Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 September 2018 22:37
Ditolak Masyarakat, Kirab Satu Negeri GP Ansor Batal di Depan Istana Siak

Sabtu, 22 September 2018 21:20
Milad ke 109 H Muhammadiyah, PDM Pekanbaru Gelar Tabligh Akbar

Sabtu, 22 September 2018 20:45
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur Ke 17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 20:42
Pemkab Inhil Apresiasi Kapolres Inhil Cup I Open Drag Bike 2018

Sabtu, 22 September 2018 16:52
Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing

Sabtu, 22 September 2018 16:32
Ratusan Mahasiswa Belajar Persatuan dan Kesatuan di Riau Kompleks

Sabtu, 22 September 2018 16:23
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur ke-17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Sabtu, 22 September 2018 15:08
Keluhan PNS Kuansing,
Libur Tetap Kerja, tapi Tunjangan Tak Memadai


Sabtu, 22 September 2018 14:07
Kadis PUPR Pekanbaru Sebut Kesdaran Warga Masih Minim Lindungi Sungai

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing
- Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa
- Dipimpin Eddy Tanjung, Banyak Tokoh Masuk Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Riau
- Kedatangan H Salim Segaf Al-Jufri Disambut Antusias Masyarakat Kampar
- KPU Sosialisasikan PKPU dan Dana Kampanye ke Pengurus dan Caleg Partai Golkar Rohul
- Resmi Nyaleg, Sekretaris PWI Kuansing Ambil Cuti
- Massa FPPRB Gelar Aksi Demo di KPU Riau
- Berikut Jumlah Caleg Perdapil yang Diumumkan KPU Kuansing
- KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT
- Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman
- KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019
- KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019
- KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019
- Bahas Ranperda Aset, Pansus DPRD Kuansing Sambangi Depdagri
- Jeda Antara Plt dan Gubri definitif Dipastikan tak Lama
- Andi Nurbai Gugat Pemecatan PAN Atas Dirinya dari DPRD Kuansing
- Dewan Minta Pemprov Perhatinan Ponpes di Riau
- 370 Personel Polres Bengkalis Bakal Amankan Pemilu dan Pilpres
- Usir Balik Ketua GP Anshor dari Bumi Melayu,
Bukan Balas Dendam, Cuma Beri Pelajaran untuk GP Anshor

- ‎Dibantu TNI dan Linmas,
Pengamanan di 1.515 TPS Pemilu 2019 di Rohul Melibatkan 650 Personel Polri



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com