Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Januari 2017 16:30
Sepanjang Januari 2017, Honda PCX Ditawarkan dengan Berbagai Bonus Spesial

Jum’at, 20 Januari 2017 16:27
Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah

Jum’at, 20 Januari 2017 15:45
Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Jum’at, 20 Januari 2017 15:15
Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan

Jum’at, 20 Januari 2017 15:01
Marugame Udon and Tempura,
Hadir Ramaikan Ragam Kuliner Japanese di Pekanbaru


Jum’at, 20 Januari 2017 14:39
Polsek KSKP Tembilahan Limpahkan Kasus Kepabeanan ke Bea dan Cukai Tembilahan

Jum’at, 20 Januari 2017 14:37
Kepala UPT DKP Bantah Kedekatan Honorer Z Dengan Bupati Bengkalis

Jum’at, 20 Januari 2017 14:33
Bupati Bengkalis Hadiri Paripurna ke-37 TMMD di Jakarta

Jum’at, 20 Januari 2017 14:29
Revisi RPJMD Riau 2014-2019 Masukkan Sejumlah Pembangunan Perkantoran di Kabupaten/Kota

Jum’at, 20 Januari 2017 14:25
Pencuri Sepeda Motor Milik Petani Rohil Akhirnya Ditangkap



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 10 Januari 2017 21:34
Pernah Ditanya Dewan,
Sekda Kuansing Pastikan Dana Sertifikasi Guru Tersedia


Sekdakab Kuansing Muharman pernah menyatakan dana sertifikasi guru sebesar Rp64,6 miliar masih ada. Namun belakangan ia mengatakan dana itu telah digunakan untuk kegiatan lain.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ternyata Sekda Kuansing, Muharman pernah dicecar pertanyaan oleh Ketua Komisi A DPRD Musliadi seputar keberadaan uang sertifikasi guru se Kuansing. Saat itu Muharman mengaku uang sertifikasi itu masih ada.

"Waktu pembahasan APBDP belum lama ini saya pernah nanya ke dia (Muharman,red), kenapa uang sertifikasi guru kenapa belum dibayarkan," ucap Musliadi waktu itu seperti dituturkannya Kepada riauterkinicom, Selasa (10/1/17) via telepon.

"'Duitnya ada, duitnya ada', begitu jawab Sekda, Muharman waktu itu," cerita Musliadi seperti menirukan ucapan Muharman.

Lantas, kenapa sampai sekarang uang sertifikasi untuk ribuan guru itu belum juga dibayarkan, "Nah, belakangan Sekda ngomong lagi uang gak ada, katanya tekor, transferan belum masuk," ucap Musliadi.

Sementara di lain kesempatan, Sekda Muharman kepada sejumlah wartawan mengaku dana sertifikasi sebesar Rp64,6 miliar tersebut telah digunakan pemerintahan periode sebelumnya untuk mendanai kegiatan lain. Muharman menyebutkan, dana kelebihan transferan pemerintahan pusat itu digunakan untuk mendanai pembangunan fisik di Dinas Pendidikan. "Bukan untuk sektor yang lain," aku Muharman.

Sementara itu, menurut Penasehat Hukum (PH) Forum Komunikasi Guru dan Insan Peduli Pendidikan (Forkogip) Kabupaten Kuansing Zubirman, dana untuk pembayaran sertifikasi guru itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Artinya, tidak bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pisik. "Dana itu hanya bisa digunakan sesuai peruntukannya," terang Zubirman.

Kata Zubirman, aturan pelarangan penggunaan dana sertifikasi atau Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) itu juga telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemkab Kuansing beberapa waktu lalu. "Dana itu tak boleh digunakan untuk yang lain, itu salah satu poin dari surat Menkeu tersebut," tutup Zubirman.

Tak terbayarkannya uang sertifikasi guru sebanyak 2.512 orang itu, besok pagi, Rabu (11/1/17) mereka akan turun ke jalan untuk melakukan aksi damai menuntut haknya. Yang mana, Pemkab Kuansing belum membayarkan dana sertifikasi guru itu selama empat bulan lamanya.***(dri)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru
- Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan
- Kepala UPT DKP Bantah Kedekatan Honorer Z Dengan Bupati Bengkalis
- Bupati Bengkalis Hadiri Paripurna ke-37 TMMD di Jakarta
- Revisi RPJMD Riau 2014-2019 Masukkan Sejumlah Pembangunan Perkantoran di Kabupaten/Kota
- Walaupun Sidang Sempat Molor, Akhirnya RPJMD Kuansing Disahkan
- Komisi A DPRD Riau Minta Polda Usut Perusahaaan Pengguna Naker China Ilegal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.104.49
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com