Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Rabu, 20 Juni 2018 16:05
Besok, KARIB Imbau Masyarakat Riau Hadiri Kampanye Akbar Syamsuar-Edy Nasution

Rabu, 20 Juni 2018 14:00
Survei PolMark Indonesia, Syamsuar-Edy Bakal Menangi Pilgubri

Rabu, 20 Juni 2018 13:53
Cegah Narkoba Masuk, TNI dan Polri Bantu Pengamanan di Lapas Pasirpangaraian Selama Lebaran

Rabu, 20 Juni 2018 09:30
Seru, KPB Gelar Halal Bi Halal di Danau PLTA Koto Panjang

Selasa, 19 Juni 2018 19:15
Mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah Ajak Masyarakat Riau Menangkan Syamsuar-Edy Nasution

Selasa, 19 Juni 2018 19:11
Lusa, SBY, Romi dan Yusril Kampanye Akbar Firdaus-Rusli di Bangkinang

Selasa, 19 Juni 2018 19:06
Empat Ruko Terbakar di Pelalawan,
Satu Keluarga Selamat dari Kobaran Api


Selasa, 19 Juni 2018 17:31
Sekdaprov dan Kepala BPBD Riau Tinjau Lokasi Longsor di Tembilahan

Selasa, 19 Juni 2018 15:11
Riset Vox Populi: Lukman Edy-Hardianto Menang Pilgub Riau

Selasa, 19 Juni 2018 13:15
Tokoh Minang Nilai Syamsuar Jauh dari Korupsi dan Sangat Paham Budaya Mereka


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Januari 2018 15:22
Stop Pungli di Sekolah, 58 Item ini Harus Dipahami Kasek di Duri, Bengkalis

Ada 58 item yang harus dipahami pihak sekolah di Duri sebelum melakukan pungutan terhadap siswa ataupun walinya. Bila melanggar, ada Satgas Pungli yang siap menindak.

Riauterkini - DURI - Meski Presiden Joko widodo telah menerbitkan Perpres Bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan tugas Sapu bersih Pungutan liar (Pungli), namun kenyataan dilapangan tidak membuat sejumlah sekolah di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis, tak gentar dan terus melakukan aksi yang telah dilarang itu.

Merujuk Perpres yang berisi 58 Item Pungli tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DRPD Bengkalis, Nanang Haryanto secara tegas meminta kepada seluruh sekolah paham dan tidak sekali kali menjalankan perihal yang telah dilarang tersebut jika tidak ingin mendapatkan sanksi.

"Kita harap sekolah paham dan tidak melakukan pelanggaran akan lima puluh delapan item yang ditugaskan kepada Satgas Pungli itu dan butuh sosialisasi penuh," tegasnya.

Dari 58 yang tertera dalam situs saberpungli.id diantaranya Uang pendaftaran masuk, Uang SSP / komite, Uang OSIS, Uang ekstrakulikuler, Uang ujian, Uang daftar ulang, Uang study tour, Uang les Buku ajar, Uang paguyupan/ Uang wisuda, Membawa kue/makanan syukuran, Uang infak, Uang foto copy, Uang perpustakaan, Uang bangunan, Uang LKS dan buku paket, Bantuan Insidental, Uang foto, Uang biaya perpisahan, Sumbangan pergantian kepala sekolah, Uang seragam, Biaya pembuatan pagar/fisik dll, Iuran untuk membeli kenang-kenangan, Uang bimbingan belajar, Uang try out, Iuran pramuka, Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan, Uang kalender, Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan, Uang koprasi (uang tidak di kembalikan), Uang PMI, Uang dana kelas, Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR, Uang UNAS, Uang menulis ijazah, Uang formulir, Uang jasa kebersihan, Uang dana sosial, Uang jasa menyebrangkan siswa, Uang map ijazah, Uang STTB legalisir, Uang ke UPTD, Uang administrasi, Uang panitia, Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya, Uang listrik, Uang komputer, Uang bapopsi, Uang jaringan internet, Uang Materai, Uang kartu pelajar, Uang Tes IQ, Uang tes kesehatan, Uang buku TaTib, Uang MOS, Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap} dan Uang Tahunan {kegunaan gak jelas}.

Dari perintah di situs tersebut juga disertai alamat pengaduan berupa Short Massage Sent (SMS) ke nomor 1193 dan Call Center dinomor 193 serta sertakan identitas pelaku, lokasi kejadian dan instansinya guna memudahkan satgas Pungli melakukan penyelidikan.***(hen)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Usai Lebaran, Mendikbud Launching Mulok Budaya Melayu
- Kecam Aksi Teror di Kampus, Civitas STIH Persada Bunda Tegaskan Tolak Paham Radikalisme
- Bangganya Ketua STIH PB Melihat Sejumlah Alumninya Dilantik jadi Advokat
- Pemkab Rohul dan Fakultas Teknik UIR Teken MoA Untuk Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- PPBD Tingkat SD Tahun Ajaran Baru,
Anak Dibawah Tujuh Tahun Wajib Lamprikan Hasil Uji Psikolog

- Belum Punya Asrama, Mahasiswa Riau di Kairo Galang Dana
- Pengumuman Hasil UN Tanpa Konvoi,
Siswa SMPN di Meranti Gelar Aksi Kelulusan Berfaedah



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com