Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Ahad, 24 Juni 2018 21:57
‎Komisioner KPU Rohul Sisir APK di Kecamatan, Pasirpangaraian Dipastikan Sudah Bersih

Ahad, 24 Juni 2018 21:41
Jangan Golput, Apkasindo Riau Minta Petani Sawit Salurkan Hak Politiknya

Ahad, 24 Juni 2018 21:18
Sekubik Pasir Pulau Rupat Dijual Rp250 Ribu di Pulau Bengkalis

Ahad, 24 Juni 2018 21:16
Masa Tenang, Panwaslu di Kampar Lakukan Patroli Pengawasan

Ahad, 24 Juni 2018 20:54
Biaya Perawatan Korban Ditanggung,
Ini Penyebab Plafon Masjid Agung Islamic Center Rohul Runtuh Versi Pengelola


Ahad, 24 Juni 2018 20:49
Bupati Rohul Sebut Pemekaran 20 Desa Persiapan karena Kepedulian Gubri

Ahad, 24 Juni 2018 20:34
‎Plafon Masjid Agung Islamic Center Rohul Runtuh, Warga Asahan Sumut Dirawat di RSUD

Ahad, 24 Juni 2018 20:30
Serah Terima Jabatan Wali Kota Pekanbaru: Terima Kasih Pak Ayat Cahyadi

Ahad, 24 Juni 2018 15:17
Ajak Gunakan Hak Pilih di Pilgubri,
Ketua IPMK2M Pekanbaru: Money Politik dan Golput Mencederai Demokrasi


Ahad, 24 Juni 2018 15:14
Dikawal 'Ketat' Polisi, Hari Ini KPU Bengkalis Distribusikan Logistik Pilgubri ke Kecamatan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 19 Pebruari 2018 15:35
Pertanyakan Status, Guru Honor Komite Sekolah Mengadu ke Komisi III DPRD Rohul

Forum Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri Pendidikan Dasar (FGPHSND) Rohul mengadukan nasibnya ke Komisi III DPRD setempat. Mereka mempertanyakan kejelasan status.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Forum Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri Pendidikan Dasar (FGPHSND) Kabupaten‎ Rokan Hulu (Rohul), mewakili guru komite SD mengadukan nasibnya ke Komisi III DPRD Kabupaten Rohul, Senin (19/2/2018).

Hearing dipimpin Ketua Komisi III DPRD Rohul Wahyuni S.Sos, M.Si‎, selain dihadiri pengurus FGPHSND Rohul, turut dihadiri anggota Komisi III seperti Wakil Ketua Komisi III Novliwanda Ade Putra, Mohd Aidi SH, Winarto SE, Yetni Jhon Hendri, dan Siondri, serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rohul Drs. H. Ibnu Ulya M.Si.

Selain meminta kejelasan status, FGPHSND Rohul juga berharap mereka dipermudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai honor komite dari Bupati Rohul‎, seperti SK dikeluarkan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) atau Guru Bantu (GB).

Menurut para guru, SK honor komite digunakan untuk memperjelas status guru honor komite, sesuai Perarutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 tahun 2017.

Ketua FGPHSND Kabupaten Rohul,‎ Juliadi S.Pd, mengharapkan guru honor komite disetarakan dengan GTT atau GB, sesuai Permendikbud dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014, poin 131.a, tentang honorer yang artiannya sama dengan tenaga honor lainnya.

Mengacu Permendikbud dan UU ASN, ‎Juliadi meminta setiap pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Rohul, khususnya Komisi III DPRD Rohul untuk mempertimbangkan dan memperjuangkan usulan bersama guru honor komite tersebut.

Adapun usulan guru honor komite disampaikan ke Komisi III DPRD Rohul, yakni‎ meminta SK penugasan dari pemerintah daerah yang ditandatangani Bupati Rohul.

Menurut Juliadi, SK Bupati Rohul berguna untuk syarat pengajuan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUP‎TK) di aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas). SK akan dipakai guru honor komite untuk pengajuan sertifikasi di aplikasi Dapodik.

Selain itu, guru honor komite juga meminta ada penyetaraan upah minimal kabupaten (UMK) Kabupaten Rohul. Diakui Juliadi, honor guru komite SD masih sangat kecil, dan dinilai belum layak.

‎"Gaji kami masih dari bantuan dana BOS yang 15 persen. Besarannya tergantung banyaknya murid di sekolah," ungkap Juliadi, Senin.

Menanggapi keluhan dari pengurus FGPHSND‎ Rohul, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Rohul Wahyuni mengatakan dari beberapa poin disampaikan, komisi hanya menjembatani.

