Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 18 Desember 2017 04:22
Garda Pemuda Nasdem Riau Gelar Rapat Konsolidasi

Ahad, 17 Desember 2017 18:04
Hindari Macet, Andi Jemput SK DPP PDIP Naik Ojek

Ahad, 17 Desember 2017 18:01
Puluhan Tim Pemadam Kebakaran RAPP Tambah Kompetensi di Situgal

Ahad, 17 Desember 2017 16:51
Kerancuan Regulasi Gambut Ancaman Serius Iklim Investasi Indonesia

Ahad, 17 Desember 2017 16:34
Andi-Suyatno Dapat Dukungan Resmi PDIP di Pilgubri 2018, Yopi Langsung 'Merapat'

Ahad, 17 Desember 2017 15:34
Gelorakan Ajaran Bung Karno, Repdem Rekrut Kader Muda di Siak

Ahad, 17 Desember 2017 15:28
4 Sepeda Motor Jadi Doorprize Gerak Jalan HUT ke-9 Kabupaten Kepulauan Meranti

Ahad, 17 Desember 2017 15:15
Kecam Pernyataan Trump, Ratusan Muslim di Duri Gelar Aksi Damai

Ahad, 17 Desember 2017 14:48
Resmi Diusung PDIP, Suyatno Ajak Kader Partainya dan Masyarakat Menangkan Pilgubri 2018

Ahad, 17 Desember 2017 14:24
Ditutup Wagubri, Pekanbaru Juara Umum MTQ ke-36 Riau di Dumai

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Ahad, 19 Maret 2017 23:27
Rencana Assessmen Sekda Disebut Pelanggaran,
Mantan Wabup Kuansing Imbau Dewan Tak Intervensi Tugas Bupati


Mantan Wakil Bupati Kuansing mengimbau wakil rakyat di DPRD setempat untuk tidak mengintervensi wewenang Bupati melakukan assessmen untuk mengis posisi Sekdakab.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi mewanti wanti agar Pemkab Kuansing jangan melaksanakan kegiatan sebelum APBD 2017 disahkan. Misalnya kegiatan asesmen sejumlah pejabat termasuk jabatan tinggi pratama yang rencana akan dilakukan usai KUA PPAS, sebab kata Musliadi, hal ini merupakan sebuah pelanggaran.

"Apapun kegiatannya, sebelum ada Perda APBD, maka kegiatan tak bisa dilaksanakan meskipun nantinya KUA-PPAS sudah disetujui, tetap tak bisa. Itu aturannya. Tentu Bupati harus menunggu adanya Perda APBD untuk melaksanakan kegiatan asessment itu, Pemkab Kita minta jangan sampai melanggar aturan terikat hal ini," ungkap Musliadi seperti dikutip dari sebuah media online, Sabtu (18/3/17).

Tidak hanya itu, Musliadi juga menyayangkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) pelaksanaan asesmen jabatan tinggi pratama yang telah dibentuk oleh Bupati Kuansing hingga saat ini tidak diberitahukan kepada DPRD. Mestinya kata Musliadi, hal ini harus diberitahukan karena DPRD bersama-sama Pemkab merupakan penyelenggara pemerintah daerah.

Kata dia, etikanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, apapun kebijakan bupati, itu harus ditembuskan ke DPRD.

“Kebijakan pembentukan Tim Pansel Pejabat itu harusnya diberitahukan atau ada tembusan SK kepada DPRD Kuansing. Apalagi kebijakan pembentukan tim Pansel itu menyangkut anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan seleksi jabatan tersebut yang aturannya harus mendapat persetujuan DPRD,”ujarnya.

DPRD, kata Musliadi, mengingatkan Bupati Kuansing selaku pimpinan eksekutif tidak melanggar aturan dalam melaksanakan kegiatan.

"Kalaupun ada desakan melaksanakan kegiatan begitu KUA-PPAS disetujui, berarti melanggar aturan," tegasnya.

Sementara itu menurut mantan Wakil Bupati Kuansing, Zulkifli menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kuansing itu adalah bentuk intervensi terhadap tugas pokok bupati. Jika merunut kepada fungsi DPRD terdiri dari Fungsi legislasi, Budgetter dan pengawasan, "Dan tidak boleh intervensi terhadap tugas pokok bupati yang sifatnya diluar fungsi tersebut. Terkait Asesmen adalah tugas Pokok bupati mengisi Oorganisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan RPJMD dan itu telah ditetapkan dengan Perda. DPRD tidak boleh intervensi dalam hal ini , asesmen merupakan amanah dari UU ASN." "Kalau bupati tidak melaksanakan berarti bupati melanggar UU atau sama dengan melanggar sumpah dan janji yang telah diucapkan pada saat pelantikan," beber Zulkifli.

