Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 19:48
Sasar Kaum Milenial, Luno Taja Edukasi Investasi Aset Kripto di Pekanbaru

Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

Sabtu, 19 Januari 2019 18:24
Adipura Bengkalis Kota Kecil Terbersih Akan Diarak Keliling dan Gelar Syukuran

Sabtu, 19 Januari 2019 15:51
Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah

Sabtu, 19 Januari 2019 15:47
Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF

Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 6 Juli 2018 20:26
Mulai Munculkan Masalah, Sistem Zonasi PPDB Perlu Kebijakan Lebih Lanjut

Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tahun ini menimbulkan masalah di banyak daerah. Komisi V DPRD Riau meminta pihak terkait mengambil tindakan untuk mengatasinya.

Riauterkini-PEKANBARU- Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di Riau mulai munculkan sejumlah masalah baru. Komisi V DPRD Riau yang juga membidangi pendidikan angkat bicara.

"Pasti penuh masalah. Perlu kebijakan lebih lanjut terkait sistem zonasi PPDB ini," kata Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau kepada wartawan, Jumat (06/07/18).

Persoalan yang dimaksud seperti, kapasitas sekolah yang kemungkinan berdiri di zona yang padat penduduk dan sekolah yang berkapasitas besar berada di zona dengan kepadatan penduduk sedikit, akan kekurangan siswa.

"Tidak hanya itu, siswa-siswa SMP yang sebelumnya belajar di luar kota, juga akan direpotkan dan mengalami masalah jika harus balik kampung untuk melanjutkan SMA," ungkap politisi Demokrat ini.

Untuk menyelesaikan hal ini, pihaknya berencana akan melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan Riau. Ia pun tampak berharap, DPRD, Dinas Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama untuk menyamakan suara terkait hal ini.

"Rencananya Senin nanti kita hearing. Ini juga supaya kita dengarkan bersama bagaimana solusi untuk permasalahan-permasalahan di PPDB itu," tutupnya. ***(ary)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah
- Meski Runner Up, Siswa MTs Simandolak Tetap Bangga Terima Piala Kantor Kemenag Kuansing
- Mahasiswa Berprestasi, Nada Cindy Dapat 1000 Dolar Singapura dari Menko Kemaritiman
- Kominfo Bengkalis Koreksi Data,
Ternyata Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Hanya Naik 12,83 Persen

- Tuntut Rektor Jelaskan Soal UKT, Puluhan Mahasiswa UIN Suska Riau Gelar Demo
- Alhamdulillah ! Bantuan Guru Madrasah di Bengkalis 2019 Naik 49,01 Persen
- ‎Batalkan Dana Tambahan,
Mahasiswa Soroti Pemprov Riau Bangun Gedung Polda dan Kejati Pakai APBD



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com