Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Rabu, 19 Juni 2019 13:40
Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 19 Juni 2019 12:59
Sempena HUT Kodam I BB ke-69, Kodim 0314/Inhil Tanam Pohon Ekonomis

Rabu, 19 Juni 2019 12:53
Satreskrim Polres Pelalawan Serahkan Tersangka Ketua PPK ke Jaksa

Rabu, 19 Juni 2019 12:51
Terjerat OTT, Dua Pegawai BPN Siak Dituntut Hukuman 14 Bulan Penjara

Rabu, 19 Juni 2019 12:02
Indro dan Rahman, Dua Gajah Terlatih Bertugas Tarik Simpati Kawanannya di TNTN

Rabu, 19 Juni 2019 11:52
Perusahaan Migas Thailand Gelar Seminar dan Workshop di Pekanbaru

Rabu, 19 Juni 2019 11:01
Dibuka Perdana, Beasiswa 3T Kurang Diminati Tamatan SMA di Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 10:56
Jadwal Pacu Jalur untuk Setiap Rayon 2019

Rabu, 19 Juni 2019 10:11
F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis

Rabu, 19 Juni 2019 09:31
Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Maret 2019 15:30
Dewan Ambil Tindakan Menyoal Pungutan Uang Komite SMA di Riau

Komisi V DPRD Riau memanggil para kepala SMA se-Riau untuk membahas tentang pungutan uang komite. Pasalnya, banyak orangtua murid yang keberatan.

Riauterkini-Pekanbaru- Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson menyebutkan banyak wali murid yang resah atas pungutan uang komite yang saat ini dibebankan kepada murid Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Riau.

Pihaknya telah memanggil seluruh Kepala sekolah Se Provinsi Riau pasca banyaknya masyarakat yang mengadukan besaran uang komite yang diminta sekolah dalam hearing bersama membahas masalah itu. 

"Hasil kita turun beberapa minggu yang lalu  masyarakat sedikit resah dengan pungutan atau sumbangan yang dibebankan, makanya kita kroscek" kata Aherson, Kamis (15/3/19) di DPRD Riau. 

Menurutnya, pungutan atau sumbangan boleh dilakukan. Hanya saja terlebih dahulu harus membuat rencana kebutuhan sekolah. 

"Mestinya kan dinas pendidikan melakukan rencana kebituhan sekolah. Jadi sekarang itu setiap sekolah saja membuat rencana kebutuhan sekolah," sebut politisi Partai Demokrat ini. 

Arheson mengatakan hal yang perlu diperhatikan adalah transparansi anggaran. Kedua, kata dia, hal yang tak perlu ditanggung wali murid seperti biaya fisik untuk pembangunan sekolah. 

"Karena kan untuk fisik ada dana bos. Ya yang betul-betul untuk keperluan sekolah saja lah. Contoh kekurangan guru MTK cuma ada satu, tambah dua itu enggak apa pakai uang komite. Itu yang ditanggung wali murid. Karena jelas untuk proses mengajar," sebut dia. 

Namun, kata Aherson jika memang dibutuhkan sumbangan untuk fisik bisa dibuat kan dalam bentuk sumbangan. Jangan pingutan setiap bulan. 

"Kalau memang hanya untuk proses belajar maka tidak akan besar iuran komite di sekolah apalagi jika siswa sekolah itu jumlahnya banyak. Jadi kan lebih murah," jelasnya. *(Uli)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Dibuka Perdana, Beasiswa 3T Kurang Diminati Tamatan SMA di Bengkalis
- Disdik Bengkalis Ancam Tindak Tegas Sekolah Pungut Uang Baju Seragam
- Pemprov Riau Dituding Belum Bertanggung Jawab Sepenuhnya Terhadap SMAN 2 Bangko Rohil
- Mantap, Perpusdes Jangkang, Bengkalis Wakili Riau Lomba Tingkat Nasional
- PPDB 2019, OPSAD Bengkalis Serukan Baju Ciri Khas Dibiayai Sekolah
- 62 tak Lulus, Bengkalis Peringkat 5 Hasil UN SMP Sederajat di Riau
- Belasan Guru Provinsi Temui Gubri Sampaikan Lima Tuntutan di Antaranya THR


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com