Dari beberapa poin disampaikan FGPHSND‎ Rohul, salah satunya SK dikeluarkan Bupati Rohul sudah disanggupi Kepala Disdikpora Rohul Ibnu Ulya.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan mencacu upah minimum kabupaten (UMK) memang belum tercapai, namun masih ada guru di daerah lain yang tidak menerima honor.

Diakui Wahyuni, honor guru komite‎ di Rohul sendiri masih menerima honor, antara Rp 300 ribu sampai Rp 700 ribu per bulan, tergantung jumlah murid di sekolah masing-masing.

"Nah, kalau kita ikuti peraturan dari pusat, berapa tenaga honor‎ di Rokan Hulu yang seharusnya sudah kita rumahkan," ujar Wahyuni.

"Kita masih pada angka yang wajar. Kalau ditanya sudahkah puas? Saya rasa tidak akan puas," tambahnya.

Wahyu‎ni mengaku untuk membayar upah sekira 2.350 guru honor komite melalui APBD Rohul belum mampu, apalagi mereka hanya honor komite yang pembiayaannya dibayar melalui bantuan BOS yang dipotong sekira 15 persen.

"Kalau ada memang kita bisa memberikan‎ kepada tenaga honor komite, kami dari DPRD sangat menyetujui, tapi jangan lepas dari peraturan dan perundang-undangan," tandas Wahyuni.

Sementara, Kepala Disdikpora Kabupaten Rohul Ibnu Ulya mengatakan memang sudah sepantasnya ada reward dari pemerintah daerah untuk para guru honor komite yang selama ini upah masih bergantung dari‎ bantuan BOS.

"Ini tergantung lagi dari pak Bupati dan DPRD selaku lembaga pemerintah yang punya kewenangan dalam menetapkan itu, termasuk‎ juga hubungannya atau kaitannya dengan aturan-aturan berlaku," jelas Ibnu Ulya.

Ulya mengatakan SK diterbitkan Bupati Rohul akan diterbitkan segera mungkin oleh Disdikpora Rohul, tergantung data dari laporan seluruh sekolah.

"Insya Allah sore ini akan saya siapkan surat edarannya‎ ke seluruh koordinator kecamatan," ujar Ulya.

Diakui Ulya,‎ untuk honor komite yang mendapatkan SK minimal tamatan strata satu atau S1, masuk dalam rumus kebutuhan sekolah seperti untuk guru honor komite SD disesuaikan jumlah ruang belajar ditambah tiga.

Sedangkan untuk SMP tergantung jumlah jam belajar bidang study dengan rasio 24 sampai 40 jam, dan lewat itu bisa ditambah guru honor.

Ulya mengaku SK dari Bupati Rohul hanya menetapkan mereka sebagai guru honor komite, dan setiap tahun diterbitkan. SK agar para guru komite bisa mengusulkan UNPTK, bukan untuk tambahan lain atau honor.

Ditanya apakah jumlah guru honor komite uang jumlahnya sekira 2.350 orang, apakah sudah sesuai kebutusan SD yang ada, Ulya mengaku jumlah tersebut masih didata.

"2.350 guru itukan jumlah guru yang dilaporkan semua. Nanti setelah kita data‎ pasti berkurang itu," tandas Ibnu Ulya, dan mengatakan selain mendata akan membandingkan dengan rasio kebutuhan guru di setiap sekolah dasar.***(zal)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
ANAPoker
ANAPOKER GAME POKER TERBAIK BERHADIAH IPHONE X DAN SAMSUNG GALAXY NOTE 8 Yuk Gabung dan Menangkan Kesempatan Emas Ini !!! Kapan Lagi bisa dapat iPhone X Gratis :) BBM : AGENS128 WHATSAPP : 0877-8922-1725


loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- ‎4 SMA dan 4 SMK,
Pemprov Resmi Dirikan 8 Sekolah Baru di Riau

- Usai Lebaran, Mendikbud Launching Mulok Budaya Melayu
- Kecam Aksi Teror di Kampus, Civitas STIH Persada Bunda Tegaskan Tolak Paham Radikalisme
- Bangganya Ketua STIH PB Melihat Sejumlah Alumninya Dilantik jadi Advokat
- Pemkab Rohul dan Fakultas Teknik UIR Teken MoA Untuk Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- PPBD Tingkat SD Tahun Ajaran Baru,
Anak Dibawah Tujuh Tahun Wajib Lamprikan Hasil Uji Psikolog

- Belum Punya Asrama, Mahasiswa Riau di Kairo Galang Dana


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com