Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 08:57
Korban Teman Facebook, Gadis di Pelalawan Diperkosa di Kebun Sawit

Jum’at, 19 Januari 2018 08:09
Jelang Dini Hari, SMPN 4 Pekanbaru Terbakar

Jum’at, 19 Januari 2018 07:40
Bersepeda Ontel, Bupati Siak Resmikan Agrowisata di Persawahan Bungaraya

Jum’at, 19 Januari 2018 07:37
Puluhan Pedagang Pasar Panglima Gedang Protes Kebijakan Wako Dumai

Jum’at, 19 Januari 2018 07:34
Masyarakat Bukit Nenas, Dumai Resahkan Beruang Hutan Berkeliaran

Kamis, 18 Januari 2018 23:24
Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau

Kamis, 18 Januari 2018 23:19
‎Terbaik, Polda Riau Sabet Juara I Lomba Polmas Kapolri Cup 2017-2018

Kamis, 18 Januari 2018 20:47
Terjerat Pungli Pengurusan Izin Usaha, Kadis PUPR Pekanbaru dan Tiga Bawahan Dituntut Jaksa 1,5 Tahun

Kamis, 18 Januari 2018 19:37
Jualan Sabu dan Miliki Senpi,
Honorer Kominfo Pelalawan Terancam Hukuman Berlapis


Kamis, 18 Januari 2018 19:04
Bupati Ikut Shalat Jenazah dan Pemakaman Tokoh Agama dan Pendidikan di Kecamatan GAS

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 13 September 2017 22:05
Pajak Air Permukaan Minim,
Dewan Menduga Perusahaan di Riau Curang dalam Menghitung


Anggota DPRD Riau sebut adanya kecurangan perusahaan dalam menghitung pajak air permukaan yang harus dibayar. Akibatnya, PAD menjadi minim.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi III DPRD Riau menduga, adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan di Riau terhadap perhitungan pajak air permukaan. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor pajak, masih minim padahal potensi pajaknya cukup besar.

"Potensi pajak diterima daerah hanya sebesar Rp 23 miliar. Ini karena adanya kecurangan penghitungan dari pihak perusahaan karena alat penghitungan bukan dari pemerintah tapi dari mereka," kata Marwan Yohanis, anggota Komisi III, Rabu (13/09/17).

Untuk mengatasi hal ini, tentu membutuhkan sebuah Perda yang mengatur penggunaan air permukaan bagi perusahaan yang ada di Riau. Perda yang dimaksud saat ini sedang dibahas DPRD Riau.

"Tahun depan, target kami tidak terlalu muluk-muluk bisa meningkat sampai Rp35 miliar sudah bagus. Karena selain Perda, sumber data manusia dan peralatan juga harus mendukung untuk mencapai target itu," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III. Ia menyebut, saat ini ada 219 Pabrik Kelapa Sawit, 2 pabrik kertas dan satu perusahaan minyak yang selama ini mengunakan air permukaan. Namun, pajaknya diduga tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Kami terus menggali data terkait ini untuk dijadikan dasar dalam menagih pajak. Harapan kita dari sektor ini bisa mendongkrak pendapatan daerah karena dana bagi hasil migas sudah menurun," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau
- Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Meranti Divonis 5 Tahun Penjara
- Aturan Pilkada, ASN tak Boleh Buat Postingan Berbau Politik
- Disparbud Rohul Bersihkan Situs Makam Raja Rambah
- Kampanye Door To Door Masih Diandalkan PKS dalam Pilgubri 2018
- Digelar Ahad Pagi, Sepuluh Ribu Pendukung Bakal Ramaikan Deklarasi AYO
- Bawaslu Larang Media Liput Sosialisasi Netralitas ASN di Kantor Gubri
- Pilgubri 2018, PBB Nyatakan Dukung Firdaus-Rusli Maju Riau Satu
- Sertijab Eselon III dan IV,
Kadisdik Riau Ingatkan Pegawai Segera Beradaptasi dan Koordinasi

- Pileg 2019, Bulan Depan Demokrat Riau Buka Pendaftaran Baleg
- Menghadapi Pileg 2019, PAN Rohul Mulai Buka Pendaftaran Bacaleg
- Siap Sukseskan Pilgubri,
72 Anggota PPL se-Pekanbaru Resmi Dilantik

- Maju Pilgubri, Hardianto Siapkan Surat Pengunduran Diri dari Dewan
- Maju di Pilgubri, Surat Cuti Firdaus sebagai Wako Pekanbaru sedang Diproses
- Jelang Pilgubri, Komisi I DPRD Riau Minta ASN Jaga Netralitas di Pilgubri
- Tak Penuhi Panggilan Bawaslu, Ini Alasan Sekda Pekanbaru
- Inspektorat Beberkan 38 Masalah RSUD ke Komisi I DPRD Pelalawan
- Mangkir dari Panggilan Bawaslu, Sekdako Pekanbaru Diduga Mobilisasi ASN Jemput Firdaus Pulang Ambil SK Demokrat dan PPP
- KPU Tegaskan Anggota TNI/Polri tak Bisa Kembali Aktif Setelah Pilkada
- DPRD Riau Upayakan Masyarakat Penghasilan di Bawah Rp3 Juta Punya Rumah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.82.29.141
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com