPDB SMP Negeri di Mandau Dikeluhkan Wali Murid
- Pelalawan Raih Peringkat Pertama UASBN Tingkat SD se-Provinsi Riau
- Pemprov Riau Tuntaskan Verifikasi Faktual 2.586 Guru Honor Daerah
- Kadisdik Bengkalis Tegaskan PPDB Tingkat SMP di Mandau Kambali ke Sistem Rayon


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.74.104
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com