Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Maret 2019 17:58
Diguyur Hujan, Karhutla di Bengkalis Nyaris Padam Total

Kamis, 21 Maret 2019 17:55
Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul

Kamis, 21 Maret 2019 17:01
Apresiasi Keberadaan PT RAPP, Bupati Siak Ajak Warganya Dukung Keberadaan Investasi

Kamis, 21 Maret 2019 16:23
Titik Api Kembali Muncul, Dewan Nilai Pemprov Riau Sedang 'Terlena'

Kamis, 21 Maret 2019 16:20
BAZNas Bengkalis Hingga 'Curuk Kampung' Ajak Warga Berzakat

Kamis, 21 Maret 2019 15:46
Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting

Kamis, 21 Maret 2019 15:38
Peringati HPSN DLH,
Bupati Kuansing Serta Seluruh OPD Komitmen Gunakan Pemakaian Tombler


Kamis, 21 Maret 2019 15:22
Tak Miliki IMB dan Sertifikat Halal, RM Saoenk Kito Pekanbaru Disegel

Kamis, 21 Maret 2019 15:20
Bhakti Kesehatan di Tambang, Wagubri Ajak Masyarakat Jaga Kekompakan

Kamis, 21 Maret 2019 15:17
Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Maret 2019 15:30
Dewan Ambil Tindakan Menyoal Pungutan Uang Komite SMA di Riau

Komisi V DPRD Riau memanggil para kepala SMA se-Riau untuk membahas tentang pungutan uang komite. Pasalnya, banyak orangtua murid yang keberatan.

Riauterkini-Pekanbaru- Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson menyebutkan banyak wali murid yang resah atas pungutan uang komite yang saat ini dibebankan kepada murid Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Riau.

Pihaknya telah memanggil seluruh Kepala sekolah Se Provinsi Riau pasca banyaknya masyarakat yang mengadukan besaran uang komite yang diminta sekolah dalam hearing bersama membahas masalah itu. 

"Hasil kita turun beberapa minggu yang lalu  masyarakat sedikit resah dengan pungutan atau sumbangan yang dibebankan, makanya kita kroscek" kata Aherson, Kamis (15/3/19) di DPRD Riau. 

Menurutnya, pungutan atau sumbangan boleh dilakukan. Hanya saja terlebih dahulu harus membuat rencana kebutuhan sekolah. 

"Mestinya kan dinas pendidikan melakukan rencana kebituhan sekolah. Jadi sekarang itu setiap sekolah saja membuat rencana kebutuhan sekolah," sebut politisi Partai Demokrat ini. 

Arheson mengatakan hal yang perlu diperhatikan adalah transparansi anggaran. Kedua, kata dia, hal yang tak perlu ditanggung wali murid seperti biaya fisik untuk pembangunan sekolah. 

"Karena kan untuk fisik ada dana bos. Ya yang betul-betul untuk keperluan sekolah saja lah. Contoh kekurangan guru MTK cuma ada satu, tambah dua itu enggak apa pakai uang komite. Itu yang ditanggung wali murid. Karena jelas untuk proses mengajar," sebut dia. 

Namun, kata Aherson jika memang dibutuhkan sumbangan untuk fisik bisa dibuat kan dalam bentuk sumbangan. Jangan pingutan setiap bulan. 

"Kalau memang hanya untuk proses belajar maka tidak akan besar iuran komite di sekolah apalagi jika siswa sekolah itu jumlahnya banyak. Jadi kan lebih murah," jelasnya. *(Uli)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Soal Demo Guru SD dan SMP,
Kadisdik Pekanbaru: Ini Merugikan Diri Sendiri dan Siswa

- Soal Demo Guru SD dan SMP,
Dewan: Tak Berpihak, Perwako tentang Tunjangan Bisa Turunkan Kualitas Pendidik

- Di Hadapan Kadisdik Riau, Siswa Pemukul Kepsek di Inhu Berdamai
- 11 Miliar Lebih Dana BOS Pelalawan Sudah Dicairkan
- Raih Doktor di UMM, Dekan FIK UMRI Diselamati Ketua DPRD Riau
- Kepala BKD Minta Guru PPT Korban Penipuan Lapor Polisi
- Dewan Ambil Tindakan Menyoal Pungutan Uang Komite SMA di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com