Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Kamis, 14 Desember 2017 20:49
Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri

Kamis, 14 Desember 2017 20:07
Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya

Kamis, 14 Desember 2017 20:03
Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP

Kamis, 14 Desember 2017 20:03
Kalap Temannya Kehilangan Anjing, Simatupang Menusuk 8 Orang di Kandis

Kamis, 14 Desember 2017 19:22
Berkunjung ke RAPP, Duta Besar Kanada Borong Kerajinan Tenun dan Batik Riau

Kamis, 14 Desember 2017 18:36
BPBP Siapkan Rp 400 Miliar untuk Replanting Sawit

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 20 April 2017 11:27
Foto Surat Beredar di Medsos,
BK DPRD Riau Mengaku Belum Terima Laporan Soal Yusuf Sikumbang


Meskipun foto surat pengaduan sudah beredar di media sosial, namun Badan Kehormatan DPRD Riau justru mengaku belum menerima pengaduan terkait dugaan penganiayaan oleh Yusuf Sikumbang.

Riauterkini-PEKANBARU- Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau akui belum menerima laporan tentang dugaan pemukulan yang dilakukan Yusuf Sikumbang, anggota DPRD Riau terhadap Abdul Gafar dan Rico Alviano. Meskipun poto dari surat laporan dari kuasa hukum keduanya, beredar.

"Kita belum terima laporan dari Abdul Gafar dan Rico Alviano maupun kuasa hukumnya. Mungkin surat laporan yang disampaikan itu, masih di pimpinan dewan," kata Taufik Arrakhman, Ketua BK kepada riauterkinicom, Kamis (20/04/17).

Jika surat laporan tersebut sampai ke BK, maka pihaknya akan melakukan rapat internal guna menindaklanjuti surat laporan tersebut. Nantinya, tidak tertutup kemungkinan, BK akan memanggil pelapor dan terlapor.

"Pihak pelapor dan terlapor tentu akan kita panggil nantinya. Setelah itu, kita akan lihat pelanggaran etikanya seperti apa, memenuhi untuk dilanjuti atau tidak," ungkapnya.

Lebih lanjut anggota Komisi A DPRD Riau ini mengatakan, ada tiga kategori sanksi yang dijatuhkan oleh BK kepada anggota dewan yang terbukti melanggar etika. Yakni, Sanski ringan, sedang dan berat.

"BK dalam memutuskan suatu persoalan tidak mau dengan cara tergesa-gesa. Kita tidak ingin menimbulkan kesan tidak adil dalam memutuskan suatu persoalan," tutup politisi Gerindra ini.

Sebelumnya, beredar poto surat laporan dari kuasa hukum Abdul Gafar dan Rico Alviano tentang laporannya ke BK atas dugaan penganiayaan yang dilakukan Yusuf Sikumbang. Kuasa hukum kedua korban yakni, Zulkifli SH dan Rusniati SH, MH.

Dalam surat tersebut menjelaskan perihal laporan pengaduan/meminta keadilan Yang ditujukan kepada ketua DPRD Riau Cq BK DPRD Riau dengan nomor surat 003/S-P/LF-Z&R/IV/2017. ***(ary)



Berita Politik lainnya..........
- Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur
- Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau
- Jelang Pilgubri,
Demokrat Riau akan Umumkan Jagoannya Dua Hari Lagi

- Batas Wilayah Tiga Daerah di Riau Akhirnya Tuntas Dibahas
- Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba,
DPRD Riau Hearig Bersama Pengelolah Hiburan Malam di Pekanbaru

- Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi
- Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau
- Pemkab Meranti Tak Anggarkan Gaji Guru Madrasah
- Pilgubri 2018, Bupati Harris Siarkan Survei Tertinggi Versi LSI
- Rp500 Ribu Per Siswa, Dewan Anggarkan BOSDA dalam APBD Riau 2018
- Buntut Penolakan Ustadz Abdul Somad,
Legislator Riau Lukman Edy Laporkan Senator Asal Bali

- Komisi V DPRD Riau Usulkan Standarisasi Honor Guru Bantu SMA se-Derajat
- Legislator Pelalawan Ini Minta Pengelolaan Air Bersih Dialihkan ke Swasta
- Temuan DPRD, PDAM Pelalawan Distribusikan Air Sungai Kampar Tanpa Diolah
- PT ADEI tak Hadiri Hearing dengan DPRD Pelalawan
- Tak Quorum, DPRD Riau Gagal Gelar Sidang Paripurna
- Jagoan PDI-P di Pilgubri Akan Diumumkan Saat Rakor Nanti
- Seleksi CPNS 2018 Kembali Dibuka, Posisi Guru Paling Dibutuhkan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.209.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com