Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 18 Januari 2017 14:21
Polemik Wagubri, Dewan Mengaku Hanya Bisa Menunggu

Rabu, 18 Januari 2017 14:17
Dewan Minta Pemkab Kuansing Kerjakan Kembali Tenaga Honorer

Rabu, 18 Januari 2017 14:12
Pemuda Ansor dan Banser Meranti Segera Gelar Diklat

Rabu, 18 Januari 2017 14:04
Ketua LAK: Lembaga Adat Jangan Diseret Keranah Politik

Rabu, 18 Januari 2017 13:52
Pengacara Tak Hadir,
Sidang Perdana Ketua DPRD Bengkalis Ditunda


Rabu, 18 Januari 2017 13:49
Lihat Dampak Perkebunan Sawit,
Empat Pemkab di Papua Barat Kunjungi Inhil


Rabu, 18 Januari 2017 13:38
11 Personel Polres Meranti Positf Narkoba

Rabu, 18 Januari 2017 13:27
Lewat "Halo Kick",
‎ Telkomsel Berikan Benefit Premium bagi Pelanggan Kartu Halo


Rabu, 18 Januari 2017 13:03
Bermodal Mesin Las, Komplotan Maling Tower Seluler Dibekuk Polres Pelalawan

Rabu, 18 Januari 2017 13:01
Meski Disegel Pemkab Inhil, Warga Kerintang Sebut PT IP Tetap Beroperasi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 14:01
Gali PAD, Fraksi PDIP Pelalawan Isyaratkan Bentuk Pansus Monitoring Perijinan

Fraksi PDIP DPRD Pelalawan berharap adanya kepedulian perusahaan kepada pemerintah. Untuk meningkatkan PAD, dinilai perlu adanya Pansus onitoring seluruh perijinan perusahaan.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Pelalawan mengisyaratkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) monitoring seluruh perijinan perusahaan. Langkah ini ditempuh supaya ada titik temu, kepedulian perusahaan kepada pemerintah daerah.

"Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan keinginan agar DPRD membentuk Pansus tetang monitoring seluruh perijinan perusahaan yang beroperasi dikabupaten Pelalawan. Kini kita tawarkan lagi agar di Pansuskan saja," terang wakil ketua DPRD Pelalawan Suprianto kepada riauterkini.com, Kamis (12/1/17).

Dibentuknya Pansus monitoring ini sambung ketua DPC PDI kabupaten Pelalawan akan memberi keleluasan extra bagi DPRD dalam menjalanikan tugas dan fungsinya. "Kan bukan main-main lagi didalam membongkar segala perizinan perusahaan yang beroperasi dikabupaten Pelalawan," imbuhnya.

Anggota yang terlibat pada Pansus ini ujar Suprianto akan lebih fokus mengejar dan memburuh perijinan yang tidak dimiliki oleh perusahaan. "Intinya begini, dibentuknya pansus ini agar anggota lebih fokus," paparnya.

Jika ditemukan dilapangan, perusahaan yang nakal dan tidak memenhui aturan, Pansus bebernya bisa saja merekomendi kepada penegak hukum untuk ditindak. "Mana yang bandel, sikat. Rekomendasikan kepenegak hukum untuk ditindak secara hukum tegasnya.

Suprianto, menambahkan alasan kuat dibentuknya Pansus monitoring perijinan seluruh perusahaan ini adalah untuk membantu pemerintah daerah didalam menggali PAD. "Kita tahu dua tahun terakhir ini APBD kita merosot tajam sebagai dampak adanya rasionalisasi anggaran. Jalan untuk menutupi kekurangan ini barang kali ini salah satunya," tandas Suprianto mengakhiri.***(feb)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Polemik Wagubri, Dewan Mengaku Hanya Bisa Menunggu
- Dewan Minta Pemkab Kuansing Kerjakan Kembali Tenaga Honorer
- Jarang Hadir Rapat, Jabatan Eva Yuliana sebagai Anggota DPRD Riau Terancam
- Menpan-RB Sebut Pembentukan Satgas Jual-Beli Jabatan Belum Perlu
- Singgung TKA China,
Demonstran Kritisi Pemerintahan Jokowi Soal Kenaikan Pajak

- Bahas Polemik Pelantik Pejabat Pemprov Riau,
Komisi A DPRD Riau Panggil BKD Riau Kamis Mendatang

- BPJS untuk Warga Miskin Topik Utama Forum Diskusi KNPI Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.205.13.200
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com