Home > Pendidikan >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 September 2019 21:26
Hampir Seluruh Wilayah Kuansing Merata Diguyur Hujan

Senin, 23 September 2019 20:13
Lima Bakal Cabup Rohul Kembalikan Formulir Penjaringan ke PDIP, 2 Lagi Tidak Ada Kabar

Senin, 23 September 2019 20:05
Ingin Desanya Lebih Maju,
Masyarakat Bantan Sari, Bengkalis Sampaikan Aspirasi ke DPRD


Senin, 23 September 2019 19:00
Peduli Korban Kabut Asap, DPC Peradi Pekanbaru Bagikan Satu Juta Masker

Senin, 23 September 2019 18:17
Launching Keterbukaan Informasi Publik, Fitra Riau Nilai 3 Kabupaten Ini Tertutup

Senin, 23 September 2019 17:33
Bupati Rohul Keluarkan Surat Edaran Sholat Istisqo Serentak di Islamic Center Selasa Besok

Senin, 23 September 2019 17:25
Simpati Asap Karlahut, DPD PKS Rohul Buka Posko Siaga Korban Asap

Senin, 23 September 2019 16:46
Alhamdulillah, Sejumlah Wilayah di Riau Diguyur Hujan

Senin, 23 September 2019 15:17
Peduli Kabut Asap, PPMR Bengkalis Bagikan Ribuan Masker Gratis

Senin, 23 September 2019 15:13
Dua Perusahaan di Riau Ditetapkan Tersangka Karhutla


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 23 Agustus 2019 09:31
Saran KPK, Disdik Riau Sebar Edaran Larangan Pungutan Komite Sekolah

Berdasarkan koordinasi dengan KPK, Kadisdik Riau sebar edaran ke SMA dan SMK Negeri. Isinya larangan pungutan uang Komite Sekolah.

Riauterkini - PEKANBARU - Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebarkan surat edaran kepada seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat terkait pelarangan melakukan pungutan uang atau sumbangan pendidikan langsung kepada peserta didik.

Larangan itu berdasarkan rapat koordinasi implementasi pendidikan anti korupsi, antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau, DPRD, Ombudsman, dan pihak terkait.

"Jadi ini sesuai dengan hasil monitoring evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsubgah) KPK di Provinsi Riau. Rapat ini dihadiri Gubernur Riau. Dengan telah dikeluarkannya surat ini maka sekolah dilarang memungut iuran, sesuai dengan isi surat ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, Rudiyanto, Jumat (23/8/19).

Menurutnya, berdasarkan surat edaran dari hasil Rakor pertemuan KPK dan Gubri beserta pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu itu, segala pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dengan mengatasnamakan komite sekolah, tidak dibenarkan meminta langsung kepada siswa.

Sementara untuk sumbangan dari komite langsung kepada orangtua siswa, berapa besarannya tidak dibenarkan ditetapkan. Komite hanya boleh menerima sumbangan dari orangtua siswa, bukan dari peserta didik.

“Untuk perihal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, kiranya berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi silakan jalankan sesuai aturan, dengan tidak memberatkan siswa. Kalau ada orangtua siswa yang mau menyumbang untuk sekolah itu silakan, dan langsung dengan komite sekolah,” kata mantan Pj Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ini.

“Dan komite sekolah juga tidak dibenarkan membuka rekening atas nama sekolah, tetap menggunakan rekening komite. Tidak boleh melibatkan sekolah untuk rekening komite,” tegas Rudi.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Riau ini telah diserahkan kepada seluruh sekolah pada tanggal 20 Agustus 2019. ***(mok)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Pendidikan lainnya..........
- Musim Asap, Libur Sekolah Rohil Tanpa Kepastian
- Asap Kian Pekat, Dua Kali PKKBM dan Masta Umri Ditunda
- Asap Tebal dan Pekat, Disdikpora Rohul Kembali Meliburkan Sekolah
- PT RAPP Gelar Pelatihan Guru SD se-Riau
- Peresmian Science Park Sekolah Binaan PT RAPP, Siswa Bermain Sambil Belajar Fisika di Alam
- Khawatir Udara di Kuansing Tak Sehat, Dewan Minta Disdik Kuansing Ambil Langkah Tegas
- Edukasi Anak, PT TPP Inhu Gelar Smart Parenting


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com