Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Juli 2018 13:50
Wabup H. Halim Minta Tepian Bandaro Lelo Budi Dinormalisasi

Jum’at, 20 Juli 2018 12:42
Gubernur Papua Bawa Rombongan Bupati ke Kepulauan Meranti

Jum’at, 20 Juli 2018 11:31
Nestapa Bupati Bengkalis, Sekedar Saksi Korupsi tapi Uangnya Rp1.9 Miliar Disita KPK

Jum’at, 20 Juli 2018 11:28
Dikejar Pemiliknya, Kawanan Maling Tinggalkan Mobil Warga Kuansing

Jum’at, 20 Juli 2018 10:50
Razia Cafe Remang-Remang, 13 Wanita Diamankan Polsek Singingi

Jum’at, 20 Juli 2018 10:44
Tim Buser Polsek Pangkalan Kuras Tangkap Dua Pelaku Jambret

Jum’at, 20 Juli 2018 06:59
Demo Berujung Anarkhis, Giliran Kakansatpol PP Kampar Dilaporkan ke Polisi

Jum’at, 20 Juli 2018 06:55
Hasil Labor Pastikan 122 Warga Kampar Keracunan Bakteri Echoli di Makanan Pesta Nikah

Kamis, 19 Juli 2018 21:20
Dermaga Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban Segera dibangun

Kamis, 19 Juli 2018 21:15
Memasuki Musim Haji, Telkomsel Hadirkan Layanan Komunikasi Paket Haji 3 in 1


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 6 Juli 2018 20:26
Mulai Munculkan Masalah, Sistem Zonasi PPDB Perlu Kebijakan Lebih Lanjut

Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tahun ini menimbulkan masalah di banyak daerah. Komisi V DPRD Riau meminta pihak terkait mengambil tindakan untuk mengatasinya.

Riauterkini-PEKANBARU- Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di Riau mulai munculkan sejumlah masalah baru. Komisi V DPRD Riau yang juga membidangi pendidikan angkat bicara.

"Pasti penuh masalah. Perlu kebijakan lebih lanjut terkait sistem zonasi PPDB ini," kata Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau kepada wartawan, Jumat (06/07/18).

Persoalan yang dimaksud seperti, kapasitas sekolah yang kemungkinan berdiri di zona yang padat penduduk dan sekolah yang berkapasitas besar berada di zona dengan kepadatan penduduk sedikit, akan kekurangan siswa.

"Tidak hanya itu, siswa-siswa SMP yang sebelumnya belajar di luar kota, juga akan direpotkan dan mengalami masalah jika harus balik kampung untuk melanjutkan SMA," ungkap politisi Demokrat ini.

Untuk menyelesaikan hal ini, pihaknya berencana akan melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan Riau. Ia pun tampak berharap, DPRD, Dinas Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama untuk menyamakan suara terkait hal ini.

"Rencananya Senin nanti kita hearing. Ini juga supaya kita dengarkan bersama bagaimana solusi untuk permasalahan-permasalahan di PPDB itu," tutupnya. ***(ary)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- 9 Orang dari 5 Kabupaten Terima Beasiswa Instiper PT RAPP
- ‎Hasil Koordinasi Mahasiswa, Pemkab Siap Dukung Program IPR Yogyakarta Komisariat Rohul
- Murid Baru, Seragam Sekolah Jutaan Rupiah Manuai Kontroversi di Bengkalis
- Bantu Atasi Darurat Sekolah, Masyarakat Duri Timur Sediakan Rombel Kelas Jauh SMA
- Tingkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris,
Lexie Trainings Berikan Pelatihan bagi Guru-guru SMA Dharma Loka

- Gelar Reuni Akbar,
Sekda Pelalawan Jadi Ketua Umum Alumni SMA Angkatan 86 Kota Selatpanjang

- Sistem Zonasi Bikin Calon Siswa Jalur Prestasi dan Luar Kota di Duri Gigit Jari


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com