Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 20 Januari 2018 20:34
Pengurus tak Hadir di Rakornis Golkar Riau Bakal Dievaluasi

Sabtu, 20 Januari 2018 20:27
Pemutakhiran Data Pemilih, PPDP Sambangi Bupati Inhil

Sabtu, 20 Januari 2018 20:24
Luncurkan Album Perdana Identity,
Band Asal Pekanbaru SABI Targetkan Prestasi Nasional dan Internasional


Sabtu, 20 Januari 2018 20:18
Operasi Katarak dan Bibir Sumbing Gratis,
Bupati Inhil Anjurkan Peserta Senantiasa Bersyukur


Sabtu, 20 Januari 2018 19:12
HUT ke-68, ‎Imigrasi Bengkalis Goro Bersihkan dan Cat Museum

Sabtu, 20 Januari 2018 17:44
Gerindra-PKB Resmikan Posko Pemenangan LE-Hardianto

Sabtu, 20 Januari 2018 17:27
37 OPD Kabupaten Karimun Terapkan Non Tunai Bersama Bank Riau Kepri

Sabtu, 20 Januari 2018 17:17
Antisipasi Karhutla,
Desa Batang Duku, Bengkalis Pantau Lewat Udara


Sabtu, 20 Januari 2018 16:58
Golkar Kalim Survey Tertinggi,
Andi Rachman Harapkan Tim Solid Menangkan Pasangan AYO


Sabtu, 20 Januari 2018 16:24
Andi Rachman Candai Suyatno di Rakornis Golkar

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 12 September 2017 16:13
Wakil Rakyat Sebut Riau Kekurangan 30 KPH

Komisi II DPRD Riau sebutkan adanya kekurangan 30 KPH untuk hutan lindung atau produksi di Riau> Saat ini baru ada dua KPH dan Pemprov diminta segera membentuk baru.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi II DPRD Riau anggap, jumlah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), baik untuk hutan lindung atau produksi di Riau masih kurang. Saat ini, jumlah KPH hanya 2, sementara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan sebanyak 32 KPH di masing-masing provinsi.

"Kita baru punya dua KPH, KPH Siak besar dan KPH Tahura Siak. Sementara Undang-undang mengamanahkan 32, jelas masih banyak kurangnya," kata Mansyur, Sekretaris Komisi II kepada riauterkinicom, Selasa (12/09/17).

Untuk itu, ia terus mendorong pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera membentuk KPH-KPH di kabupaten/kota yang ada. KPH yang dibentuk nantinya bisa seperti UPTD maupun lainnya.

"Anggaran pusat kalau tidak salah saya ada untuk KPH. Di Yogyakarta, jumlah KPH nya sudah sesuai Undang-undang, KPH ini nantinya bisa di bawah Dinas Kehutanan dan LHK Provinsi Riau," jelas politisi PKS ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, banyak manfaat dari adanya KPH tersebut. Salah satunya, memastikan siapa dari pemilik sebuah kawasan yang jika terjadi kebakaran hutan dan lahan serta berbagai manfaat lainnya.

"Selaku anggota dewan yang membidangi kehutanan, tentu kita akan terus mendorong pembentukan KPH-KPH," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pengurus tak Hadir di Rakornis Golkar Riau Bakal Dievaluasi
- Gerindra-PKB Resmikan Posko Pemenangan LE-Hardianto
- Golkar Kalim Survey Tertinggi,
Andi Rachman Harapkan Tim Solid Menangkan Pasangan AYO

- Andi Rachman Candai Suyatno di Rakornis Golkar
- Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kuansing Gelar Kejuarān se Riau
- Coklit, Gubri dan Istri Orang Pertama Didatangi KPU dan Bawaslu
- KPU Gelar Coklit Pilgubri, di Tampan Rumah Rektor UIN yang Pertama
- Pleno Bawaslu Riau Putuskan Sekdako Pekanbaru Langgar Netralitas ASN
- Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas
- 2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas
- Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat
- Sekdako Pekanbaru Kembali Abaikan Panggilan Bawaslu
- Suyatno ‘Termiskin’,
Kekayaan Andi Bertambah Rp17 Miliar dalam 5 Tahun

- Senin, Bawaslu Riau Gelar Sidang Temuan Panwas
- Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Meranti Divonis 5 Tahun Penjara
- Aturan Pilkada, ASN tak Boleh Buat Postingan Berbau Politik
- Disparbud Rohul Bersihkan Situs Makam Raja Rambah
- Kampanye Door To Door Masih Diandalkan PKS dalam Pilgubri 2018
- Digelar Ahad Pagi, Sepuluh Ribu Pendukung Bakal Ramaikan Deklarasi AYO
- Bawaslu Larang Media Liput Sosialisasi Netralitas ASN di Kantor Gubri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 23.22.240.119
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com