Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Juli 2018 22:22
Satlantas Polsek Pangkalan Kuras, Pelalawan Berikan Bantuan buat Korban Laka

Jum’at, 20 Juli 2018 22:17
Dilantik Menteri PUPR, SF Hariyanto Jabat Eselon II di Kementerian PUPR

Jum’at, 20 Juli 2018 21:19
Tingkatkan Tata Kelola Aset Daerah, BPKAD Pakanbaru Susun RKBMD 2018

Jum’at, 20 Juli 2018 21:15
Semua Parpol di Kampar Belum Penuhi Administrasi Bacaleg

Jum’at, 20 Juli 2018 21:11
Jadwal Keberangkatan 850 JCH Asal Kampar ke Tanah Suci

Jum’at, 20 Juli 2018 20:37
Diduga Keracunan Pecal, Puluhan Warga Kemuning, Inhil Dirawat di Puskesmas

Jum’at, 20 Juli 2018 20:21
Pasca Libur Panjang, Tiket Pesawat Ogah Turun

Jum’at, 20 Juli 2018 18:37
Bupati Inhil Lepas Keberangkatan 445 JCH Kloter 3 Embarkasi Batam

Jum’at, 20 Juli 2018 18:33
Maksimalkan Peran BUMDes, Pemkab Meranti Gelar Rakor Bersama Kades

Jum’at, 20 Juli 2018 18:19
Mudah Terbakar, BRG Pasang Alat Pengukur Air di Lahan Gambut

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Semua Parpol di Kampar Belum Penuhi Administrasi Bacaleg
- Sebanyak 487 Bacaleg di Kuansing Siap Bertarung di Pileg 2019
- Mensukseskan Akreditasi Puskesmas, A2K3 Kampar Taja Pelatihan K3 dan APAR
- Nyoblos 2 kali, Anggota KPPS Kampar Divonis 24 Bulan Penjara
- Partai garuda Daftarkan 11 Bacaleg ke KPU Bengkalis
- Pindah Partai,
Anggota DPRD Riau Muhammad Adil Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Sekretariat DPRD Riau

- DPD Golkar Riau Belum Terima Surat Pengunduran Yopi
- Kecewa Usulan Bacaleg Hilang, Yopi Mundur dari Ketua Golkar Inhu
- Pelayanan Dikeluhkan Masyarakat, Ketua DPRD Pelalawan Sidak Diskes
- Komisi IV DPRD Riau Ingatkan Dinas PUPR Tuntaskan 5 Proyek Rp700 Miliar Seusai Jadwal
- Sidang Praperadilan, Hakim Pertegas Pengamanan Alat Berat Seorang Warga tak Dilengkapi Izin Penyitaan
- Partai PSI Tak Ikut Pileg di Inhu
- 658 Bacaleg dari 16 Parpol Daftar ke KPU Bengkalis
- Noviwaldy Jusman Temui Masyarakat Eks Transmigrasi di Siak
- Loncat Pagar, Kader Hanura Muhammad Adil Pilih Gabung PKB di Pileg 2109
- 605 Bacaleg Sudah Terdaftar,
Partai Berkarya Tutup‎ Pendaftaran Bacaleg di KPU Rohul

- Enam Parpol di Kampar Tak Penuhi Kuota Maksimal
- Serahkan Berkas Bacaleg,
16 Partai di Kuansing Dinyatakan Lolos Verifikasi KPU

- Besok, Gubri Konsultasi Soal Tim Transisi pada Kemendagri
- ‎Targetkan 6 Kursi di 4 Dapil, DPC Partai Hanura Rohul Daftarkan 36 Bacaleg ke KPU


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com