Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 21 Pebruari 2018 19:07
Dikunjungi Syamsuar, Pedagang Pasar Terapung Inhil Sampaikan Kekecewaannya Terhadap Pemprov

Rabu, 21 Pebruari 2018 19:00
805 Aparat Gabungan Siap Amankan Aksi,
Besok, BEM se Indonesia Demo Besar-besaran di Pekanbaru


Rabu, 21 Pebruari 2018 18:15
Diduga Korsleting Kabel, Mobil Karyawan PT Samator di Duri, Bengkalis Terbakar

Rabu, 21 Pebruari 2018 17:48
Sidang Pengedar 2 Kg Sabu di Bengkalis,
Ke Empat Terdakwah Mengaku Beda Jaringan


Rabu, 21 Pebruari 2018 16:45
Proyek Waduk Serba Guna Lompatan Harimau di Rohul Baru Sebatas Perencanaan

Rabu, 21 Pebruari 2018 16:36
Kasatpol PP Pekanbaru Minta Warga Laporkan Jika Ada Anggotanya Lakukan Pungli

Rabu, 21 Pebruari 2018 15:47
Puncak Imlek di Bengkalis,
Ribuan Warga Tionghoa Saksikan Ritual Usir Roh Jahat


Rabu, 21 Pebruari 2018 15:44
RTRW Riau Belum Disahkan, 351 Izin Tak Bisa Dikeluarkan

Rabu, 21 Pebruari 2018 15:41
Kasus Penganiayaan Petugas BC di Bengkalis,
Terdakwa Sebut Ada Uang Rp28 Juta Disita Petugas


Rabu, 21 Pebruari 2018 15:36
Polda Riau Sebut Penangan Kasus Kredit Fiktif BNI 46 Tunggu Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 19 Maret 2017 23:27
Rencana Assessmen Sekda Disebut Pelanggaran,
Mantan Wabup Kuansing Imbau Dewan Tak Intervensi Tugas Bupati


Mantan Wakil Bupati Kuansing mengimbau wakil rakyat di DPRD setempat untuk tidak mengintervensi wewenang Bupati melakukan assessmen untuk mengis posisi Sekdakab.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi mewanti wanti agar Pemkab Kuansing jangan melaksanakan kegiatan sebelum APBD 2017 disahkan. Misalnya kegiatan asesmen sejumlah pejabat termasuk jabatan tinggi pratama yang rencana akan dilakukan usai KUA PPAS, sebab kata Musliadi, hal ini merupakan sebuah pelanggaran.

"Apapun kegiatannya, sebelum ada Perda APBD, maka kegiatan tak bisa dilaksanakan meskipun nantinya KUA-PPAS sudah disetujui, tetap tak bisa. Itu aturannya. Tentu Bupati harus menunggu adanya Perda APBD untuk melaksanakan kegiatan asessment itu, Pemkab Kita minta jangan sampai melanggar aturan terikat hal ini," ungkap Musliadi seperti dikutip dari sebuah media online, Sabtu (18/3/17).

Tidak hanya itu, Musliadi juga menyayangkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) pelaksanaan asesmen jabatan tinggi pratama yang telah dibentuk oleh Bupati Kuansing hingga saat ini tidak diberitahukan kepada DPRD. Mestinya kata Musliadi, hal ini harus diberitahukan karena DPRD bersama-sama Pemkab merupakan penyelenggara pemerintah daerah.

Kata dia, etikanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, apapun kebijakan bupati, itu harus ditembuskan ke DPRD.

“Kebijakan pembentukan Tim Pansel Pejabat itu harusnya diberitahukan atau ada tembusan SK kepada DPRD Kuansing. Apalagi kebijakan pembentukan tim Pansel itu menyangkut anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan seleksi jabatan tersebut yang aturannya harus mendapat persetujuan DPRD,”ujarnya.

DPRD, kata Musliadi, mengingatkan Bupati Kuansing selaku pimpinan eksekutif tidak melanggar aturan dalam melaksanakan kegiatan.

"Kalaupun ada desakan melaksanakan kegiatan begitu KUA-PPAS disetujui, berarti melanggar aturan," tegasnya.

Sementara itu menurut mantan Wakil Bupati Kuansing, Zulkifli menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kuansing itu adalah bentuk intervensi terhadap tugas pokok bupati. Jika merunut kepada fungsi DPRD terdiri dari Fungsi legislasi, Budgetter dan pengawasan, "Dan tidak boleh intervensi terhadap tugas pokok bupati yang sifatnya diluar fungsi tersebut. Terkait Asesmen adalah tugas Pokok bupati mengisi Oorganisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan RPJMD dan itu telah ditetapkan dengan Perda. DPRD tidak boleh intervensi dalam hal ini , asesmen merupakan amanah dari UU ASN." "Kalau bupati tidak melaksanakan berarti bupati melanggar UU atau sama dengan melanggar sumpah dan janji yang telah diucapkan pada saat pelantikan," beber Zulkifli.

