Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Mei 2019 22:02
Imigrasi Bengkalis Santuni Anak Panti Asuhan

Jum’at, 24 Mei 2019 21:49
Pemkab Bengkalis Ingatkan Seluruh Perusahaan Segera Bayarkan THR

Jum’at, 24 Mei 2019 21:41
Buka Puasa Bersama Ramadhan, PT EDI Rohul Salurkan Bantuan dan Berbagi dengan Kaum Dhuafa

Jum’at, 24 Mei 2019 21:38
Safari Ramadan 1440 H, Wagubri Shalat Tarawih dan Serahkan Bantuan di Mesjid Agung Al Huda Tembilahan

Jum’at, 24 Mei 2019 20:15
Serunya Midnight Sale di Mal SKA, Diskon Melimpah Sampai 70 Persen

Jum’at, 24 Mei 2019 19:29
Mahasiswa UR Taja Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa di SMA Negeri Pintar Provinsi Riau

Jum’at, 24 Mei 2019 19:15
Buka Bersama Pengurus, Apindo Gandeng ACI NUS Gelar Survey Daya Saing Usaha 2019

Jum’at, 24 Mei 2019 19:11
Kutuk Tindakan Represif, HMI Pekanbaru Minta Kapolri Dicopot

Jum’at, 24 Mei 2019 17:24
Berbagi Berkah Ramadan, Alumni Unri RAPP Santuni Anak Yatim

Jum’at, 24 Mei 2019 17:08
Tanggapi Pendemo, Waka DPRD Riau Janji Akan Sampaikan Tuntutan Hingga ke Pusat


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 15 Maret 2019 15:30
Dewan Ambil Tindakan Menyoal Pungutan Uang Komite SMA di Riau

Komisi V DPRD Riau memanggil para kepala SMA se-Riau untuk membahas tentang pungutan uang komite. Pasalnya, banyak orangtua murid yang keberatan.

Riauterkini-Pekanbaru- Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson menyebutkan banyak wali murid yang resah atas pungutan uang komite yang saat ini dibebankan kepada murid Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Riau.

Pihaknya telah memanggil seluruh Kepala sekolah Se Provinsi Riau pasca banyaknya masyarakat yang mengadukan besaran uang komite yang diminta sekolah dalam hearing bersama membahas masalah itu. 

"Hasil kita turun beberapa minggu yang lalu  masyarakat sedikit resah dengan pungutan atau sumbangan yang dibebankan, makanya kita kroscek" kata Aherson, Kamis (15/3/19) di DPRD Riau. 

Menurutnya, pungutan atau sumbangan boleh dilakukan. Hanya saja terlebih dahulu harus membuat rencana kebutuhan sekolah. 

"Mestinya kan dinas pendidikan melakukan rencana kebituhan sekolah. Jadi sekarang itu setiap sekolah saja membuat rencana kebutuhan sekolah," sebut politisi Partai Demokrat ini. 

Arheson mengatakan hal yang perlu diperhatikan adalah transparansi anggaran. Kedua, kata dia, hal yang tak perlu ditanggung wali murid seperti biaya fisik untuk pembangunan sekolah. 

"Karena kan untuk fisik ada dana bos. Ya yang betul-betul untuk keperluan sekolah saja lah. Contoh kekurangan guru MTK cuma ada satu, tambah dua itu enggak apa pakai uang komite. Itu yang ditanggung wali murid. Karena jelas untuk proses mengajar," sebut dia. 

Namun, kata Aherson jika memang dibutuhkan sumbangan untuk fisik bisa dibuat kan dalam bentuk sumbangan. Jangan pingutan setiap bulan. 

"Kalau memang hanya untuk proses belajar maka tidak akan besar iuran komite di sekolah apalagi jika siswa sekolah itu jumlahnya banyak. Jadi kan lebih murah," jelasnya. *(Uli)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Mahasiswa UR Taja Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa di SMA Negeri Pintar Provinsi Riau
- Guru, Wali Murid dan Pelajar SMAN 2 Bengkalis Santuni Anak Yatim dan Anak Kurang Mampu Belasan Juta Rupiah
- Gedung Baru SDN 019 Air Hitam,Kuansing Diresmikan
- 10 Tahun Terbengkalai, Pemkab Siak Kembali Lanjutkan Pembangunan SDN 01 di 2020
- Gencar Ditolak, Kamenag Kuansing Bahas Pergantian Kepala MAN 1 Telukkuantan
- Demi Selamatkan MAN 1 Telukkuantan, Kepsek Baru Diminta Mundur
- Buntut Pertukaran Kepala MAN 1 Telukkuantan, Kemenag Kuansing Diduga Perjualbelikan Jabatan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com