Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 20 Pebruari 2018 14:20
Terkait Temuan Kategori Anak Gizi Rendah,
Wakil Rakyat di DPRD Riau Anggap Pemkab Rohul Kecolongan


Selasa, 20 Pebruari 2018 14:09
Markas Koramil 02 Rambah 'Diserbu' Puluhan Murid RA Azza Rohul

Selasa, 20 Pebruari 2018 13:19
Seorang Masih Buron, Tiga Maling di Rohul Cabuli Putri Pemilik Rumah

Selasa, 20 Pebruari 2018 13:16
Soal Tuntutan Warga Kerumutan, Komisi III DPRD Pelalawan Hearing PT Gandaera Hendana

Selasa, 20 Pebruari 2018 13:13
Kalangan Dewan Sambut Positif Penetapan Riau Siaga Darurat Karlahut

Selasa, 20 Pebruari 2018 13:02
Polda Riau Akan Minta Keterangan Inspektorat Kampar Terkait Pungli Satpol PP

Selasa, 20 Pebruari 2018 12:06
Usai Diberi Gelar, UAS Bersair Perjalanan Hidup dan Sindiran

Selasa, 20 Pebruari 2018 11:19
Maling Pengincar Rumah Kosong Ditangkap Polsek Mandau, Bengkalis

Selasa, 20 Pebruari 2018 10:55
Firdaus-Rusli Ngopi dan Belanja di Pasar Sandang Pangan

Selasa, 20 Pebruari 2018 10:19
Ditabal LAM Riau, Ustadz Abdul Somad Resmi Bergelar Datuk Ulama Setia Negara


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 21 April 2017 14:31
Polemik Lima Desa Sebabkan Dana Sertifikasi 35 Guru Rohul Belum Cair

Polemik lima desa di perbatasan Rohul dan Kampar berdampak dana sertifikasi 35 guru berstatus PNS Rohul yang mengajar di sepuluh sekolah belum bisa cair.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Polemik lima desa di perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kabupaten Kampar berdampak dana sertifikasi 35 guru berstatus PNS Rohul yang mengajar di sepuluh sekolah belum bisa cair.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rohul, Zulkifli, mengaku dana sertifikasi 35 guru PNS Rohul di lima desa belum cair karena peralihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kabupaten Rohul ke Kabupaten Kampar.

"SK sertifikasi guru belum bisa keluar, karena untuk SK mengacu Dapodik terakhir," ungkap Zulkifli ditemui riauterkinicom di kantornya, Jumat (21/4/17).

Zulkifli mengakui Disdikpora Rohul terus berupaya memperjuangkan nasib 35 guru di lima desa. Dan Pemkab Rohul sendiri tidak mau polemik perbatasan berimbas ke tenaga pendidik dan dunia pendidikan.

Atas perintah Plt Bupati Rohul H. Sukiman, Disdikpora Rohul sendiri sudah mengadu dan menyurati pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan tembusan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Disdikpora Rohul juga sudah bertemu langsung dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, namun belum ada jawaban hingga Dapodik sudah beralih ke Kampar.

Pihak Kemendikbud berjanji akan berkoordinasi dengan Kemendagri. Namun, setelah dua minggu ditunggu tidak ada jawaban.

"Ketika ditelepon tak aktif, kemudian kami laporkan ke Komisi III DPRD Rohul, dan Ketua Komisi langsung bereaksi dan bertemu dengan pihak Kemendikbud," ungkap Zulkifli.

Sebelas anggota Komisi III DPRD Rohul, bersama Asisten Bidang Pemerintahan Juni Syafrin, Kabag Hukum Helfiskar, serta pihak Disdikpora Rohul menemui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, namun sayangnya mereka hanya bertemu dengan bawahan.

"Mereka berjanji akan mengabarkan hasilnya. Namun belum juga ada kabar," ujar Zulkifli dan mengakui untuk menuntut masalah Dapodik, Disdikpora Rohul terus koordinasi pengelola Dapodik di Kemendikbud.

Selain mengadu ke Kemendikbud, tim DPRD Rohul juga mengadu ke Pemerintah Provinsi Riau, namun belum ada hasil.

"Memang kami sudah bicara dengan Kepala Disdikpora Kampar (M. Yasir), namun baru sebatas telepon," kata Zulkifli dan mengharapkan polemik lima desa tidak mengorbankan nasib para guru.

Zulkifli mengakui perubahan Dapodik sepuluh sekolah di lima desa tidak serta merta merubah seluruhnya. Meski Dapodik sudah beralih ke Kampar, namun belum bisa perekrutan guru.

Peralihan Dapodik juga akan berdampak terhadap ijazah pelajar di sepuluh SD dan SMP yang pada Mei 2017 akan menggelar Ujian Nasioanal.

"Seandainya anak selesai ujian nanti, di ijazahnya mau ditulis apa nama sekolahnya?," ungkap Zulkifli.

Agar polemik tidak berkepanjangan dan mengorbankan dunia pendidikan serta tenaga pendidik, Zulkifli mengharapkan Pemprov Riau memfasilitasi dua Bupati dan dua Ketua DPRD untuk duduk bersama dengan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Menurutnya, bila diselesaikan kedua belah pihak saja, polemik dunia pendidikan di lima desa tidak akan pernah kelar.

"Ini bukan masalah burung pipit (bukan masalah kecil), tapi ini masalah besar," terangnya.

Untuk menyelesaikan polemik dunia pendidikan di lima desa, Disdikpora Rohul juga berencana membawa surat dari kepala daerah tentang kronologis dan dampak polemik berkepanjangan terjadi di lima desa perbatasan antara Rohul dan Kampar.

Zulkifli juga khawatirkan polemik di lima desa akan berimbas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS tri wulan kedua.***(zal)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Markas Koramil 02 Rambah 'Diserbu' Puluhan Murid RA Azza Rohul
- Pertanyakan Status, Guru Honor Komite Sekolah Mengadu ke Komisi III DPRD Rohul
- Unri Jadi Tuan Rumah Munas XI BEM SI
- Pemkab Siak Siapkan Rp3,3 Miliar untuk Bantu Pelajar tak Mampu
- Akui Direstui Wabup,
Kadisdik dan 17 Kepsek SMP di Pelalawan Stuban ke Lombok

- Serahkan Bantuan Pendidikan,
Gubri Ingin Ribuan Mahasiswa UIR Bisa Menjadi Pengusaha

- Ciptakan Generani Pemberani, Buncis Community Gagas Mandau Youth Integrity


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.227.17.101
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com