Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 April 2019 20:57
Catatan Rahman Rahim,
Riau Hijau, Solusi Permasalahan Lingkungan di Riau


Jum’at, 19 April 2019 20:41
Dari Tokyo ke Pekanbaru, UNIQLO Membuka Toko Pertama di Living World

Jum’at, 19 April 2019 16:31
Empat ABK Kapal BG Maju Tewas Terjebak di Bunker

Jum’at, 19 April 2019 16:06
Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi

Jum’at, 19 April 2019 14:46
Bawa Sabu 20 Gram, Pengunjung Rutan Sialang Bungkuk Diamankan Petugas Rutan

Jum’at, 19 April 2019 12:45
Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf


Jum’at, 19 April 2019 11:30
Bupati Kuansing Serahkan Dana Hibah untuk Ponpes di Gunung Toar

Jum’at, 19 April 2019 08:00
Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU

Kamis, 18 April 2019 18:59
Hari Warisan Dunia, Disbud Riau Beri Lestarikan Cagar Budaya

Kamis, 18 April 2019 17:29
Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 29 Januari 2019 12:14
Menristek Minta Stop Politisisasi Kampus, Rektor Bertanggung Jawab jika Dosen Berpolitik

Menristekdikti minta kampus tak diseret ke ranah politik. Rektor akan bertangung jawab jika ada dosen berpoltik praktis.

Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Prof H Mohamad Nasir, tegaskan kampus tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.

Jika ada akademisi terlibat dalam politik praktis, maka Rektor atau pihak yayasan khususnya dari kalangan swasta harus bertanggung jawab.

"Kampus tidak boleh digunakan untuk ajang politik, karena kampus bukan ajang politik. Dosen terlibat politik praktis di kampus, maka rektor harus bertanggung jawab," kata Menristekdikti, usai meresmikan pembangunan gedung program studi Diploma III (Vokasi) Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau (Unri), Selasa (29/1/19).

Menristekdikti tidak merincikan dengan pasti bentuk pertanggung jawaban tersebut. Meski begitu, menurutnya, kampus adalah tempat ajang pengembangan akademik dan sumber daya manusia. Karena itu sudah seharusnya semua kampus bebas dari kegiatan politik praktis.

Seandainya ada diantara pihak akademisi yang tetap melibatkan diri lalu membawa nama institusi, dipersilahkan keluar dari kampus.

"Mereka ingin berpolitik, silahkan keluar dari kampus. Tetapi sebaliknya jika ada individu yang ingin berpolitik, tidak masalah. Itu adalah hak individu masing masing," tegas Menristekdikti.***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Dicopot Secara Sepihak, Staf Kemenag Angkat Bicara
- 32 SMP Negeri dan Swasta Sederajat Bakal Ikuti UNBK di Pelalawan
- Liga Berjenjang U-16 Region Kampar Seru, Enam Tim Siap Berlaga di Babak Enam Besar
- DPRD Pekanbaru Soroti Kualitas Proses Belajar Mengajar SMK Bina Profesi Pekanbaru
- Dua Pelajar SMAN 1 Bangkinang Kota Raih Emas di Kejurda Taekwondo
- 34 Sekolah di Kampar Laksanakan UNBK dan 16 Sekolah Masih UNPK
- Puluhan Mahasiswa Jurusan IP UR Dialog Interaktif dengan Ketua DPRD Kampar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com