Zulkifli yang juga mantan Sekda Kuansing ini juga meluruskan pelanggaran yang disebut Musliadi terkait pelanggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebelum Perda APBD ditetapkan merupakan hal yang salah tafsir.

Menurut Zulkifli, bupati sudah menyusun RPJMD dan OPD, setiap tugas pokok Bupati seperti, pelayanan publik, penataan kepegawaian mengisi OPD untuk melaksanakan RPJMD dan Musrenbang itu sudah terjadwal secara nasional, penyusunan RAPBD, mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan."Itu dapat dilaksanakan oleh bupati sebelum APBD disahkan. Contoh kongkrit saat bupati priode 2016- 2021 harus menyusum RPJMD, sementara pemerintahan periode yang lalu tidak menganggarkannya pada tahun 2016," bebernya.

Dia menambahkan, Mursini-Halim (MH) selaku pemerintahan Kuansing yang baru bulan Juni sudah menyusun RPJMD, dan baru dianggarkan di bulan Nopember melalui perubahan anggaran. Pembentukan Pansel Tidak Harus Diberitahukan Kepada Dewan.

Terkait pembentukan panitia seleksi yang tidak diberitahukan oleh bupati kepada Dewan, juga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dan tidak ada dasar hukumnya yang mengatur tentang itu.Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas pokok bupati untuk mewujudkan RPJMD yang telah di Perda kan, DPRD tidak boleh menolaknya, "kalau menolak sama dengan melangkahi Perda, tetapi mengkritisasinya boleh, seperti tujuan, dana mana yang dipakai, berapa biaya dan apa dasar hukumnya," jelasnya.

Menurutnya, semua kegiatan saat ini belum ada pembayaran dan bahan-bahan bersifat pesanan, honor , akaomodasi, transportasi Pansel dalam bentuk hutang dan dibayar setelah APBD disahkan.

"Kalau betul kata Cak Mus (Musliadi-red), bagaimana dengan Musrenbang yang menyusun program tahun 2018, dan Penyusunan RAPBD 2017, yang juga tidak ada anggarannya, intinya tergantung bupati," tegasnya.

Zulkifli menegaskan penyelenggaraan pemerintahan tdak boleh terhenti karena APBD belum disahkan, asal jangan dananya dikorupsi. "Secara administrasi itu dibenarkan," tutup Zulkifli.***(dri)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Dikunjungi Syamsuar, Pedagang Pasar Terapung Inhil Sampaikan Kekecewaannya Terhadap Pemprov
- RTRW Riau Belum Disahkan, 351 Izin Tak Bisa Dikeluarkan
- Pemerintah RI Beri Perhargaan Terbaik Pencapaian WTP Pekanbaru 2016
- Blusukan ke Pasar Perawang, Andi Dudukung Lanjutkan Pimpin Riau
- Pilkda Inhil, Tokoh Masyarakat Kemuning Siap Menangkan Wardan-SU
- Tanpa Dihadiri Harris, Arsyadjuliandi Rachman Kampanye Dialogis di Pelalawan
- Cawagubri Hardianto Prihatin, Pinggiran Pekanbaru Masih Tertinggal
- Cagub Arsyadjuliandi Rachman Ngopi Bareng Tokoh Masyarakat Pelalawan
- LAM Tabalkan Gelar Adat untuk UAS,
Syamsuar-Edy: Beliau Layak Mendapatkan

- Dirjen Otda: Jumlah Penduduk Ikut Pilkada Serentak 2018 Sebanyak 160 Juta
- Kecewa Pembangunan tak Merata,
Seorang Dewan Sebut Siak Hulu Rela Berpisah dengan Kampar

- Pemprov Riau Diminta Tiru Kaltim Cara Salurkan Beasiswa
- Dewan Dukung Pemkab Kuansing Terima Honor Kontrak
- Coret Plang Nama Kantor Bupati Kuansing,
Legislator Ini Sebut Itu Salah, tapi Jangan Laporkan

- Partai Koalisi Jamin Pasangan AYO Menang Telak di Pelalawan
- Pilgubri 2018,
Berikut 3 Lokasi Kampanye Dialogis Paslon Firdaus-Rusli di Kabupaten Rohul

- Soal Tuntutan Warga Kerumutan, Komisi III DPRD Pelalawan Hearing PT Gandaera Hendana
- Kalangan Dewan Sambut Positif Penetapan Riau Siaga Darurat Karlahut
- Beri Penjelasan ke Gakumdu, KPU Riau Pastikan Seluruh Paslon Penuhi Syarat
- Berkunjung ke Dumai, Hardianto Bahas Sengketa Lahan Masyarakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.119.59
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com