Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 20 Nopember 2017 16:45
Tunjangan Transportasi DPRD Pelalawan Ditetapkan Rp13,4 Juta Perbulan

Senin, 20 Nopember 2017 16:43
Tak Kooperatif, Kejati Riau Tahan Seorang Tersangka Proyek RTH Eks Kantor PU Riau

Senin, 20 Nopember 2017 15:13
Hingga Akhir Desember 2017,
Diskon Jasa Hingga 50 Persen Hadir di Bengkel Nissan Arengka


Senin, 20 Nopember 2017 14:58
Pengembangan Penyelundupan Sabu di Lapas Bengkalis, Polisi Tambah Seorang Tersangka

Senin, 20 Nopember 2017 14:48
Fokus Bahas RAPBD 2018,
Banggar DPRD Riau Dilarang Jalan-jalan untuk 10 Hari ke Depan


Senin, 20 Nopember 2017 14:44
Begini Penderitaan Anak SDN 009 Sako Margasari Kuansing

Senin, 20 Nopember 2017 14:41
150 Guru dan Dekorator Pelaminan Ikuti Seminar Lancang Kuning

Senin, 20 Nopember 2017 14:09
Bangun Tower Pendeteksi Kecelakaan, Diskes Riau Ajukan Rp5 Miliar

Senin, 20 Nopember 2017 14:02
Disimpan di Kolong Tempat Tidur,
Hampir Rp1 Miliar Dana UED – SP Serai Wangi, Bengkalis Raib


Senin, 20 Nopember 2017 13:51
Kantongi Sertifikasi ISO 27001,
XL Axiata Tingkatkan Keamanan Data Pelanggan


 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Rabu, 13 September 2017 22:05
Pajak Air Permukaan Minim,
Dewan Menduga Perusahaan di Riau Curang dalam Menghitung


Anggota DPRD Riau sebut adanya kecurangan perusahaan dalam menghitung pajak air permukaan yang harus dibayar. Akibatnya, PAD menjadi minim.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi III DPRD Riau menduga, adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan di Riau terhadap perhitungan pajak air permukaan. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor pajak, masih minim padahal potensi pajaknya cukup besar.

"Potensi pajak diterima daerah hanya sebesar Rp 23 miliar. Ini karena adanya kecurangan penghitungan dari pihak perusahaan karena alat penghitungan bukan dari pemerintah tapi dari mereka," kata Marwan Yohanis, anggota Komisi III, Rabu (13/09/17).

Untuk mengatasi hal ini, tentu membutuhkan sebuah Perda yang mengatur penggunaan air permukaan bagi perusahaan yang ada di Riau. Perda yang dimaksud saat ini sedang dibahas DPRD Riau.

"Tahun depan, target kami tidak terlalu muluk-muluk bisa meningkat sampai Rp35 miliar sudah bagus. Karena selain Perda, sumber data manusia dan peralatan juga harus mendukung untuk mencapai target itu," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III. Ia menyebut, saat ini ada 219 Pabrik Kelapa Sawit, 2 pabrik kertas dan satu perusahaan minyak yang selama ini mengunakan air permukaan. Namun, pajaknya diduga tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Kami terus menggali data terkait ini untuk dijadikan dasar dalam menagih pajak. Harapan kita dari sektor ini bisa mendongkrak pendapatan daerah karena dana bagi hasil migas sudah menurun," tutupnya. ***(ary)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- Tunjangan Transportasi DPRD Pelalawan Ditetapkan Rp13,4 Juta Perbulan
- Fokus Bahas RAPBD 2018,
Banggar DPRD Riau Dilarang Jalan-jalan untuk 10 Hari ke Depan

- Pawaslu Pekanbaru Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan Berbasis Masyarakat
- Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol
- Sukseskan UMBK, Disdik Riau Ajukan Rp125 Miliar ke Komisi V DPRD Riau
- Anggota DPR RI Idris Laena Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Pelalawan
- Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Pilgubri
- Dua Desa di Inhu Terancam Tak Ikut Pilkades Serentak
- Mendagri Sebut Penyerapan Anggaran Daerah Banyak yang tak Fokus
- Razia KTP, Tim Yustisi Pekanbaru Berhasil Jaring 69 Warga 
- Syarat Embarkasi Haji Antara, DPRD Riau Gesa Pengerjaan Ranperda Transportasi Haji Daerah
- 2018, Pemprov Ajukan Rp170 Miliar Bangun Gedung Mapolda Riau
- Cak Imin Terharu Disebut "Next" Wapres
- Sebut Program RAPBD 2018 Tidak Punya Gebrakan,
Masnur Sesalkan Pernyataan Koleganya Muhammad Adil

- Komisi I DPRD Riau Lakukan Observasi ke Balai Besar Rehabilitasi Milik BNN
- Wakil Rakyat Sebut Banyak Program di RAPBD Riau 2018 Tak Punya Gebrakan
- Tindaklanjuti Aspirasi Pekerja RAPP, Dua Waka DPRD Riau Datangi Kementerian LHK
- Cak Imin Nobatkan LE-Asri Auzar "Next" Gubernur dan Wagub Riau"
- Dewan Kuansing Menilai Pemerintah MH Tidak Serius Kelola Pariwisata
- Harus Menunggu Berjam-jam, Sejumlah Tamu Bupati Kuansing Mengeluh ke Dewan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.139.56
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com