Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Nopember 2017 17:22
180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional

Ahad, 19 Nopember 2017 16:15
Dilepas Gubri, Jamaah Majelis Taqlim Antusias Kunjungi Islamic Center Rohul

Ahad, 19 Nopember 2017 12:38
Tolong Korban Kecelakaan Tunggal, Anggota DPRD Riau Rela Berlumur Darah

Ahad, 19 Nopember 2017 09:40
Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol

Ahad, 19 Nopember 2017 09:24
2.400 Pelari Ramaikan Foam Run Telkomsel Di Kota Pekanbaru

Ahad, 19 Nopember 2017 05:17
HGN 2017, Bupati Inhil Tegaskan Peran Guru Mencerdaskan Anak Bangsa

Sabtu, 18 Nopember 2017 17:38
MUI Kuansing Lakukan Pemetaan Aliran Sesat

Sabtu, 18 Nopember 2017 16:52
Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal

Sabtu, 18 Nopember 2017 15:03
Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri


Sabtu, 18 Nopember 2017 13:32
1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis


 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Senin, 17 Juli 2017 19:47
Kunjungi DPRD, Peserta Lemhanas Tanyakan Radikalisme di Riau

Sebanyak 20 peserta Lemhanas lakukan kunjungan ke kantor DPRD Riau. Sejumlah cara penanganan permasalahan daerah termasuk penanganan radikalisme menjadi pertanyaan mereka.

Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan peserta dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) kunjungi Gedung DPRD Riau. Para peserta mempertanyakan tentang radikalisme yang ada di Riau.

"Tadi mereka bertanya, bagaimana penanganan radikalisme di Riau. Saya jawab, perhatian pemerintah pusat masih kurang terhadap penanganan radikalisme di Riau," kata Sugianto, anggota DPRD Riau dari PKB usai pertemuan dengan peserta Lemhanas, Senin (17/07/17).

Anggota Komisi B ini menyebut, Provinsi Riau sangat rentan terhadap radikalisme. Apalagi, Provinsi Riau berbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan juga berbatasan dengan provinsi tetangga.

"Kita tidak punya kewenangan dalam hal pencegahan, itu kewenangan pusat. Kalau tidak ada proteksi dini, maka ini sangat membahayakan masyarakat Riau, apalagi radikalisme itu sendiri tidak memandang siapapun," ungkapnya.

Lebih lanjut, sebagai wakil rakyat, ia berharap persoalan minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap radikalisme ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi para peserta untuk disampaikan ke pemerintah pusat nantinya.

Selain itu, peserta juga mempertanyakan perkembangan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau. Ia menjawab jika sampai saat ini, Panitia Khusus atau Pansus Raperda RTRW Riau sedang bekerja.

"Pesertanya tadi sekitar 20 orang. Ada juga dari Zimbabwe dan Thailand," ujarnya. ***(ary)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol
- Sukseskan UMBK, Disdik Riau Ajukan Rp125 Miliar ke Komisi V DPRD Riau
- Anggota DPR RI Idris Laena Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Pelalawan
- Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Pilgubri
- Dua Desa di Inhu Terancam Tak Ikut Pilkades Serentak
- Mendagri Sebut Penyerapan Anggaran Daerah Banyak yang tak Fokus
- Razia KTP, Tim Yustisi Pekanbaru Berhasil Jaring 69 Warga 
- Syarat Embarkasi Haji Antara, DPRD Riau Gesa Pengerjaan Ranperda Transportasi Haji Daerah
- 2018, Pemprov Ajukan Rp170 Miliar Bangun Gedung Mapolda Riau
- Cak Imin Terharu Disebut "Next" Wapres
- Sebut Program RAPBD 2018 Tidak Punya Gebrakan,
Masnur Sesalkan Pernyataan Koleganya Muhammad Adil

- Komisi I DPRD Riau Lakukan Observasi ke Balai Besar Rehabilitasi Milik BNN
- Wakil Rakyat Sebut Banyak Program di RAPBD Riau 2018 Tak Punya Gebrakan
- Tindaklanjuti Aspirasi Pekerja RAPP, Dua Waka DPRD Riau Datangi Kementerian LHK
- Cak Imin Nobatkan LE-Asri Auzar "Next" Gubernur dan Wagub Riau"
- Dewan Kuansing Menilai Pemerintah MH Tidak Serius Kelola Pariwisata
- Harus Menunggu Berjam-jam, Sejumlah Tamu Bupati Kuansing Mengeluh ke Dewan
- Hadapi 4 Event Pesta Demokrasi, DPW PKB Riau Gelar Mukerwill
- 2018, Belanja Pemkab Bengkalis Bakal Sentuh Rp3,62 T
- 28 Pejabat di Dinas PUPR Ingin Mundur,
Dewan Ingatkan Bekerja Tetap dalam Koridor Hukum



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.146.50.80
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com