Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 17 Desember 2017 18:04
Hindari Macet, Andi Jemput SK DPP PDIP Naik Ojek

Ahad, 17 Desember 2017 18:01
Puluhan Tim Pemadam Kebakaran RAPP Tambah Kompetensi di Situgal

Ahad, 17 Desember 2017 16:51
Kerancuan Regulasi Gambut Ancaman Serius Iklim Investasi Indonesia

Ahad, 17 Desember 2017 16:34
Andi-Suyatno Dapat Dukungan Resmi PDIP di Pilgubri 2018, Yopi Langsung 'Merapat'

Ahad, 17 Desember 2017 15:34
Gelorakan Ajaran Bung Karno, Repdem Rekrut Kader Muda di Siak

Ahad, 17 Desember 2017 15:28
4 Sepeda Motor Jadi Doorprize Gerak Jalan HUT ke-9 Kabupaten Kepulauan Meranti

Ahad, 17 Desember 2017 15:15
Kecam Pernyataan Trump, Ratusan Muslim di Duri Gelar Aksi Damai

Ahad, 17 Desember 2017 14:48
Resmi Diusung PDIP, Suyatno Ajak Kader Partainya dan Masyarakat Menangkan Pilgubri 2018

Ahad, 17 Desember 2017 14:24
Ditutup Wagubri, Pekanbaru Juara Umum MTQ ke-36 Riau di Dumai

Ahad, 17 Desember 2017 14:03
Dewan Bengkalis Tekankan RT dan Dinsos Tak Persulit Masyarakat Kurang Mampu

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)



Berita Politik lainnya..........
- Hindari Macet, Andi Jemput SK DPP PDIP Naik Ojek
- Andi-Suyatno Dapat Dukungan Resmi PDIP di Pilgubri 2018, Yopi Langsung 'Merapat'
- Gelorakan Ajaran Bung Karno, Repdem Rekrut Kader Muda di Siak
- Resmi Diusung PDIP, Suyatno Ajak Kader Partainya dan Masyarakat Menangkan Pilgubri 2018
- Benarkan Putusan Partai,
PDI P Riau Imbau Kadernya Menangkan Paslon Andi Rachman-Suyatno di Pilgubri 2018

- DPW Garda Bangsa Riau Gelar Khitanan Massal untuk 100 Anak di Siak
- Megawati Umumkan PDIP Usung Andi-Suyatno di Pilgubri 2018
- Lantik Pimpinan Muslimat NU Gaung,
Ketua PC Muslimat NU Inhil Serahkan Buku POAM NU

- Dukung Airlangga, Riau Kirim Lima Utusan ke Rapimnas dan Munaslub Golkar
- Legislator DPRD Riau Ini Mediasi Warga Tapung Pencela Ustadz Abdul Somad
- Gantikan Setya Novanto,
Golkar Riau Harapkan Airlangga Hartarto Dikukuhkan sebagai Ketum Baru Jelang Munaslub

- Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda
- Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur
- Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau
- Jelang Pilgubri,
Demokrat Riau akan Umumkan Jagoannya Dua Hari Lagi

- Batas Wilayah Tiga Daerah di Riau Akhirnya Tuntas Dibahas
- Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba,
DPRD Riau Hearig Bersama Pengelolah Hiburan Malam di Pekanbaru

- Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas
- Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan

- Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.34.209
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com