Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 18 Januari 2017 14:21
Polemik Wagubri, Dewan Mengaku Hanya Bisa Menunggu

Rabu, 18 Januari 2017 14:17
Dewan Minta Pemkab Kuansing Kerjakan Kembali Tenaga Honorer

Rabu, 18 Januari 2017 14:12
Pemuda Ansor dan Banser Meranti Segera Gelar Diklat

Rabu, 18 Januari 2017 14:04
Ketua LAK: Lembaga Adat Jangan Diseret Keranah Politik

Rabu, 18 Januari 2017 13:52
Pengacara Tak Hadir,
Sidang Perdana Ketua DPRD Bengkalis Ditunda


Rabu, 18 Januari 2017 13:49
Lihat Dampak Perkebunan Sawit,
Empat Pemkab di Papua Barat Kunjungi Inhil


Rabu, 18 Januari 2017 13:38
11 Personel Polres Meranti Positf Narkoba

Rabu, 18 Januari 2017 13:27
Lewat "Halo Kick",
‎ Telkomsel Berikan Benefit Premium bagi Pelanggan Kartu Halo


Rabu, 18 Januari 2017 13:03
Bermodal Mesin Las, Komplotan Maling Tower Seluler Dibekuk Polres Pelalawan

Rabu, 18 Januari 2017 13:01
Meski Disegel Pemkab Inhil, Warga Kerintang Sebut PT IP Tetap Beroperasi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 14:42
Kasus Korupsi Bansos 2012,
Ketua DPRD Bengkalis Segera Diadili


PN Pekanbaru telah menerima pelimpahan perkara korupsi Bansos dengan tersangka Ketua DPRD Bengkalis. Kini tinggal menunggu penetapan majelis hakim untuk disidangkan.

Riauterkini-PEKANBARU- Dalam waktu dekat, Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi yang terlibat dugaan korupsi Bansos 2012 lalu, akan duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru

Hal itu diketahui setelah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (12/1/17) siang.

" Berkas perkaranya sudah kita terima, dan saat ini masih menunggu penetapan majelis hakim oleh Pak Ketua PN," ucap Deni Sembiring SH, selaku Panmud Tipikor PN Pekanbaru kepada riauterkini.com.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bengkalis, Arief S Nugroho SH MH dan Budhi Fitriadi SH, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa kepada riauterkini.com mengatakan, perbuatan terdakwa yang turut serta merugikan negara sebesar Rp 32 miliar itu. Dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dijelaskan Budhi, dugaan tindak pidana korupsi pada dana hibah Bansos Kabupaten Bengkalis itu terjadi tahun 2012 lalu saat terdakwa duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis. Dimana Pemkab Bengkalis mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 272 miliar.

Dalam pengalokasiannya, ditemukan 2.000 proposal lembaga sosial fiktif yang dilakukan secara berjemaah oleh para Legislator dan Bupati.

Dalam perkara ini, Hakim Tipikor Pekanbaru sudah memvonis lima anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, yakni Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hudayat Tagor.

Terakhir, pada Selasa, 11 Oktober 2016, hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Marsudin Nainggolan, juga sudah memvonis mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Azrafiani Raof, masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam kasus yang sama," jelas Budhi.***(har)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Politik lainnya..........
- Polemik Wagubri, Dewan Mengaku Hanya Bisa Menunggu
- Dewan Minta Pemkab Kuansing Kerjakan Kembali Tenaga Honorer
- Jarang Hadir Rapat, Jabatan Eva Yuliana sebagai Anggota DPRD Riau Terancam
- Menpan-RB Sebut Pembentukan Satgas Jual-Beli Jabatan Belum Perlu
- Singgung TKA China,
Demonstran Kritisi Pemerintahan Jokowi Soal Kenaikan Pajak

- Bahas Polemik Pelantik Pejabat Pemprov Riau,
Komisi A DPRD Riau Panggil BKD Riau Kamis Mendatang

- BPJS untuk Warga Miskin Topik Utama Forum Diskusi KNPI Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.205.13.200
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com