Zulkifli yang juga mantan Sekda Kuansing ini juga meluruskan pelanggaran yang disebut Musliadi terkait pelanggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebelum Perda APBD ditetapkan merupakan hal yang salah tafsir.

Menurut Zulkifli, bupati sudah menyusun RPJMD dan OPD, setiap tugas pokok Bupati seperti, pelayanan publik, penataan kepegawaian mengisi OPD untuk melaksanakan RPJMD dan Musrenbang itu sudah terjadwal secara nasional, penyusunan RAPBD, mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan."Itu dapat dilaksanakan oleh bupati sebelum APBD disahkan. Contoh kongkrit saat bupati priode 2016- 2021 harus menyusum RPJMD, sementara pemerintahan periode yang lalu tidak menganggarkannya pada tahun 2016," bebernya.

Dia menambahkan, Mursini-Halim (MH) selaku pemerintahan Kuansing yang baru bulan Juni sudah menyusun RPJMD, dan baru dianggarkan di bulan Nopember melalui perubahan anggaran. Pembentukan Pansel Tidak Harus Diberitahukan Kepada Dewan.

Terkait pembentukan panitia seleksi yang tidak diberitahukan oleh bupati kepada Dewan, juga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dan tidak ada dasar hukumnya yang mengatur tentang itu.Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas pokok bupati untuk mewujudkan RPJMD yang telah di Perda kan, DPRD tidak boleh menolaknya, "kalau menolak sama dengan melangkahi Perda, tetapi mengkritisasinya boleh, seperti tujuan, dana mana yang dipakai, berapa biaya dan apa dasar hukumnya," jelasnya.

Menurutnya, semua kegiatan saat ini belum ada pembayaran dan bahan-bahan bersifat pesanan, honor , akaomodasi, transportasi Pansel dalam bentuk hutang dan dibayar setelah APBD disahkan.

"Kalau betul kata Cak Mus (Musliadi-red), bagaimana dengan Musrenbang yang menyusun program tahun 2018, dan Penyusunan RAPBD 2017, yang juga tidak ada anggarannya, intinya tergantung bupati," tegasnya.

Zulkifli menegaskan penyelenggaraan pemerintahan tdak boleh terhenti karena APBD belum disahkan, asal jangan dananya dikorupsi. "Secara administrasi itu dibenarkan," tutup Zulkifli.***(dri)



Berita Politik lainnya..........
- Garda Pemuda Nasdem Riau Gelar Rapat Konsolidasi
- Hindari Macet, Andi Jemput SK DPP PDIP Naik Ojek
- Andi-Suyatno Dapat Dukungan Resmi PDIP di Pilgubri 2018, Yopi Langsung 'Merapat'
- Gelorakan Ajaran Bung Karno, Repdem Rekrut Kader Muda di Siak
- Resmi Diusung PDIP, Suyatno Ajak Kader Partainya dan Masyarakat Menangkan Pilgubri 2018
- Benarkan Putusan Partai,
PDI P Riau Imbau Kadernya Menangkan Paslon Andi Rachman-Suyatno di Pilgubri 2018

- DPW Garda Bangsa Riau Gelar Khitanan Massal untuk 100 Anak di Siak
- Megawati Umumkan PDIP Usung Andi-Suyatno di Pilgubri 2018
- Lantik Pimpinan Muslimat NU Gaung,
Ketua PC Muslimat NU Inhil Serahkan Buku POAM NU

- Dukung Airlangga, Riau Kirim Lima Utusan ke Rapimnas dan Munaslub Golkar
- Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad
- Gantikan Setya Novanto,
Golkar Riau Harapkan Airlangga Hartarto Dikukuhkan sebagai Ketum Baru Jelang Munaslub

- Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda
- Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur
- Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau
- Jelang Pilgubri,
Demokrat Riau akan Umumkan Jagoannya Dua Hari Lagi

- Batas Wilayah Tiga Daerah di Riau Akhirnya Tuntas Dibahas
- Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba,
DPRD Riau Hearig Bersama Pengelolah Hiburan Malam di Pekanbaru

- Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.92.194.75
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com