Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 20 April 2019 19:14
Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang

Sabtu, 20 April 2019 18:17
Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri

Sabtu, 20 April 2019 16:43
Gebyar Undian Service ke AHASS, Service Honda, Dapet Honda

Sabtu, 20 April 2019 16:42
PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen

Sabtu, 20 April 2019 14:21
DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif

Sabtu, 20 April 2019 08:50
Bupati Inhil : RA Kartini Pioner Pejuang Kaum Perempuan

Sabtu, 20 April 2019 07:10
Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL

Jum’at, 19 April 2019 20:57
Catatan Rahman Rahim,
Riau Hijau, Solusi Permasalahan Lingkungan di Riau


Jum’at, 19 April 2019 20:41
Dari Tokyo ke Pekanbaru, UNIQLO Membuka Toko Pertama di Living World

Jum’at, 19 April 2019 16:31
Empat ABK Kapal BG Maju Tewas Terjebak di Bunker


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Maret 2019 15:30
Dewan Ambil Tindakan Menyoal Pungutan Uang Komite SMA di Riau

Komisi V DPRD Riau memanggil para kepala SMA se-Riau untuk membahas tentang pungutan uang komite. Pasalnya, banyak orangtua murid yang keberatan.

Riauterkini-Pekanbaru- Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson menyebutkan banyak wali murid yang resah atas pungutan uang komite yang saat ini dibebankan kepada murid Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Riau.

Pihaknya telah memanggil seluruh Kepala sekolah Se Provinsi Riau pasca banyaknya masyarakat yang mengadukan besaran uang komite yang diminta sekolah dalam hearing bersama membahas masalah itu. 

"Hasil kita turun beberapa minggu yang lalu  masyarakat sedikit resah dengan pungutan atau sumbangan yang dibebankan, makanya kita kroscek" kata Aherson, Kamis (15/3/19) di DPRD Riau. 

Menurutnya, pungutan atau sumbangan boleh dilakukan. Hanya saja terlebih dahulu harus membuat rencana kebutuhan sekolah. 

"Mestinya kan dinas pendidikan melakukan rencana kebituhan sekolah. Jadi sekarang itu setiap sekolah saja membuat rencana kebutuhan sekolah," sebut politisi Partai Demokrat ini. 

Arheson mengatakan hal yang perlu diperhatikan adalah transparansi anggaran. Kedua, kata dia, hal yang tak perlu ditanggung wali murid seperti biaya fisik untuk pembangunan sekolah. 

"Karena kan untuk fisik ada dana bos. Ya yang betul-betul untuk keperluan sekolah saja lah. Contoh kekurangan guru MTK cuma ada satu, tambah dua itu enggak apa pakai uang komite. Itu yang ditanggung wali murid. Karena jelas untuk proses mengajar," sebut dia. 

Namun, kata Aherson jika memang dibutuhkan sumbangan untuk fisik bisa dibuat kan dalam bentuk sumbangan. Jangan pingutan setiap bulan. 

"Kalau memang hanya untuk proses belajar maka tidak akan besar iuran komite di sekolah apalagi jika siswa sekolah itu jumlahnya banyak. Jadi kan lebih murah," jelasnya. *(Uli)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Dicopot Secara Sepihak, Staf Kemenag Angkat Bicara
- 32 SMP Negeri dan Swasta Sederajat Bakal Ikuti UNBK di Pelalawan
- Liga Berjenjang U-16 Region Kampar Seru, Enam Tim Siap Berlaga di Babak Enam Besar
- DPRD Pekanbaru Soroti Kualitas Proses Belajar Mengajar SMK Bina Profesi Pekanbaru
- Dua Pelajar SMAN 1 Bangkinang Kota Raih Emas di Kejurda Taekwondo
- 34 Sekolah di Kampar Laksanakan UNBK dan 16 Sekolah Masih UNPK
- Puluhan Mahasiswa Jurusan IP UR Dialog Interaktif dengan Ketua DPRD Kampar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com