Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 08:33
Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat

Jum’at, 15 Desember 2017 06:18
Gubri Yakin Sagu Bisa Dijadikan Alternatif Pangan, Solusi Alih Fungsi Lahan

Jum’at, 15 Desember 2017 06:07
Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda

Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Kamis, 14 Desember 2017 20:49
Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri

Kamis, 14 Desember 2017 20:07
Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya

Kamis, 14 Desember 2017 20:03
Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 19 Juni 2017 19:21
Utang Pembangunan Main Stadion,
Takdibayar Tahun Ini, Pemprov Riau Terancam Denda Rp 50 Miliar


DPRD Riau bersama Pemprov Riau dan Kemendagri lakukan pertemuan membahas utang pembangunan dan infrastruktur Main Stadion. Pemprov bakal terkena denda Rp50 miliar jika tidak bisa membayar tahun ini.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil rakyat di DPRD Riau gelar pertemuan dengan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Kemendagri, Kapolda Riau, Kajati Riau, BPKP Riau terkait pembayaran utang pembangunan dan infrastruktur Main Stadion yang totalnya mencapai Rp265 miliar.

Dalam pertemuan terungkap, jika utang tersebut tidak dibayarkan tahun ini, maka pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan dikenakan denda sebesar Rp50 miliar kepada pihak ketiga.

"Kalau seandainya tidak dibayarkan pada APBD tahun ini, akan ada denda sekitar Rp50 miliar akibat keterlambatan pembayaran," kata Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan usai pertemuan, Senin (19/06/17).

Kemudian, wakil rakyat sebutnya sepakat utang Pemprov Riau kepada pihak ketiga dibayarkan dengan cara dicicil. Jika dibayarkan sekaligus, maka dikhawatirkan akan mengganggu anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat.

"Yang namanya hutang tentu kita bayar, tapi tidak sekaligus, Rp265 miliar itu besar tu. Kalau dibayar sekaligus, kepentingan masyarakat tahun ini bisa terabaikan. Pembayarannya mungkin akan mulai dianggarkan dalam APBD Perubahan," ujarnya.

Sebelum dianggarkan pembayarannya, DPRD Riau meminta dasar hukum yang kuat sebagai landasan pembayaran utang tersebut. Wakil rakyat tegasnya, tidak ingin pembayaran utang ini menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

"Intinya, bahwasanya DPRD sepakat untuk membayar utang. Namanya utang harus dibayar. Namun, tentunya kita meminta jaminan kepada semua yang terlibat. Supaya ke depannya tidak ada implikasi hukum. Kita tidak mau terlibat dengan permasalahan hukum," jelasnya. ***(ary)



Berita Politik lainnya..........
- Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda
- Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur
- Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau
- Jelang Pilgubri,
Demokrat Riau akan Umumkan Jagoannya Dua Hari Lagi

- Batas Wilayah Tiga Daerah di Riau Akhirnya Tuntas Dibahas
- Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba,
DPRD Riau Hearig Bersama Pengelolah Hiburan Malam di Pekanbaru

- Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi
- Majelis Tinggi Partai Demokrat Belum Putuskan Paslon Gubernur Riau
- Pemkab Meranti Tak Anggarkan Gaji Guru Madrasah
- Pilgubri 2018, Bupati Harris Siarkan Survei Tertinggi Versi LSI
- Rp500 Ribu Per Siswa, Dewan Anggarkan BOSDA dalam APBD Riau 2018
- Buntut Penolakan Ustadz Abdul Somad,
Legislator Riau Lukman Edy Laporkan Senator Asal Bali

- Komisi V DPRD Riau Usulkan Standarisasi Honor Guru Bantu SMA se-Derajat
- Legislator Pelalawan Ini Minta Pengelolaan Air Bersih Dialihkan ke Swasta
- Temuan DPRD, PDAM Pelalawan Distribusikan Air Sungai Kampar Tanpa Diolah
- PT ADEI tak Hadiri Hearing dengan DPRD Pelalawan
- Tak Quorum, DPRD Riau Gagal Gelar Sidang Paripurna
- Jagoan PDI-P di Pilgubri Akan Diumumkan Saat Rakor Nanti


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.91.38.173
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com