Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 08:33
Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat

Jum’at, 15 Desember 2017 06:18
Gubri Yakin Sagu Bisa Dijadikan Alternatif Pangan, Solusi Alih Fungsi Lahan

Jum’at, 15 Desember 2017 06:07
Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda

Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Kamis, 14 Desember 2017 20:49
Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri

Kamis, 14 Desember 2017 20:07
Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya

Kamis, 14 Desember 2017 20:03
Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 12 Januari 2017 14:01
Gali PAD, Fraksi PDIP Pelalawan Isyaratkan Bentuk Pansus Monitoring Perijinan

Fraksi PDIP DPRD Pelalawan berharap adanya kepedulian perusahaan kepada pemerintah. Untuk meningkatkan PAD, dinilai perlu adanya Pansus onitoring seluruh perijinan perusahaan.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Pelalawan mengisyaratkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) monitoring seluruh perijinan perusahaan. Langkah ini ditempuh supaya ada titik temu, kepedulian perusahaan kepada pemerintah daerah.

"Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan keinginan agar DPRD membentuk Pansus tetang monitoring seluruh perijinan perusahaan yang beroperasi dikabupaten Pelalawan. Kini kita tawarkan lagi agar di Pansuskan saja," terang wakil ketua DPRD Pelalawan Suprianto kepada riauterkini.com, Kamis (12/1/17).

Dibentuknya Pansus monitoring ini sambung ketua DPC PDI kabupaten Pelalawan akan memberi keleluasan extra bagi DPRD dalam menjalanikan tugas dan fungsinya. "Kan bukan main-main lagi didalam membongkar segala perizinan perusahaan yang beroperasi dikabupaten Pelalawan," imbuhnya.

Anggota yang terlibat pada Pansus ini ujar Suprianto akan lebih fokus mengejar dan memburuh perijinan yang tidak dimiliki oleh perusahaan. "Intinya begini, dibentuknya pansus ini agar anggota lebih fokus," paparnya.

Jika ditemukan dilapangan, perusahaan yang nakal dan tidak memenhui aturan, Pansus bebernya bisa saja merekomendi kepada penegak hukum untuk ditindak. "Mana yang bandel, sikat. Rekomendasikan kepenegak hukum untuk ditindak secara hukum tegasnya.

Suprianto, menambahkan alasan kuat dibentuknya Pansus monitoring perijinan seluruh perusahaan ini adalah untuk membantu pemerintah daerah didalam menggali PAD. "Kita tahu dua tahun terakhir ini APBD kita merosot tajam sebagai dampak adanya rasionalisasi anggaran. Jalan untuk menutupi kekurangan ini barang kali ini salah satunya," tandas Suprianto mengakhiri.***(feb)



Berita Politik lainnya..........
- Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda
- Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur
- Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau
- Jelang Pilgubri,
Demokrat Riau akan Umumkan Jagoannya Dua Hari Lagi

- Batas Wilayah Tiga Daerah di Riau Akhirnya Tuntas Dibahas
- Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba,
DPRD Riau Hearig Bersama Pengelolah Hiburan Malam di Pekanbaru

- Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi
- Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau
- Pemkab Meranti Tak Anggarkan Gaji Guru Madrasah
- Pilgubri 2018, Bupati Harris Siarkan Survei Tertinggi Versi LSI
- Rp500 Ribu Per Siswa, Dewan Anggarkan BOSDA dalam APBD Riau 2018
- Buntut Penolakan Ustadz Abdul Somad,
Legislator Riau Lukman Edy Laporkan Senator Asal Bali

- Komisi V DPRD Riau Usulkan Standarisasi Honor Guru Bantu SMA se-Derajat
- Legislator Pelalawan Ini Minta Pengelolaan Air Bersih Dialihkan ke Swasta
- Temuan DPRD, PDAM Pelalawan Distribusikan Air Sungai Kampar Tanpa Diolah
- PT ADEI tak Hadiri Hearing dengan DPRD Pelalawan
- Tak Quorum, DPRD Riau Gagal Gelar Sidang Paripurna
- Jagoan PDI-P di Pilgubri Akan Diumumkan Saat Rakor Nanti


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.91.38.173
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com