Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Pebruari 2019 21:16
Tahun 2020 Pembangunan di Kampar Masih Diarahkan untuk Peningkatan Infrastruktur

Selasa, 19 Pebruari 2019 20:09
Pungli Pengurusan Prona, Mantan Pejabat BPN Inhu Dituntut Jaksa Lima Tahun Penjara

Selasa, 19 Pebruari 2019 19:37
Demokrat Bengkalis Perkuat Konsolidasi Tingkat Ranting

Selasa, 19 Pebruari 2019 19:30
Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Turun Tipis

Selasa, 19 Pebruari 2019 19:29
Bupati dan Wabup Inhil Hadiri Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Kecamatan Enok

Selasa, 19 Pebruari 2019 17:35
2019, DJP Riau Kepri Ditarget Rp 17,7 Triliun

Selasa, 19 Pebruari 2019 17:21
Sekda Bengkalis Ingatkan ASN untuk Tingkatkan Kinerja

Selasa, 19 Pebruari 2019 17:17
Waka DPRD Riau Sarankan Pujasera Pekanbaru Dijadikan Pasar Seni

Selasa, 19 Pebruari 2019 16:46
Tak Lagi Masuk Kalender Pariwisata,
Event Pacu Jalur Akan Berdampak Buruk Terhadap Perekonomian


Selasa, 19 Pebruari 2019 16:42
H-1, Begini Sosok Syamsuar di Mata Wakil Gubernur Kepri


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 29 Januari 2019 12:14
Menristek Minta Stop Politisisasi Kampus, Rektor Bertanggung Jawab jika Dosen Berpolitik

Menristekdikti minta kampus tak diseret ke ranah politik. Rektor akan bertangung jawab jika ada dosen berpoltik praktis.

Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Prof H Mohamad Nasir, tegaskan kampus tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.

Jika ada akademisi terlibat dalam politik praktis, maka Rektor atau pihak yayasan khususnya dari kalangan swasta harus bertanggung jawab.

"Kampus tidak boleh digunakan untuk ajang politik, karena kampus bukan ajang politik. Dosen terlibat politik praktis di kampus, maka rektor harus bertanggung jawab," kata Menristekdikti, usai meresmikan pembangunan gedung program studi Diploma III (Vokasi) Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau (Unri), Selasa (29/1/19).

Menristekdikti tidak merincikan dengan pasti bentuk pertanggung jawaban tersebut. Meski begitu, menurutnya, kampus adalah tempat ajang pengembangan akademik dan sumber daya manusia. Karena itu sudah seharusnya semua kampus bebas dari kegiatan politik praktis.

Seandainya ada diantara pihak akademisi yang tetap melibatkan diri lalu membawa nama institusi, dipersilahkan keluar dari kampus.

"Mereka ingin berpolitik, silahkan keluar dari kampus. Tetapi sebaliknya jika ada individu yang ingin berpolitik, tidak masalah. Itu adalah hak individu masing masing," tegas Menristekdikti.***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Toefl Batch V Lexie Trainings Diikuti Peserta Asing
- Mahasiswa FMIPA UNRI Belajar Industri Ke PT RAPP
- ‎Kepala Madrasah se-Rohul Bahas Persiapan UNBK 2019, Listrik dan Jaringan Masih Bermasalah
- 49 Kepsek dan P2UPD Kabupaten Kuansing Dilantik
- Ratusan Peserta Ikuti Pelatihan PSM Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah di Bengkalis
- Gantikan Basuki,
Gusrina Resmi Jabat Gubernur Mahasiswa Faperta UPP Rohul 2019-2020

- Kemendikbud Minta Pemprov Riau Optimalkan Guru Seni Budaya


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com