Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Mei 2018 23:12
Bupati Kampar Dukung Seleksi Tim SBAI Garuda Jaya U-16

Senin, 21 Mei 2018 23:08
Ratusan Warga Hadiri Silaturrahmi di Kediaman Wardan

Senin, 21 Mei 2018 23:04
Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba

Senin, 21 Mei 2018 21:50
Silaturahmi Andi Rachman-Wardan di Pulau Burung, Paslon 4 Sudah Programkan Buka Akses Jalan Darat Pelalawan-Inhil

Senin, 21 Mei 2018 21:19
Terkait Pemanggilan 7 ASN, Pengurus MKGR Riau Datangi Kantor Panwaslu Pelalawan

Senin, 21 Mei 2018 20:58
Habibi Hapri Nahkodai PBSI Pelalawan Periode 2018-2022

Senin, 21 Mei 2018 20:54
Ramadhan 2018, Dewan Pastikan Tak Ada Masjid Dapat Bantuan Dana Hibah

Senin, 21 Mei 2018 20:07
Ramadhan 2018, Pasokan Daging Beku Bulog Naik 300 Persen

Senin, 21 Mei 2018 20:03
Ungkap 55 Kg Sabu dan Teladan,
Dua Kapolsek dan 8 Personel Terima Penghargaan Kapolres Bengkalis


Senin, 21 Mei 2018 19:24
Ulama Riau Tidak Masuk Rekomendasi Mubalig, Komisi V DPRD Riau Sayangkan Sikap Kemenag

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 19 Maret 2017 23:27
Rencana Assessmen Sekda Disebut Pelanggaran,
Mantan Wabup Kuansing Imbau Dewan Tak Intervensi Tugas Bupati


Mantan Wakil Bupati Kuansing mengimbau wakil rakyat di DPRD setempat untuk tidak mengintervensi wewenang Bupati melakukan assessmen untuk mengis posisi Sekdakab.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi mewanti wanti agar Pemkab Kuansing jangan melaksanakan kegiatan sebelum APBD 2017 disahkan. Misalnya kegiatan asesmen sejumlah pejabat termasuk jabatan tinggi pratama yang rencana akan dilakukan usai KUA PPAS, sebab kata Musliadi, hal ini merupakan sebuah pelanggaran.

"Apapun kegiatannya, sebelum ada Perda APBD, maka kegiatan tak bisa dilaksanakan meskipun nantinya KUA-PPAS sudah disetujui, tetap tak bisa. Itu aturannya. Tentu Bupati harus menunggu adanya Perda APBD untuk melaksanakan kegiatan asessment itu, Pemkab Kita minta jangan sampai melanggar aturan terikat hal ini," ungkap Musliadi seperti dikutip dari sebuah media online, Sabtu (18/3/17).

Tidak hanya itu, Musliadi juga menyayangkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) pelaksanaan asesmen jabatan tinggi pratama yang telah dibentuk oleh Bupati Kuansing hingga saat ini tidak diberitahukan kepada DPRD. Mestinya kata Musliadi, hal ini harus diberitahukan karena DPRD bersama-sama Pemkab merupakan penyelenggara pemerintah daerah.

Kata dia, etikanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, apapun kebijakan bupati, itu harus ditembuskan ke DPRD.

“Kebijakan pembentukan Tim Pansel Pejabat itu harusnya diberitahukan atau ada tembusan SK kepada DPRD Kuansing. Apalagi kebijakan pembentukan tim Pansel itu menyangkut anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan seleksi jabatan tersebut yang aturannya harus mendapat persetujuan DPRD,”ujarnya.

DPRD, kata Musliadi, mengingatkan Bupati Kuansing selaku pimpinan eksekutif tidak melanggar aturan dalam melaksanakan kegiatan.

"Kalaupun ada desakan melaksanakan kegiatan begitu KUA-PPAS disetujui, berarti melanggar aturan," tegasnya.

Sementara itu menurut mantan Wakil Bupati Kuansing, Zulkifli menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kuansing itu adalah bentuk intervensi terhadap tugas pokok bupati. Jika merunut kepada fungsi DPRD terdiri dari Fungsi legislasi, Budgetter dan pengawasan, "Dan tidak boleh intervensi terhadap tugas pokok bupati yang sifatnya diluar fungsi tersebut. Terkait Asesmen adalah tugas Pokok bupati mengisi Oorganisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan RPJMD dan itu telah ditetapkan dengan Perda. DPRD tidak boleh intervensi dalam hal ini , asesmen merupakan amanah dari UU ASN." "Kalau bupati tidak melaksanakan berarti bupati melanggar UU atau sama dengan melanggar sumpah dan janji yang telah diucapkan pada saat pelantikan," beber Zulkifli.

