Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 31 Maret 2017 00:09
Terindikasi Judi, Satreskrim Polres Meranti Tutup Pasar Malam Milik Aheng

Kamis, 30 Maret 2017 20:22
Kades dan Perangkat Desa di Kuansing Minta Naik Gaji

Kamis, 30 Maret 2017 20:17
Polsek Kuantan Mudik, Kuansing Tertibkan Dua PETI

Kamis, 30 Maret 2017 19:37
Embarkasi Haji Riau Masih Dalam Kajian Pusat

Kamis, 30 Maret 2017 18:18
Tidak Quorum, Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPj Gubri 2016 Batal

Kamis, 30 Maret 2017 18:06
Tak Butuh Waktu Lama, Dua Tahanan Polsek Pangkalan Kerinci Kabur Kembali Diciduk

Kamis, 30 Maret 2017 17:43
Bupati Meranti Lantik 59 Pejabat Eselon II dan III

Kamis, 30 Maret 2017 17:38
Jasad Korban Dipotong 13 Bagian,
Polres Bengkalis Tetapkan 3 Tersangka Mutilasi


Kamis, 30 Maret 2017 16:55
DPRD Riau Telah Disposisikan Berkas Dua Cawagubri ke Panlih

Kamis, 30 Maret 2017 16:21
Dugaan Mark Up ADD Tangun,
Enam Saksi Penuhi Panggilan Penyidik Kejari Rohul


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 14:01
Gali PAD, Fraksi PDIP Pelalawan Isyaratkan Bentuk Pansus Monitoring Perijinan

Fraksi PDIP DPRD Pelalawan berharap adanya kepedulian perusahaan kepada pemerintah. Untuk meningkatkan PAD, dinilai perlu adanya Pansus onitoring seluruh perijinan perusahaan.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Pelalawan mengisyaratkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) monitoring seluruh perijinan perusahaan. Langkah ini ditempuh supaya ada titik temu, kepedulian perusahaan kepada pemerintah daerah.

"Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan keinginan agar DPRD membentuk Pansus tetang monitoring seluruh perijinan perusahaan yang beroperasi dikabupaten Pelalawan. Kini kita tawarkan lagi agar di Pansuskan saja," terang wakil ketua DPRD Pelalawan Suprianto kepada riauterkini.com, Kamis (12/1/17).

Dibentuknya Pansus monitoring ini sambung ketua DPC PDI kabupaten Pelalawan akan memberi keleluasan extra bagi DPRD dalam menjalanikan tugas dan fungsinya. "Kan bukan main-main lagi didalam membongkar segala perizinan perusahaan yang beroperasi dikabupaten Pelalawan," imbuhnya.

Anggota yang terlibat pada Pansus ini ujar Suprianto akan lebih fokus mengejar dan memburuh perijinan yang tidak dimiliki oleh perusahaan. "Intinya begini, dibentuknya pansus ini agar anggota lebih fokus," paparnya.

Jika ditemukan dilapangan, perusahaan yang nakal dan tidak memenhui aturan, Pansus bebernya bisa saja merekomendi kepada penegak hukum untuk ditindak. "Mana yang bandel, sikat. Rekomendasikan kepenegak hukum untuk ditindak secara hukum tegasnya.

Suprianto, menambahkan alasan kuat dibentuknya Pansus monitoring perijinan seluruh perusahaan ini adalah untuk membantu pemerintah daerah didalam menggali PAD. "Kita tahu dua tahun terakhir ini APBD kita merosot tajam sebagai dampak adanya rasionalisasi anggaran. Jalan untuk menutupi kekurangan ini barang kali ini salah satunya," tandas Suprianto mengakhiri.***(feb)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Kades dan Perangkat Desa di Kuansing Minta Naik Gaji
- Tidak Quorum, Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPj Gubri 2016 Batal
- Bupati Meranti Lantik 59 Pejabat Eselon II dan III
- DPRD Riau Telah Disposisikan Berkas Dua Cawagubri ke Panlih
- Kader Golkar Tabrani Maamun Sebut Dipinang Parpol Lain di Pilgubri 2018 Mendatang
- Paling Lambat 15 April,
Aktivis Pospera Desak DPRD Kuansing Segera Tuntaskan APBD 2017

- Bupati Inhil Gelar Audiensi Bersama KPU  Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.149.225
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com