Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 September 2019 11:53
Besok, Susunan Ketua Fraksi DPRD Kuansing Diumumkan

Senin, 23 September 2019 10:50
Riau Darurat Asap, Pemko dan Pemkab Serta Perusahaan Diminta Bikin Posko Evakuasi

Senin, 23 September 2019 10:46
Asap Tebal, Belum Ada Pesawat Mendarat di SSK

Senin, 23 September 2019 09:58
Gubernur Umumkan Riau Darurat Pencemaran Udara Akibat Asap

Senin, 23 September 2019 09:06
Musim Asap, Libur Sekolah Rohil Tanpa Kepastian

Senin, 23 September 2019 07:57
Dikepung 256 Titik Panas, Asap Masih Pekat Selimuti Riau

Senin, 23 September 2019 07:10
Dilantik Hari ini, Mengenal Ketua dan Dua Wakil Ketua DPRD Pelalawan

Ahad, 22 September 2019 21:04
Riau Dikepung Asap, WCD Riau tetap Lakukan Aksi Bersih-bersih

Ahad, 22 September 2019 20:57
Lanjut di Tengah Kabut Asap,
Pembalap BSP Siak Juarai Etape Akhir di Tour de Siak 2019


Ahad, 22 September 2019 20:13
Asap Kian Pekat, Dua Kali PKKBM dan Masta Umri Ditunda


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 29 Januari 2019 12:14
Menristek Minta Stop Politisisasi Kampus, Rektor Bertanggung Jawab jika Dosen Berpolitik

Menristekdikti minta kampus tak diseret ke ranah politik. Rektor akan bertangung jawab jika ada dosen berpoltik praktis.

Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Prof H Mohamad Nasir, tegaskan kampus tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.

Jika ada akademisi terlibat dalam politik praktis, maka Rektor atau pihak yayasan khususnya dari kalangan swasta harus bertanggung jawab.

"Kampus tidak boleh digunakan untuk ajang politik, karena kampus bukan ajang politik. Dosen terlibat politik praktis di kampus, maka rektor harus bertanggung jawab," kata Menristekdikti, usai meresmikan pembangunan gedung program studi Diploma III (Vokasi) Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau (Unri), Selasa (29/1/19).

Menristekdikti tidak merincikan dengan pasti bentuk pertanggung jawaban tersebut. Meski begitu, menurutnya, kampus adalah tempat ajang pengembangan akademik dan sumber daya manusia. Karena itu sudah seharusnya semua kampus bebas dari kegiatan politik praktis.

Seandainya ada diantara pihak akademisi yang tetap melibatkan diri lalu membawa nama institusi, dipersilahkan keluar dari kampus.

"Mereka ingin berpolitik, silahkan keluar dari kampus. Tetapi sebaliknya jika ada individu yang ingin berpolitik, tidak masalah. Itu adalah hak individu masing masing," tegas Menristekdikti.***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Musim Asap, Libur Sekolah Rohil Tanpa Kepastian
- Asap Kian Pekat, Dua Kali PKKBM dan Masta Umri Ditunda
- Asap Tebal dan Pekat, Disdikpora Rohul Kembali Meliburkan Sekolah
- PT RAPP Gelar Pelatihan Guru SD se-Riau
- Peresmian Science Park Sekolah Binaan PT RAPP, Siswa Bermain Sambil Belajar Fisika di Alam
- Khawatir Udara di Kuansing Tak Sehat, Dewan Minta Disdik Kuansing Ambil Langkah Tegas
- Edukasi Anak, PT TPP Inhu Gelar Smart Parenting


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com