Zulkifli yang juga mantan Sekda Kuansing ini juga meluruskan pelanggaran yang disebut Musliadi terkait pelanggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebelum Perda APBD ditetapkan merupakan hal yang salah tafsir.

Menurut Zulkifli, bupati sudah menyusun RPJMD dan OPD, setiap tugas pokok Bupati seperti, pelayanan publik, penataan kepegawaian mengisi OPD untuk melaksanakan RPJMD dan Musrenbang itu sudah terjadwal secara nasional, penyusunan RAPBD, mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan."Itu dapat dilaksanakan oleh bupati sebelum APBD disahkan. Contoh kongkrit saat bupati priode 2016- 2021 harus menyusum RPJMD, sementara pemerintahan periode yang lalu tidak menganggarkannya pada tahun 2016," bebernya.

Dia menambahkan, Mursini-Halim (MH) selaku pemerintahan Kuansing yang baru bulan Juni sudah menyusun RPJMD, dan baru dianggarkan di bulan Nopember melalui perubahan anggaran. Pembentukan Pansel Tidak Harus Diberitahukan Kepada Dewan.

Terkait pembentukan panitia seleksi yang tidak diberitahukan oleh bupati kepada Dewan, juga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dan tidak ada dasar hukumnya yang mengatur tentang itu.Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas pokok bupati untuk mewujudkan RPJMD yang telah di Perda kan, DPRD tidak boleh menolaknya, "kalau menolak sama dengan melangkahi Perda, tetapi mengkritisasinya boleh, seperti tujuan, dana mana yang dipakai, berapa biaya dan apa dasar hukumnya," jelasnya.

Menurutnya, semua kegiatan saat ini belum ada pembayaran dan bahan-bahan bersifat pesanan, honor , akaomodasi, transportasi Pansel dalam bentuk hutang dan dibayar setelah APBD disahkan.

"Kalau betul kata Cak Mus (Musliadi-red), bagaimana dengan Musrenbang yang menyusun program tahun 2018, dan Penyusunan RAPBD 2017, yang juga tidak ada anggarannya, intinya tergantung bupati," tegasnya.

Zulkifli menegaskan penyelenggaraan pemerintahan tdak boleh terhenti karena APBD belum disahkan, asal jangan dananya dikorupsi. "Secara administrasi itu dibenarkan," tutup Zulkifli.***(dri)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ratusan Warga Hadiri Silaturrahmi di Kediaman Wardan
- Silaturahmi Andi Rachman-Wardan di Pulau Burung, Paslon 4 Sudah Programkan Buka Akses Jalan Darat Pelalawan-Inhil
- Habibi Hapri Nahkodai PBSI Pelalawan Periode 2018-2022
- Ramadhan 2018, Dewan Pastikan Tak Ada Masjid Dapat Bantuan Dana Hibah
- Ulama Riau Tidak Masuk Rekomendasi Mubalig, Komisi V DPRD Riau Sayangkan Sikap Kemenag
- Pilkades serentak ditunda, 48 ASN Meranti Disiapkan untuk Pj Kepala Desa
- Kadernya Jadi Tersangka Politik Uang,
Demokrat Riau Junjung Tinggi Azas Praduga Tak Bersalah

- In syaa Allah, Andi Rachman dan Wardan Bisa Menang di Atas 80 Persen di Pulau Burung
- Mudik Lebaran, Ancaman Longsor di Jalan Lintas Riau Sumbar Jadi Perhatian
- Menginap, Andi dan Wardan Blusukan ke Pasar Ramadhan dan Sholat Tarawih di Guntung
- Kampanye Bersama di Pelangiran, Wardan dan Andi Rachman Kian Kompak
- Ribuan Masyarakat Batak Anggota Parna Siap Dukung Andi-Yatno di Pilgubri
- Dukungan Makin Bulat di Setiap Daerah, Firdaus-Rusli Semakin Optimis Menang
- Paslon 4 Blusukan ke Pasar Ramadhan Ujung Batu Rohul,
Andi Rachman: Stabilitas Harga Perlu Dijaga Selama Ramadhan

- Hadiri Pelantikan MKGR Riau, 7 ASN Pelalawan Dipanggil Panwaslu
- Kampanye di Kuansing, Warga Keluhkan Kerusakan Jalan kepada Firdaus-Rusli
- Siak Raih Opini WTP ke-7, Syamsuar: Terimakasih Pejabat dan Pegawai Telah Bekerja dengan Baik
-
-
- Hanya untuk Rumah, Legislator Pelalawan Dapat Rp10,5 Juta/Bulan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com