Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Oktober 2017 14:04
Triwulan Tiga 2017, PAD Parkir Tembus Angka Rp6,7 Miliar

Selasa, 17 Oktober 2017 13:23
KLHK Bingung Ditanyak Izin Operasional RAPP Dicabut

Selasa, 17 Oktober 2017 13:15
Hasilkan Anggota Polri Terbaik, Polres Inhil dan Pemkab Inhil Teken MoU

Selasa, 17 Oktober 2017 12:37
Letkol Pnb Jajang Setiawan Jabat Kadisops Lanud RSN Pekanbaru

Selasa, 17 Oktober 2017 12:31
Gugat Kejati Riau, Dua Terdakwa Lampu PJR Pekanbaru Serahkan Nota Praperadilan

Selasa, 17 Oktober 2017 12:29
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Dinkes Pekanbaru Dibenahi 18 Puskesmas

Selasa, 17 Oktober 2017 11:44
Napi dan Pengujung Wanita Tertangkap Basah Pesta Sabu di Sel Lapas Bengkalis

Selasa, 17 Oktober 2017 11:41
RSUD Arifin Achmad Bantah Abaikan Pasien Kanker Payudara asal Bengkalis

Selasa, 17 Oktober 2017 11:37
Bapenda Pekanbaru Bakal Tempeli Stiker Mal dan Hotel Telat Bayar Pajak

Selasa, 17 Oktober 2017 10:24
Disaat Tugas Menumpuk, Kantor KPU Bengkalis Tiangnya Retak dan Lantainya Amblas

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Ahad, 19 Maret 2017 23:27
Rencana Assessmen Sekda Disebut Pelanggaran,
Mantan Wabup Kuansing Imbau Dewan Tak Intervensi Tugas Bupati


Mantan Wakil Bupati Kuansing mengimbau wakil rakyat di DPRD setempat untuk tidak mengintervensi wewenang Bupati melakukan assessmen untuk mengis posisi Sekdakab.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi mewanti wanti agar Pemkab Kuansing jangan melaksanakan kegiatan sebelum APBD 2017 disahkan. Misalnya kegiatan asesmen sejumlah pejabat termasuk jabatan tinggi pratama yang rencana akan dilakukan usai KUA PPAS, sebab kata Musliadi, hal ini merupakan sebuah pelanggaran.

"Apapun kegiatannya, sebelum ada Perda APBD, maka kegiatan tak bisa dilaksanakan meskipun nantinya KUA-PPAS sudah disetujui, tetap tak bisa. Itu aturannya. Tentu Bupati harus menunggu adanya Perda APBD untuk melaksanakan kegiatan asessment itu, Pemkab Kita minta jangan sampai melanggar aturan terikat hal ini," ungkap Musliadi seperti dikutip dari sebuah media online, Sabtu (18/3/17).

Tidak hanya itu, Musliadi juga menyayangkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) pelaksanaan asesmen jabatan tinggi pratama yang telah dibentuk oleh Bupati Kuansing hingga saat ini tidak diberitahukan kepada DPRD. Mestinya kata Musliadi, hal ini harus diberitahukan karena DPRD bersama-sama Pemkab merupakan penyelenggara pemerintah daerah.

Kata dia, etikanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, apapun kebijakan bupati, itu harus ditembuskan ke DPRD.

“Kebijakan pembentukan Tim Pansel Pejabat itu harusnya diberitahukan atau ada tembusan SK kepada DPRD Kuansing. Apalagi kebijakan pembentukan tim Pansel itu menyangkut anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan seleksi jabatan tersebut yang aturannya harus mendapat persetujuan DPRD,”ujarnya.

DPRD, kata Musliadi, mengingatkan Bupati Kuansing selaku pimpinan eksekutif tidak melanggar aturan dalam melaksanakan kegiatan.

"Kalaupun ada desakan melaksanakan kegiatan begitu KUA-PPAS disetujui, berarti melanggar aturan," tegasnya.

