Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 22 Nopember 2017 07:16
Wabup Kuansing Gelar Resepsi Tunangan Putri Tunggalnya

Rabu, 22 Nopember 2017 07:08
Sigap Gunakan Racun Api, Toko Andalas Baja Duri Lolos dari Kebakaran

Selasa, 21 Nopember 2017 21:54
Salak Pusaka, Penemuan Tanaman Unggul Warga Rohul

Selasa, 21 Nopember 2017 21:36
Kapolres Inhil Pesankan HMCI Jadi Pelopor Keselamatan di Jalan Raya

Selasa, 21 Nopember 2017 20:10
Peta Politik Pilkada Bisa Berubah,
Wasekjen Golkar Sebut 8 DPD I Golkar Usulkan Munaslub


Selasa, 21 Nopember 2017 20:03
Layani Masyarakat Pelosok, Bengkaiis Harus Miliki Mobil Samsat Keliling

Selasa, 21 Nopember 2017 18:30
Pemko Segera Lakukan Lelang Jabatan Bulan Ini

Selasa, 21 Nopember 2017 18:26
HUT PGRI ke-72, Gubernur Riau Minta Guru tak Terlibat Politik

Selasa, 21 Nopember 2017 18:05
Napi WN Malaysia Kabur, Diduga Ada Kesalahan Prosedur Petugas Lapas Bengkalis

Selasa, 21 Nopember 2017 16:58
Hindari Penyalahgunaan Narkoba, 43 Staf PN Bengkalis di Tes Urine Mendadak

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 13 September 2017 22:05
Pajak Air Permukaan Minim,
Dewan Menduga Perusahaan di Riau Curang dalam Menghitung


Anggota DPRD Riau sebut adanya kecurangan perusahaan dalam menghitung pajak air permukaan yang harus dibayar. Akibatnya, PAD menjadi minim.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi III DPRD Riau menduga, adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan di Riau terhadap perhitungan pajak air permukaan. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor pajak, masih minim padahal potensi pajaknya cukup besar.

"Potensi pajak diterima daerah hanya sebesar Rp 23 miliar. Ini karena adanya kecurangan penghitungan dari pihak perusahaan karena alat penghitungan bukan dari pemerintah tapi dari mereka," kata Marwan Yohanis, anggota Komisi III, Rabu (13/09/17).

Untuk mengatasi hal ini, tentu membutuhkan sebuah Perda yang mengatur penggunaan air permukaan bagi perusahaan yang ada di Riau. Perda yang dimaksud saat ini sedang dibahas DPRD Riau.

"Tahun depan, target kami tidak terlalu muluk-muluk bisa meningkat sampai Rp35 miliar sudah bagus. Karena selain Perda, sumber data manusia dan peralatan juga harus mendukung untuk mencapai target itu," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III. Ia menyebut, saat ini ada 219 Pabrik Kelapa Sawit, 2 pabrik kertas dan satu perusahaan minyak yang selama ini mengunakan air permukaan. Namun, pajaknya diduga tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Kami terus menggali data terkait ini untuk dijadikan dasar dalam menagih pajak. Harapan kita dari sektor ini bisa mendongkrak pendapatan daerah karena dana bagi hasil migas sudah menurun," tutupnya. ***(ary)



Berita Politik lainnya..........
- Peta Politik Pilkada Bisa Berubah,
Wasekjen Golkar Sebut 8 DPD I Golkar Usulkan Munaslub

- Terkait Sengketa Lahan PT RPI,
Komisi II DPRD Pelalawan Hearing dengan Warga Desa Air Hitam

- Legislator Riau Ini Sebut Hanya 14 Parpol Lolos Peserta Pemilu 2019
- Munawar Nakhodai Garda Pemuda NasDem Riau
- Seluruh Kader Golkar Wajib Taati SK Penetapan Gubri dan Wagubri
- 30 Calon Lulus Administrasi Assesment 10 Pejabat Eselon II Pemkab Bengkalis
- Meski Setnov Dicopot, Masnur Yakin Golkar Tetap Usung Andi-Suyatno di Pilgubri 2018
- Pembangunan Gedung Dianggarkan di APBD,
Dewan Minta Dua Instansi Penegak Hukum di Riau Tidak Tebang Pilih

- Rakernas PP TIDAR di Pekanbaru Bakal Dibuka Prabowo Subianto
- Jelang Rakornas Tiga Pilar, PDI-P Riau Matangkan Persiapan
- Tunjangan Transportasi DPRD Pelalawan Ditetapkan Rp13,4 Juta Perbulan
- Fokus Bahas RAPBD 2018,
Banggar DPRD Riau Dilarang Jalan-jalan untuk 10 Hari ke Depan

- Pawaslu Pekanbaru Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan Berbasis Masyarakat
- Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol
- Sukseskan UMBK, Disdik Riau Ajukan Rp125 Miliar ke Komisi V DPRD Riau
- Anggota DPR RI Idris Laena Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Pelalawan
- Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Pilgubri
- Dua Desa di Inhu Terancam Tak Ikut Pilkades Serentak
- Mendagri Sebut Penyerapan Anggaran Daerah Banyak yang tak Fokus
- Razia KTP, Tim Yustisi Pekanbaru Berhasil Jaring 69 Warga 


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.164.166
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com