Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Selasa, 20 Agustus 2019 13:47
Mahfud MD Sebut Kasus Ustadz Ubdul Somad Sudah Kadaluarsa

Selasa, 20 Agustus 2019 13:43
Penikaman Kanit Reskrim, Diawali Keributan Pelaku dengan Warga

Selasa, 20 Agustus 2019 13:06
Dilantik Wakapolda Riau, AKBP Andri Sudarmadi Jabat Direktur Reskrim

Selasa, 20 Agustus 2019 13:01
Besok Dibuka Menteri Pariwisata, 175 Jalur Siap Menjadi Tercepat di FPJ 2019

Selasa, 20 Agustus 2019 12:54
Rok Terlilit Rantai Motor, Seorang Ibu di Perawang Terhempas ke Aspal

Selasa, 20 Agustus 2019 11:43
Forum Diskusi Publik Kemen Kominfo Hadirkan Mahfud MD dan Gun-Gun Siswandi

Selasa, 20 Agustus 2019 11:38
Muncul 44 Titik Panas, Kebakaran Lahan di Riau Kembali Meluas

Selasa, 20 Agustus 2019 11:25
Tikam Kanit Reskrim, Warga Inhil Tewas Ditembak

Selasa, 20 Agustus 2019 11:21
Dijadwalkan Tiba Sore, Menpar Besok Buka Festival Pacu Jalur 2019

Selasa, 20 Agustus 2019 09:11
Sempat Dikabarkan Batal, Murid SDN 002 Telukkuantan Siap Tampil Dipembukaan FPJ 2019


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 29 Januari 2019 12:14
Menristek Minta Stop Politisisasi Kampus, Rektor Bertanggung Jawab jika Dosen Berpolitik

Menristekdikti minta kampus tak diseret ke ranah politik. Rektor akan bertangung jawab jika ada dosen berpoltik praktis.

Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Prof H Mohamad Nasir, tegaskan kampus tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.

Jika ada akademisi terlibat dalam politik praktis, maka Rektor atau pihak yayasan khususnya dari kalangan swasta harus bertanggung jawab.

"Kampus tidak boleh digunakan untuk ajang politik, karena kampus bukan ajang politik. Dosen terlibat politik praktis di kampus, maka rektor harus bertanggung jawab," kata Menristekdikti, usai meresmikan pembangunan gedung program studi Diploma III (Vokasi) Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau (Unri), Selasa (29/1/19).

Menristekdikti tidak merincikan dengan pasti bentuk pertanggung jawaban tersebut. Meski begitu, menurutnya, kampus adalah tempat ajang pengembangan akademik dan sumber daya manusia. Karena itu sudah seharusnya semua kampus bebas dari kegiatan politik praktis.

Seandainya ada diantara pihak akademisi yang tetap melibatkan diri lalu membawa nama institusi, dipersilahkan keluar dari kampus.

"Mereka ingin berpolitik, silahkan keluar dari kampus. Tetapi sebaliknya jika ada individu yang ingin berpolitik, tidak masalah. Itu adalah hak individu masing masing," tegas Menristekdikti.***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Niat Tampil Siswa SD Benai di Pembukaan FPJ Batal
- DPRD Kuansing Minta Kemenag Lebih Tanggap Terkait Kisruh Murid MAN 1 Telukkuantan
- Gubri Berikan Berbagai Penghargaan Lencana kepada Anggota Dewasa Gerakan Pramuka Riau
- Semangat HUT RI ke-74, SMPN 3 XIII Koto Kampar Bertekad Tuntaskan Pembangunan Kolam Renang
- Mahasiswa Kukerta UNRI Ikuti Upacara HUT RI ke-74 di Labuhan Tangga Kecil, Rohil
- Tim Kukerta Unri di Desa Pulau Gadang Desain Home Stay Apung di Objek Wisata Dermaga Tepian Mahligai
- Tingkatkan Kualitas, FIB Unilak Jejaki Kerja Sama dengan TVRI Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com