Sementara itu menurut mantan Wakil Bupati Kuansing, Zulkifli menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kuansing itu adalah bentuk intervensi terhadap tugas pokok bupati. Jika merunut kepada fungsi DPRD terdiri dari Fungsi legislasi, Budgetter dan pengawasan, "Dan tidak boleh intervensi terhadap tugas pokok bupati yang sifatnya diluar fungsi tersebut. Terkait Asesmen adalah tugas Pokok bupati mengisi Oorganisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan RPJMD dan itu telah ditetapkan dengan Perda. DPRD tidak boleh intervensi dalam hal ini , asesmen merupakan amanah dari UU ASN." "Kalau bupati tidak melaksanakan berarti bupati melanggar UU atau sama dengan melanggar sumpah dan janji yang telah diucapkan pada saat pelantikan," beber Zulkifli.

Zulkifli yang juga mantan Sekda Kuansing ini juga meluruskan pelanggaran yang disebut Musliadi terkait pelanggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebelum Perda APBD ditetapkan merupakan hal yang salah tafsir.

Menurut Zulkifli, bupati sudah menyusun RPJMD dan OPD, setiap tugas pokok Bupati seperti, pelayanan publik, penataan kepegawaian mengisi OPD untuk melaksanakan RPJMD dan Musrenbang itu sudah terjadwal secara nasional, penyusunan RAPBD, mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan."Itu dapat dilaksanakan oleh bupati sebelum APBD disahkan. Contoh kongkrit saat bupati priode 2016- 2021 harus menyusum RPJMD, sementara pemerintahan periode yang lalu tidak menganggarkannya pada tahun 2016," bebernya.

Dia menambahkan, Mursini-Halim (MH) selaku pemerintahan Kuansing yang baru bulan Juni sudah menyusun RPJMD, dan baru dianggarkan di bulan Nopember melalui perubahan anggaran. Pembentukan Pansel Tidak Harus Diberitahukan Kepada Dewan.

Terkait pembentukan panitia seleksi yang tidak diberitahukan oleh bupati kepada Dewan, juga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dan tidak ada dasar hukumnya yang mengatur tentang itu.Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas pokok bupati untuk mewujudkan RPJMD yang telah di Perda kan, DPRD tidak boleh menolaknya, "kalau menolak sama dengan melangkahi Perda, tetapi mengkritisasinya boleh, seperti tujuan, dana mana yang dipakai, berapa biaya dan apa dasar hukumnya," jelasnya.

Menurutnya, semua kegiatan saat ini belum ada pembayaran dan bahan-bahan bersifat pesanan, honor , akaomodasi, transportasi Pansel dalam bentuk hutang dan dibayar setelah APBD disahkan.

"Kalau betul kata Cak Mus (Musliadi-red), bagaimana dengan Musrenbang yang menyusun program tahun 2018, dan Penyusunan RAPBD 2017, yang juga tidak ada anggarannya, intinya tergantung bupati," tegasnya.

Zulkifli menegaskan penyelenggaraan pemerintahan tdak boleh terhenti karena APBD belum disahkan, asal jangan dananya dikorupsi. "Secara administrasi itu dibenarkan," tutup Zulkifli.***(dri)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- Pendataran Ditutup, KPU Beri Waktu 1x24 Parpol Lengkapi Berkas
- Daftarkan Partai ke KPU, Pengurus PAN Rohul Kompak Pakai Tanjak Biru
- ‎DPC Partai Demokrat Mendaftar ke KPU 1 Jam Sebelum Injury Time
- DPRD dan Pemkab Bengkalis Teken MoU KUPA PPAS APBD Perubahan 2017
- KPU Inhu Terima Pendaftaran Partai Demokrat
- Sempat Beberapa Kali Tertunda,
DPRD Riau Akhirnya Sahkan APBD-P 2017 Senilai Rp10,3 Triliun

- PKB Bengkalis Incar 6 Kursi di Pileg 2019


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.236.48
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com