Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Senin, 16 Juli 2018 21:28
Ribuan Napi Lapas Bengkalis DengarkanTausiah UAS

Senin, 16 Juli 2018 21:20
SBT Kembali Suguhkan Berbagai Promo dan Program Spesial

Senin, 16 Juli 2018 21:17
Jelang Open Turnamen, Tim Volly PWI Rohil Sparing Partner dengan Polres Rohil

Senin, 16 Juli 2018 21:14
Targetkan 11 Kursi, Golkar Kontestan Pileg Kedua yang Mendaftar ke KPU Kuansing

Senin, 16 Juli 2018 21:09
Revisi Tatib Dewan DPRD Riau Segera Disahkan

Senin, 16 Juli 2018 20:03
‎RSUD Rohul Dibimbing RSPAD Gatot Subroto Jakarta Untuk Percepatan Akreditas

Senin, 16 Juli 2018 19:58
Digagas Diskominfops, Bupati Inhil Resmikan Peluncuran Sistem Inpas

Senin, 16 Juli 2018 19:55
Besok, Sidang Perdana Money Politik di PN Rengat

Senin, 16 Juli 2018 19:34
Penjelasan Kasatpol PP Kampar Terkait Bentrok dengan Pengunjuk Rasa Tenaga RTK

Senin, 16 Juli 2018 19:15
BKSDA Pasang Kamera Trap Cari Keberadaan Harimau di Kampar


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 6 Juli 2018 20:26
Mulai Munculkan Masalah, Sistem Zonasi PPDB Perlu Kebijakan Lebih Lanjut

Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tahun ini menimbulkan masalah di banyak daerah. Komisi V DPRD Riau meminta pihak terkait mengambil tindakan untuk mengatasinya.

Riauterkini-PEKANBARU- Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di Riau mulai munculkan sejumlah masalah baru. Komisi V DPRD Riau yang juga membidangi pendidikan angkat bicara.

"Pasti penuh masalah. Perlu kebijakan lebih lanjut terkait sistem zonasi PPDB ini," kata Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau kepada wartawan, Jumat (06/07/18).

Persoalan yang dimaksud seperti, kapasitas sekolah yang kemungkinan berdiri di zona yang padat penduduk dan sekolah yang berkapasitas besar berada di zona dengan kepadatan penduduk sedikit, akan kekurangan siswa.

"Tidak hanya itu, siswa-siswa SMP yang sebelumnya belajar di luar kota, juga akan direpotkan dan mengalami masalah jika harus balik kampung untuk melanjutkan SMA," ungkap politisi Demokrat ini.

Untuk menyelesaikan hal ini, pihaknya berencana akan melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan Riau. Ia pun tampak berharap, DPRD, Dinas Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama untuk menyamakan suara terkait hal ini.

"Rencananya Senin nanti kita hearing. Ini juga supaya kita dengarkan bersama bagaimana solusi untuk permasalahan-permasalahan di PPDB itu," tutupnya. ***(ary)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- 9 Orang dari 5 Kabupaten Terima Beasiswa Instiper PT RAPP
- ‎Hasil Koordinasi Mahasiswa, Pemkab Siap Dukung Program IPR Yogyakarta Komisariat Rohul
- Murid Baru, Seragam Sekolah Jutaan Rupiah Manuai Kontroversi di Bengkalis
- Bantu Atasi Darurat Sekolah, Masyarakat Duri Timur Sediakan Rombel Kelas Jauh SMA
- Tingkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris,
Lexie Trainings Berikan Pelatihan bagi Guru-guru SMA Dharma Loka

- Gelar Reuni Akbar,
Sekda Pelalawan Jadi Ketua Umum Alumni SMA Angkatan 86 Kota Selatpanjang

- Sistem Zonasi Bikin Calon Siswa Jalur Prestasi dan Luar Kota di Duri Gigit Jari


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com